DENPASAR, Balipolitika.com- Cobalah berjalan kaki di Kabupaten/Kota se-Bali, maka Anda akan sangat mudah menemukan tumpukan sampah berserakan di mana-mana, baik di laut, danau, sungai, maupun di daratan.
Jika memungkinkan, Anda juga bisa tengok isi trotoar di Pulau Dewata yang dominan isinya adalah beragam jenis sampah.
Kondisi paling semraut urusan sampah ini bisa dilihat di Kota Denpasar yang berstatus Ibu Kota Provinsi Bali.
Celakanya, keteteran urus sampah domestik, Kota Denpasar juga harus menampung sampah kiriman dari kabupaten terkaya Indonesia tapi tak punya TPA, yaitu Kabupaten Badung.
Bukan sekadar fiksi atau isu, masalah sampah di Bali adalah sebuah fakta yang telah mencoreng citra bangsa, bahkan baru-baru ini disentil langsung oleh Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto.
Merespons kondisi laut, danau, sungai, dan daratan Pulau Dewata yang darurat sampah, Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya alias De Gadjah menilai Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) merupakan kebutuhan mendesak, bukan sekadar opsi kebijakan.
De Gadjah memandang kondisi darurat sampah di Bali membutuhkan lompatan kebijakan yang berani, terukur, dan berkelanjutan.
“Saya melihat rencana PSEL ini bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Kondisi Suwung sudah overkapasitas. Produksi sampah Bali kurang lebih 3.436 ton per hari. Itu angka serius. Kalau tidak ada lompatan kebijakan, kita akan terus gali lubang tutup lubang,” ungkap De Gadjah, Sabtu, 21 Februari 2026.
Menurut De Gadjah, PSEL berpotensi jadi solusi struktural jangka panjang, bukan sekadar kebijakan tambal sulam.
Namun, dengan catatan pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab.
Selain harus transparan, De Gadjah menekankan pembangunan PSEL mesti berbasis kajian lingkungan yang kuat.
“Jangan sampai menimbulkan masalah baru seperti polusi udara atau konflik sosial. Prinsip saya, solusi ya, tapi harus benar dan bersih,” ujarnya.
De Gadjah optimis proyek PSEL dapat direalisasikan pada awal 2028 asal dikerjakan secara konsisten dan tidak setengah hati.
Namun ia menekankan bahwa PSEL bukan satu-satunya solusi persoalan sampah di Bali mengingat harus ditopang kedisiplinan pemilahan dari sumber, baik mulai desa dinas, desa adat, hotel, restoran, dan rumah tangga.
De Gadjah menilai perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah secara menyeluruh plus ditambah teknologi PSEL.
“Kalau semua bergerak bersama, 2028 itu realistis. Kalau hanya mengandalkan proyek fisik tanpa perubahan perilaku akan berat,” ungkap De Gadjah.
Terkait posisi Bali sebagai destinasi wisata global, De Gadjah menyebut pembenahan pengelolaan sampah sudah sangat terlambat, namun masih ada peluang untuk bangkit jika semua pihak bergerak bersama.
Ia menegaskan Bali harus memiliki sistem pengelolaan sampah modern, infrastruktur ramah lingkungan, serta energi terbarukan yang memenuhi standar internasional.
“Negara-negara maju sudah lama punya waste to energy plant. Kita tidak boleh kalah. Tapi sekali lagi, teknologinya harus rendah emisi, standar internasional dan diawasi ketat. Jangan hanya mengejar listriknya, tapi lupa dampak lingkungannya,” katanya.
Soal pembahasan kebijakan dan anggaran PSEL, De Gadjah menyebut isu ini telah masuk kebijakan strategis nasional.
De Gadjah merinci Pemerintah Provinsi Bali berperan dalam penyediaan lahan, sementara pelaksanaan teknis berada di bawah kendali Danantara.
Terkait anggaran dan tender, De Gadjah menegaskan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik.
“Soal angka detail anggaran dan pemenang tender, itu ranah Danantara dan proses pengadaan dan lain-lain setahu saya adalah Danantara ya, apalagi ini nilainya besar, bisa triliunan rupiah. Kalau sudah final dan diumumkan resmi, tentu harus disampaikan terbuka ke publik,” tandasnya.
De Gadjah menambahkan persoalan sampah di Bali sudah berada pada level darurat dan membutuhkan keputusan besar yang berpihak pada lingkungan dan generasi mendatang.
“Masalah sampah di Bali ini sudah darurat. Kalau kita tidak berani ambil keputusan besar sekarang, generasi berikutnya yang menanggung. PSEL bisa jadi solusi, tapi harus dijalankan dengan akal sehat, transparansi, dan keberpihakan pada lingkungan Bali. Bali ini bukan hanya tempat tinggal kita. Ini warisan untuk anak cucu,” pesan De Gadjah. (bp/ken)
