DENPASAR, Balipolitika.com– Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia memberikan sosialisasi Kredit Program Pemerintah Tahun 2026 terutama mengenai Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 1 Tahun 2026 tentang kebijakan perubahan penyaluran KUR.
Sosialisasi yang dirangkaikan dengan forum diskusi kelompok (FGD) ini mendapat dukungan penuh dari Bank BPD Bali sebagai salah satu penyalur utama kredit program di daerah.
Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma,S.H., M.H., mengatakan Bank BPD Bali menegaskan komitmen mendukung kebijakan nasional melalui target penyaluran kredit program tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp2,052 triliun.
Target ini meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp1,795triliun.
“Setiap tahun memang ada penyesuaian target yang dituangkan dalam Rencana Tahunan Penyaluran (RTP), yang menjadi bagian dari Rencana Bisnis Bank (RBB). Kami tetap optimistis seluruh target tahun 2026 dapat dicapai,” kata Sudharma, Jumat, 13 Februari 2026.
Selain itu, Bank BPD Bali juga berupaya cepat mengadaptasi Permenko Nomor 1 Tahun 2026 yang secara efektif mulai diterapkan sejak awal tahun 2026 dan tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pola penyaluran kredit program yang selama ini dijalankan Bank BPD Bali.
“Perubahan kebijakan ini sudah mulai berlaku tahun 2026 dan Bank BPD Bali pada prinsipnya sudah menerapkannya. Tidak ada dampak yang terlalu besar, karena hanya ada penyesuaian klasifikasi sektor, produksi dan perdagangan berorientasi ekspor,” ujarnya.
Ia menjelaskan perbedaan utama dari perubahan skema KUR yang tertuang dalam Permenko 1 tahun 2026, terletak pada mekanisme evaluasi.
Untuk sektor berorientasi ekspor, terdapat penilaian tambahan terkait jenis dan tujuan barang ekspor, sementara sektor non-ekspor tetap mengacu pada aktivitas produksi dan penjualan domestik.
Meski demikian, kebijakan tersebut dinilai tidak menghambat penyaluran kredit program di daerah.
Asisten Deputi Pengembangan Usaha BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Kemenko RI, Dr. Gunawan Pribadi menyampaikan bahwa Permenko Nomor 1 Tahun 2026 menjadi landasan penting dalam memperkuat tata kelola kredit program pemerintah, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan lainnya.
Ia mengapresiasi kinerja Bank BPD Bali yang mampu menjaga pertumbuhan kredit, terutama pada segmen UMKM.
Sepanjang 2025, kredit Bank BPD Bali tumbuh sekitar 9,5 persen, dengan porsi kredit UMKM mencapai hampir 51 persen dari total penyaluran.
“Peran perbankan daerah sangat strategis dalam mendukung program Asta Cita pemerintah, khususnya penguatan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian,” ujarnya.
Melalui sosialisasi dan FGD ini, Kemenko Perekonomian berharap implementasi kebijakan kredit program tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan selaras dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah, termasuk Bali yang mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 5,82 persen pada 2025.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan perbankan daerah, penyaluran kredit program diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi, menjaga stabilitas sektor usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (bp/ken)
