SAH DIPECAT: Gede Ngurah Ambara Putra bersama eks senator asal Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M.W.S. III, S.E., (M.Tru), M.Si. alias Arya Wedakarna.
DENPASAR, Balipolitika.com- Eks senator asal Bali dengan ratusan ribu pendukung fanatik, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M.W.S. III, S.E., (M.Tru), M.Si. alias Arya Wedakarna sempat menegaskan tidak akan meninggalkan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, baik DPD RI Ibukota Negara maupun di Ibukota Provinsi Bali meski diberi batas waktu hingga tanggal 12 Maret 2024 untuk angkat kaki.
Imbauan tersebut dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui surat nomor RT.01/215/DPDRI/III/2024 tentang penghentian hak-hak keuangan, administratif, dan fasilitas lain bagi AWK tertanggal 5 Maret 2024.
Meski diimbau segera angkat kaki dan dilarang menggunakan atribut DPD RI, hingga Rabu, 27 November, Arya Wedakarna masih mengeluarkan statement publik bahwa dirinya adalah Senator RI perwakilan Bali.
Dikonfirmasi terkait keputusan tetap ngantor itu, AWK mengatakan pihaknya masih menunggu hasil gugatan di PTUN dan PN Jakarta.
“Kita hormati hukum. Sementara jika belum ada keputusan pengadilan, maka kami tetap berkantor dan tetap bekerja seperti biasa. Dan jadwal juga padat sekali sampai September 2024,” ucap Arya Wedakarna kala itu.
Mengingat per Kamis, 28 Maret 2024 posisinya sah digantikan oleh Gede Ngurah Ambara Putra, S.H. yang meraih suara terbanyak kelima dengan jumlah 120.428 suara di Pemilu DPD RI Dapil Bali Tahun 2019 silam, pertanyaan muncul apakah AWK akan masih ngotot ngantor?
Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Kantor Sekretariat Jenderal DPD Provinsi Bali Putu Rio Rahdiana mengatakan AWK masih siap-siap.
“Sepertinya Beliau sudah siap-siap,” jelas Putu Rio Rahdiana.
Sebagaimana diketahui AWK bersikeras ngantor meski diberi batas waktu hingga tanggal 12 Maret 2024 untuk keluar dari Sekretariat Jenderal DPD Provinsi Bali dan Jakarta.
Imbauan tersebut dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui surat nomor RT.01/215/DPDRI/III/2024 tentang penghentian hak-hak keuangan, administratif, dan fasilitas lain bagi AWK tertanggal 5 Maret 2024.
Hal ini terbit pasca keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2024. (bp/ken)
