RIUH tepuk tangan menggema di ruangan Pasca Sarjana Universitas Udayana awal pekan ini. Saya diundang oleh Pak Trisno Nugroho mantan Kepala Kantor Parwakilan Bank Indonesia Bali yang dinobatkan sebagai doktor Fakultas Pariwisata Udayana. Ruanganya dipenuhi pejabat dan pelaku pariwisata. Disertasinya menarik soal Model Pengembangan Pariwisata Regeneratif di Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Isi thesisnya tentang memulihkan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi lingkungan serta komunitas lokal. Anna Pollock (pendiri Conscious Travel) adalah tokoh pertama mempublikasikan dan mengadvokasi argumen bahwa pariwisata harus memberi dampak positif serta memulihkan lingkungan, bukan sekadar berkelanjutan (sustainable). Konsep ini dianggap selangkah lebih maju daripada sustainable tourism (pariwisata berkelanjutan) yang biasanya hanya fokus pada meminimalkan kerusakan.
Pak Trisno menjadi doktor pariwisata yang ke 170-an di Bali. Saat memberi sambutan, Kopromotor Prof. I Nyoman Sunarta mengatakan seharusnya pariwisata Bali menjadi lebih baik karena sudah ada banyak doktor pariwisata di Bali. Saya tergelitik dengan penegasan tersebut. Sebagai destinasi unggulan di dunia, Bali idealnya memang harus baik dari segi pariwisata, tata ruang, ekonomi hingga hajat hidup masyarakatnya.Kebaikan ini memang sudah tercermin apabila melihat capaian di indikator-indikator ekonomi.
BPS Bali mencatat ekonomi Bali pada triwulan II-2026 tumbuh sebesar 5,78 persen. Lebih tinggi dari periode sama tahun 2025 silam. Survei Bank Indonesia Bali juga mengungkap optimisme di kalangan pelaku usaha dengan perekonomian. Gubernur Bali I Wayan Koster membeberkan pajak hotelnya meningkat dari Rp1,7 triliun menjadi Rp1,8 triliun, sedangkan restoran meningkat dari Rp885 miliar menjadi Rp1 triliun. Sekilas, capaian ini seakan meruntuhkan kekhawatiran dinamika global seperti perang di Timur Tengah hingga menurunnya kunjungan wisatawan domestik.
Sekali lagi kalau patokannya adala indikator angka dan data maka Bali memang sudah baik dan sedang baik-baik saja. Setidaknya ini tercermin di dari ruwetnya arus lalu lintas di beberapa spot wisata. Sore-sore silahkan ke shortcut Canggu, dijamin pasti kena macet. Atau datanglah ke Jalan Labuhan Sait Uluwatu pas jam makan malam, hampir minim menemukan warga Indonesia memenuhi restoran-restoran fine dinning.
Hanya saja ekonomi bukannya sekedar perlombaan angka, dan data statistik. Ekonomi adalah tentang manusia. Tujuan utama dari ekonomi sebenarnya menyejahterakan manusia itu sendiri. Pemenang Nobel Ekonomi 2017 Richard Thaler pernah memperingkatkan kalau model ekonomi tradisional-dengan indikator-indikatornya- gagal karena mengasumsikan manusia sebagai sosok rasional sepenuhnya. Karena manusia aslinya adalah mahkluk irasional. Maka ilmu ekonomi seharusnya memperhitungkan perilaku manusia yang sesungguhnya daripada hanya sekadar pertumbuhan matematis yang abstrak.
Karena itu ukuran paling jujur dari sebuah perekonomian bukanlah seberapa tinggi grafik pertumbuhan dan penghasilannya. Melainkan apakah orang-orang yang hidup di dalamnya merasa hidup dan mereka ikut bergerak maju.
Untuk mengukur apakah masyarakat ikut bergerak maju, perputaran uang bisa menjadi acuannya. Di perekonomian, uang adalah nadi alias darah yang menggerakan roda ekonomi. Semakin jauh uang berputar, maka roda perekonomian bergerak semakin masif sebagaimana prinsip multiplier effect. Beberapa hari ini saya melakukan reportase kecil-kecilan ke sentra perekonomian masyarakat di Kota Denpasar. Ke pasar tradisional di Cokroaminoto yang buka mulai jam 21.00 WIta. Ke pedagang plastik, ke penjual bebek goreng, ke UMKM di salah satu pusat berbelajaan di Gatsu Barat, Denpasar. Jawabannya hampir seragam. Ada penurunan daya beli. Angkanya bervariasi. Kisarannya paling rendah 20 persen. Kalau biasanya omset 100.000 per hari, sekarang 80.000 per hari. Penurunan itu bukan parsial tapi gradual sejak awal tahun 2026.
Pengakuan pedagang hingga pelaku UMKM linear dengan di perbankan. Penyaluran kredit semester II-2026 di Bali itu tumbuhnya lebih rendah dibandingkan tabungan. Tabungan di Bali 60 persen adalah milik perorangan. Artinya masyarakat lebih memilih nyimpen uangnya di bank daripada pinjem uang di bank untuk modal usaha atau konsumsi. Data OJK pun segendang seirama. Loan to Deposit Ratio (LDR) atau persentase penyaluran kredit dan tabungan di perbankan Bali jauh jomplangnya. Standar ideal LDR bank itu kisaran 78-92 persen. Maksudnya, kalau bank dapat tabungan 10 triliun, setidaknya 7-9 triliun di salurkan ke masyarakat lagi.
LDR Bali pada 2025 hanya 58,60 persen, turun dari 59,19 persen pada 2024 dan jauh di bawah kisaran ideal 78–92 persen yang digunakan sebagai acuan regulasi. Ini bukan berarti bank Bali tidak sehat. Sebaliknya, dari perspektif stabilitas perbankan, likuiditas yang kuat adalah kabar baik. Tetapi dari perspektif ekonomi daerah, ada pertanyaan yang jauh lebih menarik. Mengapa uang yang tersedia tidak berputar lebih agresif menjadi investasi dan ekspansi usaha?
Ini memberikan sinyal yang menarik. Masyarakat memiliki uang, tetapi kecenderungan untuk menyimpannya lebih kuat daripada keberanian atau kebutuhan untuk menginvestasikannya melalui kredit. Tentu saja kita tidak boleh menyimpulkan bahwa setiap rupiah tabungan adalah uang yang “menganggur”. Sebagian adalah dana likuiditas, kebutuhan transaksi, dana perusahaan, atau cadangan rumah tangga. Sinyal ini sudah menjadi satu tanda penting bagi perekonomian daerah bahwa ekonomi Bali tidak sedang baik-baik saja.
Kalau kemudian klaim PHR naik dijadikan acuan bagi pemerintah daerah. Sekilas, ini tampak sebagai kabar yang sangat baik, tetapi disinilah dibutuhkan kehati-hatian. Peningkatan PHR bukan berarti pendapatan ikut naik sesuai proporsi yang sama. Karena PHR adalah pajak atas aktivitas ekonomi, jadi tidak bisa memberi tahu apakah upah yang diperoleh pekerja ikut naik. Bisa saja justru peningkatan itu disebabkan oleh gencarnya petugas pajak serta peran digitalisasi. Meskipun harus diakui tumbuhnya PHR membuat fiskal pemda menjadi lebih baik. Hanya saja kenaikan tersebut belum tentu sinomim dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Kenaikan PHR dan pertumbuhan ekonomi atau PDRB positif justru memunculkan memunculkan paradok baru. Pertumbuhan ekonomi hanya mengukur ukuran produksi, bukan kedalaman ekonomi lokal.
Karena jika benar ekonomi sedang sangat kuat dari bawah, seharusnya melihat transmisi yang lebih jelas. Bisa dilihat dari permintaan meningkat, omset penjual naik, penyaluran kredit bertumbuh lebih tinggi, dan ujungnya konsumsi masyarakat jauh lebih tinggi. Sekarang ini kondisinya justru terjadi kombinasi aneh. Pariwisata meningkat, penerimaan pajak naik, tabungan masih tumbuh, tetapi kredit tidak ikut berlari. Bisa diibaratkan mobil dengan kapasitas CC besar dan bahan bakar penuh tetapi pedal gasnya tidak diinjak penuh. Mobilnya tetap bergerak tapi letoy. Ekonominya tetap tumbuh tetapi tidak cukup menghasilkan kesejahteraan. Inilah yang harus diwaspadai karena bukan resesi, bukan krisis melainkan ekonomi yang tumbuh namun tidak cukup menggerakkan kesejahteraan masyarakat.
Maka Bali membutuhkan ukuran yang selama ini hilang dari percakapan, yaitu berapa besar uang yang berputar di masyarakat. Fakta ini jauh lebih penting daripada sekadar menghitung berapa PHR yang dihasilkan atau jumlah wisman yang datang berlibur. Karena problem Bali bukan soal kekurangan wisatawan. Masalah Bali adalah kebocoran nilai. Kita terlalu lama merayakan uang yang masuk dan terlalu sedikit menghitung uang yang keluar. Kita mengukur kesuksesan dari jumlah wisatawan, okupansi, PDRB dan PHR, tetapi jarang bertanya berapa panjang jejak ekonomi dari uang yang didapat.
Padahal ekonomi yang kuat bukan ekonomi yang sekadar ramai, melainkan ekonomi yang mampu membuat satu rupiah bekerja berkali-kali. Dari hotel ke petani. Dari petani ke pekerja. Dari pekerja ke warung. Dari warung ke pemasok. Dari pemasok ke bank. Dari bank kembali menjadi investasi.
Saya menyebutnya dengan sticky economy. Ini bukan mengacu pada istilah ekonomi seperti sticky inflation atau harga kaku (sticky prices), yaitu kondisi ketika harga barang, jasa, atau upah bertahan tetap tinggi dan sangat lambat turun meskipun kondisi atau permintaan pasar melemah. Sticky yang dimaksud disini arti harafiah lengket. Seberapa besar perputaran ekonomi lengket dan menempel di masyarakat. Inilah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Imbauan-imbaun disertai pergub penggunaan produk lokal bisa menjadi salah satu cara melengketkan ekonomi. Sayangnya, karena tidak upaya dari hulu ke hilir mengawal ini dari satuan kerja, justru memunculkan kebocoran ekonomi (economic leaked) baru. Tidak percaya lihatlah siapa pemasok terbesar kain endek yang digunakan oleh masyarakat Bali sekarang? Begitu pula penyerapan buah lokal yang masih setengah hati-karena pasokan tidak mencukupi.
Bali sudah menjadi magnet ekonomi dunia. Tetapi magnet hanya menarik. Tantangan berikutnya adalah menjadi spons agar menyerap nilai, menahannya, membuatnya berputar, lalu mengubahnya menjadi pendapatan masyarakat. Jika tidak, Bali akan terus mengalami paradoks yang sama, wisatawan semakin banyak, uang yang masuk semakin besar, PHR semakin tinggi, PDRB terus tumbuh. Tapi masyarakat tetap bertanya, “kok susah sekali bayar cicilan bulanan?” Dan mungkin, justru pertanyaan itulah indikator ekonomi Bali yang selama ini paling jujur.
Ekonom sekelas Chatib Basri menekankan kalau ekonomi pada akhirnya bukan soal angka. Ia berumah di kehidupan sehari-hari. Jika gelembung itu pecah, guncangannya akan menyentuh tempat kongkret, yakni rumah tangga. Agar tidak pecah gelembungnya, ekonomi harus lengket di sendi-sendi individu dan rumah tangga. (***)
