BADUNG, Balipolitika.com– Kemacetan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur di jalur Jalan Canggu–Tanah Lot kian mengkhawatirkan.
Kondisi ruas jalan berstatus Jalan Provinsi Bali tersebut kerap dikeluhkan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang melintas.
Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, I Gede Aryanta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk memberikan perhatian serius terhadap jalur pariwisata strategis tersebut.
Menurutnya, pemeliharaan jalan secara reguler merupakan kewajiban penuh Pemprov Bali selaku pemilik kewenangan.
“Selain sering terjadi kemacetan, kondisi fisiknya sudah sangat memprihatinkan dan butuh penanganan segera. Lagipula, Badung menyetor 10 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke provinsi, yang salah satunya sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur jalan,” ujar politisi Fraksi Gerindra DPRD Badung tersebut, Selasa, 21 Juli 2026.
Aryanta juga menyoroti belum adanya fasilitas pendukung bagi pejalan kaki di sepanjang jalur tersebut.
“Jalur Canggu–Tanah Lot ini belum dilengkapi trotoar. Di satu sisi Canggu tumbuh pesat sebagai destinasi wisata favorit, tetapi di sisi lain infrastruktur dasarnya, terutama jalan, masih sangat jauh dari kata memadai,” ucap Gede Aryantha.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa usai menghadiri rapat DPRD kepada awak media mengungkapkan bahwa pihaknya belum bisa mengambil alih perbaikan jalan tersebut, meski wacana ke arah sana sempat mengemuka.
“Ada pemikiran ke arah itu (mengambil alih, red), tetapi perbaikan tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar,” kata Adi Arnawa.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung saat ini tengah memfokuskan anggaran untuk proyek strategis daerah lainnya, seperti pembangunan dan pelebaran beberapa ruas jalan prioritas serta proyek jalan lingkar selatan.
“Ini sangat mendesak dan butuh dana besar. Bahkan sebelumnya sudah pernah kami sampaikan bahwa kita mengupayakan skema pinjaman,” tambah Adi Arnawa mengenai pembangunan infrastruktur di kawasan Badung Selatan.
Terkait koordinasi dengan Pemprov Bali—mengingat kontribusi 10 persen PAD Badung ke tingkat provinsi—mantan Sekda Badung tersebut enggan berkomentar terlalu jauh atau mengintervensi kebijakan Pemprov Bali.
“Nanti silakan kebijakan dari Pak Gubernur. Saya tidak mau terlalu banyak mengintervensi, karena Pak Gubernur tentu memiliki program-program strategis lainnya. Namun jika sebaliknya Pemkab Badung yang ditugaskan mengerjakan, kita lihat saja nanti dinamikanya,” pungkasnya,” tandas Adi Arnawa. (bp/ken)
