TEGAS: Ni Luh Gede Sri Mediastuti saat membacakan PU Fraksi Golkar DPRD Badung, Rabu, 3 Agustus 2022.
MANGUPURA, Balipolitika.com- Eksekutif Kabupaten Badung wajib lebih tegas menagih piutang pajak daerah yang tidak tertagih di tahun-tahun sebelumnya agar tidak menggunung dan lenyap dimakan waktu.
Pekerjaan rumah ini harus direspons cepat oleh Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta sebelum lengser pada 2024 mendatang.
Hal tersebut menjadi penekanan utama Fraksi Golkar DPRD Badung saat membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023 serangkaian rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi, Rabu, 3 Agustus 2022.
Namun, PU Fraksi yang dibacakan oleh Ni Luh Gede Sri Mediastuti tersebut memberikan 19 catatan.
Di antaranya, Fraksi Golkar minta pemerintah menjadikan proyeksi PAD 2022 sebagai tolak ukur proyeksi pendapatan tahun 2023 agar benar-benar menggunakan indikator yang tepat.
“Rekapitulasi jumlah piutang pajak daerah yang tidak tertagih di tahun-tahun sebelumnya yang cukup besar agar dilakukan upaya, tidak menutup kemungkinan upaya paksa,” ujar Ni Luh Gede Sri Mediastuti.
Rincinya komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu belanja operasi sebesar 82,85 persen, belanja modal sebesar 1,68 persen dan belanja transfer sebesar 10,21 persen dari total belanja daerah dikritisi Golkar.
Kecilnya rancangan anggaran terhadap belanja modal menurut Fraksi Golkar kemungkinan akan berpengaruh terhadap kecilnya peningkatan pada capaian pendapatan di tahun-tahun berikutnya.
Pada bidang peningkatan ketahanan pangan, melalui program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan alokasi dana yang cukup besar, Fraksi Golkar mempertanyakan apakah kondisi riil di lapangan sudah bisa dikatakan dalam kondisi swasembada.
“Kami juga meminta kesejahteraan nelayan melalui program pengelolaan perikanan tangkap, utamanya nelayan-nelayan kecil yang ada di kawasan Sawangan, Bengiat, Samuh, dan pesisir lainnya agar diperhatikan,” ujarnya.
Fraksi yang dipimpin I Gusti Ngurah Shaskara mendorong program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sehingga kedepan tidak ada lagi pemanfaatan situs-situs (goa) untuk kepentingan komersial pihak tertentu.
Golkar juga mendorong normalisasi insentif kepala lingkungan yang selama ini terjadi pemotongan, demikian juga normalisasi terhadap pemotongan lembaga yang lain.
Pada bidang pariwisata, Fraksi Golkar mendorong pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata terutama trotoarisasi, normalisasi sungai dan penataan pantai di Kuta Utara.
Mendorong dilanjutkannya pembangunan Taman Bung Karno sehingga dapat dijadikan ikon Ibu Kota Mangupura sekaligus penghargaan terhadap Bapak Bangsa.
“Taman ini dapat dijadikan objek pariwisata di Desa Penarungan,” tegasnya. (bp)
