SETUJU: Suasana Rapat LKPJ Bupati Badung 2023 oleh Tim Anggaran Pemda Badung di Gedung DPRD Badung, Selasa, 16 April 2024.
BADUNG, Balipolitika.com– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung yang juga Ketua Badan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung, I Putu Parwata menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung 2023 pada Rapat Kerja (Raker) yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung di Ruang Rapat Gosana II Gedung DPRD Badung, Selasa, 16 April 2024.
Rapat Kerja Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Badung terkait LKPJ Bupati Tahun 2023 itu juga dihadiri Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat I Nyoman Sujendra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ida Bagus Gede Arjana, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan I Gusti Ayu Agung Trisna Dewi, Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya, dan Plt. Bapenda Ni Putu Sukarini.
Seusai raker digelar kepada wartawan balipolitika.com, Parwata menjelaskan berdasarkan hasil kajian dewan terhadap LKPJ Bupati Badung 2023 tidak ditemukan adanya kejanggalan dan dalam pelaksanaan APBD 2023 sudah berjalan sesuai ketentuan.
“Kami di dewan (DPRD Badung, red) menyambut baik LKPJ yang telah disampaikan secara tepat waktu. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan secara rutin, tidak ditemukan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan APBD 2023,” pungkas Parwata.
Parwata memaparkan dalam APBD Badung 2023 pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp7,2 triliun, sedangankan pendapatan transfer sebesar Rp907 miliar.
Sementara, belanja modal Rp1,046 triliun dan bantuan tak terduga Rp39 miliar dimanfaatkan Rp24 miliar, belanja transfer Rp1,67 triliun. Pada APBD 2023 juga terdapat Silpa sebesar Rp1,095 triliun.
“Apa yang dirancang dalam APBD 2023 sebesar Rp8 triliun lebih sudah ditutupi dengan Silpa itu sehingga APBD 2023 hasil pemeriksaan BPK sudah sesuai dengan perencanaan,” ungkapnya.
Di hadapan Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa selaku Ketua TAPD Badung, Banggar DPRD Badung mengaku telah mempelajari, mengkaji, dan melakukan kroscek terhadap LKPJ tersebut.
Dari hasil kajian dengan melakukan rapat kerja bersama eksekutif disimpulkan LKPJ Bupati Badung dapat disetujui.
“BPK juga sudah melakukan audit dan dari hasil kajian kita LKPJ tidak ditemukan hal-hal janggal,” kata Parwata.
Selain itu, Banggar DPRD Badung juga berharap Pemkab Badung mampu memberikan dorongan dan keleluasaan kepada OPD lain untuk berkreasi dalam meningkatkan kinerja, termasuk mendorong pertumbuhan UMKM di Badung.
Di sisi lain, Sekda I Wayan Adi Arnawa mengapresiasi DPRD Badung yang tuntas menunaikan kewajiban sesuai amanat undang-undang, yakni memverifikasi laporan pertanggung jawaban pemerintah berupa LKPJ Bupati Badung tahun 2023.
“Kita sudah mendengar banyak dari yang disampaikan Ketua DPRD Badung bahwa secara prinsip untuk laporan pertanggungjawaban yang berbasis dengan program dan kegiatan yang telah dirancang dan dilaksanakan di 2023 sudah bisa berjalan maksimal, walaupun perlu juga adanya evaluasi ke depan. Tentu tantangan kita ke depan bahwa melihat dari potret di tahun 2023 terjadi suatu lonjakan yang signifikan terutama terhadap peningkatan pendapatan walaupun tidak seratus persen, tetapi dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya ini ada mengalami peningkatan,” ujarnya.
Tantangan lain yang menanti Pemkab Badung imbuh I Wayan Adi Arnawa terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan di Badung yang merupakan jantung pariwisata Provinsi Bali.
“Bagaimana pun juga kita hidup di daerah tourism. Wisatawan akan nyaman dan betah di sini dan nanti akan berdampak pada tingkat pendapatan. Ini akan kita kejar tanpa meninggalkan aspek-aspek lain. Tentu berangkat daripada kondisi tahun 2023. Kita akan tetap melaksanakan evaluasi kembali terhadap program-program yang telah dilakukan termasuk beberapa yang perlu kita perbaiki di tahun 2024,” ucap I Wayan Adi Arnawa. (bp/gk)
