KUNJUNGI: Kunjungan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di KEK Kura Kura Bali. (Sumber: Gung Kris)
DENPASAR, Balipolitika.com – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali menerima kunjungan kerja reses Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup, dan Investasi.
Tidak hanya dari badan legislatif, mitra kerja DPR RI Komisi XII juga turut hadir, diantaranya: perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), agenda ini juga dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali.
Menerima kunjungan ini dengan tangan terbuka, Presiden Direktur PT Bali Turtle Island Development (BTID) Tuti Hadiputranto menjelaskan, bahwa pengembangan KEK Kura Kura Bali mengusung visi besar sebagai destinasi pariwisata terintegrasi yang berkelas dunia, tanpa meninggalkan pelestarian alam dan warisan budaya lokal.
“Visi kami adalah wujud komitmen terhadap pulau ini dan masa depan kita bersama. Kami tidak ingin sekadar membangun pariwisata konvensional seperti deretan hotel dan pantai, melainkan sebuah ekosistem pariwisata terintegrasi (integrated tourism destination) yang tangguh, berkelanjutan, dan berkelas,” tegas Tuti.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa konsep tata ruang KEK Kura Kura Bali dibangun dengan fondasi 6L (Living, Learning, Leisure, Landscape, Lifestyle, dan Longevity). Komitmen lingkungan ditunjukkan beberapa diantaranya, dengan penanaman 700.000 bibit pohon yang kini tumbuh menghijau di kawasan, sehingga menjadi ekosistem yang sehat bagi 160 species burung yang terdata.
Komitmen ini juga menyentuh infrastruktur dasar, seperti penggunaan material conblock (paving block) berongga pada jalan, guna memaksimalkan resapan air, hingga pembangunan tujuh danau retensi untuk menampung air hujan yang dimanfaatkan kembali untuk pengairan dalam kawasan. Selain itu, seluruh infrastruktur kelistrikan berkapasitas 6,4 Megawatt dan jaringan telekomunikasi 5G telah ditata rapi di bawah tanah (underground). Paparan komprehensif yang ditunjukkan melalui peninjauan lapangan ini mendapat respons positif dari rombongan parlemen.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto menyampaikan kekagumannya terhadap integrasi harmonis antara aspek lingkungan, budaya, ekonomi kreatif, hingga investasi berkelanjutan dalam satu ekosistem pembangunan.
“Kami melihat KEK Kura Kura Bali ini sangat bagus, baik secara konsep maupun pelaksanaannya. Kita sudah melakukan riset dan mendengar paparan yang ada; ini adalah sebuah destinasi dengan konsep baru dimana kawasan pariwisata yang mengintegrasikan keindahan alam, seni, serta budaya,” ujar Sugeng.
Menyoroti dari sisi pengawasan energi, Sugeng juga memberikan catatan penting terkait ketahanan kelistrikan di Pulau Dewata. Ia mengungkapkan bahwa cadangan daya (reserve margin) di Bali yang saat ini terbilang minim, sehingga membutuhkan perhatian serius agar sejalan dengan visi pariwisata berbasis energi ramah lingkungan.
Hal ini mengingat tingginya ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Terkait wacana pemenuhan daya melalui infrastruktur seperti Floating Storage Regasification Unit (FSRU) LNG Bali di perairan Serangan, Sugeng menegaskan bahwa setiap langkah untuk menambah keandalan listrik harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan wajib menempatkan aspirasi masyarakat lokal.
Selain memperhatikan aspek tata kelola lingkungan dan mengawal transisi energi, kunjungan ini juga menyoroti aspek investasi. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dari Kementerian Investasi/BKPM, Edy Junaidi, menjelaskan efektivitas penanaman modal di KEK Kura Kura Bali.
“Investasi di KEK Kura Kura Bali ini memang sedang kita dorong untuk menjadi percontohan dari apa yang kita sebut sebagai investasi berkualitas. Sebagai catatan, dari cakupan lahan hampir 500 hektare, daya serap tenaga kerjanya diproyeksikan mampu mencapai 5.000 orang. Artinya, rata-rata serapan mencapai 10 tenaga kerja per satu hektare. Angka ini jauh berada di atas rata-rata nasional,” papar Edy.
Lebih lanjut, Edy menekankan bahwa kualitas sebuah investasi tidak hanya dinilai dari besaran angkanya, melainkan dari dampak berganda (multiplier effect) yang dihasilkan bagi ekosistem di sekitarnya.
Sinergi dan dialog yang terbangun melalui kunjungan ini menjadi catatan penting bagi BTID dalam melanjutkan tata kelola KEK Kura Kura Bali. Rangkaian kegiatan peninjauan lapangan oleh Komisi XII DPR RI beserta seluruh mitra kerja ini kemudian diakhiri dengan kunjungan langsung ke Sira Village-Grand Outlet Bali.
Peninjauan ke Village Outlet pertama di Bali yang akan segera beroperasi pada 31 Juli 2026 tersebut menjadi penutup agenda, sekaligus memperlihatkan daya tarik Kura Kura Bali sebagai destinasi pariwisata terintegrasi dan industri kreatif yang berdaya saing. (bp/gk/tim)
