KEKAYAAN terbesar suatu bangsa bukan hanya berasal dari sumber daya alamnya. Akan tetapi, kekayaan terbesar itu juga terletak pada sumber daya manusia beserta seni dan kebudayaannya.
Bagaimana sumber daya manusia itu dihargai, dimanfaatkan sebagai kekayaan intelektual di bidang seni? Jalannya adalah negara hadir melayani kebutuhan masyarakat seni dan kebudayaan, hingga ke kantong-kantong masyarakat secara utuh, menyeluruh, benar-benar menjemput bola.
Padahal, negara sudah memiliki wadah di jalur kebudayaan, dalam hal ini kementerian yang membidangi pendidikan dan kebudayaan. Negara bukan hadir untuk berbisnis dengan para pelaku seni budaya. Negara hadir untuk mengawasi serta memberikan insentif sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat seni dan kebudayaan. Demi merajut persatuan bangsa melalui jalur seni dan kebudayaan adalah kekayaan yang harus dikembangkan sekaligus dirawat.
Ironisnya, mengapa di lapangan sering kali jalan yang ditempuh justru tidak bertemu, bahkan kerap bersimpang jalan? Andaikan pernah bertemu, itu pun hanya sesekali, lalu mati suri pada perjalanan berikutnya.
Kendala di antara dua sisi ini menyebabkan ekosistem antara masyarakat seni dan kebudayaan dengan negara tidak berjalan dengan baik. Kaki tangan yang diutus pemerintah sering kali justru menghadirkan birokrasi yang menyulitkan masyarakat. Bahkan, kebutuhan para pelaku seni kerap tersandera oleh aturan-aturan yang dibuat oleh birokrasi itu sendiri, termasuk berbagai konsultan dan utusan di lapangan.
Ujung-ujungnya, sering tercium penyelewengan anggaran yang tersandera dalam bisnis mencari keuntungan pribadi. Feedback nakal semacam inilah yang harus dibersihkan sebagai benalu bagi keberlangsungan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat seni.
Ironisnya lagi, antara konsultan personal dan konsultan kelembagaan kerap tidak seiring jalan. Akibatnya, kebutuhan masyarakat seni dan kebudayaan untuk mengangkat harga diri bangsa di mata global justru menjadi persoalan yang harus diperhatikan pemerintah secara serius dan konsisten, dari hulu hingga hilir, tanpa sekadar janji-janji manis.
Ketika pemerintah membuat sistem, aturan, bahkan peraturan perundang-undangan, semuanya sering kali dikebiri oleh kepentingan bisnis, kapitalisme, dan kolonialisme gaya baru dengan dalih investasi. Di sinilah pemerintah harus hadir sebagai aktor yang benar-benar bekerja demi kemajuan bangsa.
Jika pemerintah kuat, maka dunia bisnis yang nakal akan melemah. Sebaliknya, jika pemerintah lemah, maka dunia bisnis yang nakal akan semakin kuat.
Perlunya figur atau lembaga yang betul-betul memperhatikan kebudayaan di jalur birokrasi, termasuk konsultan di lapangan yang tidak salah memahami pelaku seni dan kebudayaan. Dengan begitu, realisasi panggung-panggung kesenian dan kebudayaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Sesungguhnya kekayaan intelektual sumber daya manusia di bidang seni dan kebudayaan ini benar-benar diperhatikan, ia dapat menjadi aset kekayaan sekaligus harga diri bangsa, akan menjadi sebuah nilai yang tinggi di mata global.
Kita patut bercermin ke negara lain, bagaimana negara Korea Selatan berhasil membangun kebudayaannya. Namun, tentu saja setiap bangsa memiliki jalan dan kekayaannya sendiri. Ini adalah pekerjaan dan tanggung jawab kita bersama: membangun sinergi dengan semangat dan ruh kemerdekaan, sebagaimana para pendiri bangsa dahulu memperjuangkan berdirinya sebuah negara, dan kini menjadi tugas generasi berikutnya untuk mengisi kemerdekaan itu.
Sekali lagi, bagaimana seni dan kebudayaan dapat merajut persatuan bangsa?
Mungkin jawabannya harus dimulai dari keberanian membersihkan oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi, demi keberlanjutan program kesenian yang sehat. Jalur birokrasi harus dipermudah, tanpa menghilangkan pengawasan. Program dan pagelaran harus dikawal agar tidak hanya berhenti sebagai kegiatan sesaat.
Sebab seni dan kebudayaan pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mempertemukan, tapi sering kali sulit dipertemukan oleh kepentingan. Namun, kemampuan itu akan kehilangan makna apabila seni dan kebudayaan sendiri masih tersandera oleh kepentingan-kepentingan yang justru menjauhkannya dari masyarakat. Sehingga kekayaan SDM seni budaya kita, seiring waktu dapat dijajah oleh budaya luar. Konsolidasi yang kontinyu sinergi bersatu buang benalu.
Jakarta, 25 Agustus 2026
BIODATA
Romy Sastra penulis penyair berdarah Minang berdomisili di Jakarta Barat. Telah menerbitkan tiga buku puisi tunggal (Tarian Angin 2019, Alegori 2023, Heraldik Berwajah Seribu 2025). Karya-karyanya tergabung di 150 lebih antologi buku puisi bersama. Romy Sastra peraih anugerah puisi terbaik 2023 media apajake, dll. Nama Romy Sastra tergabung di buku besar “Apa dan Siapa Penyair Indonesia, edisi Yayasan Hari Puisi Indonesia 2019”.
