BADUNG, Balipolitika.com- Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Program Pemerintah “Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana” di Ruang Rapat Gosana II Lantai II Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Selasa, 27 Mei 2025.
Rapat Kerja Komisi IV DPRD Badung menghadirkan dua petinggi OPD, yakni Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Kadis Dikpora) Kabupaten Badung dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung serta Dewan Pendidikan Kabupaten Badung.
Turut hadir, perwakilan Perguruan Tinggi atau Universitas yakni Universitas Udayana, Poltek Negeri Bali, Poltek Pariwisata Bali dan Koordinator PKH.
Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Badung Made Suwardana dan sejumlah Anggota Komisi IV DPRD Badung, yaitu I Nyoman Sudana, I Gede Suraharja dan I Wayan Joni Pargawa.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana menyebutkan, bahwa Rapat Kerja merupakan rapat koordinasi dengan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Badung, khususnya Perguruan Negeri, yaitu Universitas Udayana, Poltek Negeri Bali dan Poltek Pariwisata Bali.
“Jadi, disini kita mengkaji program dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, yaitu program satu KK Miskin satu Sarjana,” kata Graha Wicaksana.
Dalam Rapat Kerja tersebut, pihaknya menggali secara langsung dari pihak Universitas yang sudah menyampaikan bahwa program ini sudah berjalan dengan baik.
Hanya saja kendala di Kabupaten Badung ini mengacu kepada Kementerian Sosial dan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menyebutkan hal itu sangat rumit sekali, untuk mengakses Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Untuk mengakses bantuan dari Dinas Sosial, yaitu ada standar, meter, listrik yang harus sekian, lantai dan tanah sebagainya. Nah, itu yang susah sekali kita menggarap dan tidak bisa maksimal, karena kebutuhan terhadap perguruan tinggi ini sangat tinggi. Karena ini bisa meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Kabupaten,” pungkasnya. (bp/jk/ken)
