BADUNG, Balipolitika.com– Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Badung Tahun 2025.
Bimtek yang diikuti oleh Ketua dan Sekretaris LPM se-Kabupaten Badung ini mengusung tema “Bersama LPM Wujudkan Sinergitas Arah Pembangunan Kabupaten Badung”.
Bimtek dirangkai dengan Pengukuhan serta Peresmian Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LPM Kabupaten Badung Masa Bakti 2025–2030.
Acara yang digelar di Ruang Rapat Kerta Gosana, Puspem Badung ini turut dihadiri Kepala Perangkat Daerah terkait lingkup Pemkab Badung, Ketua dan Sekretaris DPD LPM Provinsi Bali, para Camat se-Badung, Lurah dan Perbekel se-Badung.
Dalam sambutannya, Bupati Badung menyampaikan apresiasi atas terlaksananya bimtek sekaligus mengucapkan selamat kepada pengurus DPD LPM Kabupaten Badung periode 2025–2030 yang baru dikukuhkan.
Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara LPM dengan pemerintah desa maupun kelurahan dalam perencanaan pembangunan.
“Bagaimana pun juga, muara dari kebijakan pemerintah sesuai visi misi AdiCipta ada di desa dan kelurahan. Jangan sampai visi misi pemerintah desa tidak sejalan dengan visi misi pemerintah kabupaten. LPM memiliki fungsi strategis sebagai mitra kerja pemerintah dalam menyusun rencana program di desa serta menyerap aspirasi masyarakat. Karena itu saya mendorong jajaran DPD LPM yang baru dikukuhkan agar berkoordinasi aktif dengan desa dan kelurahan, terutama dalam program pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama,” ujar Adi Arnawa.
Sementara itu, Ketua DPD LPM Provinsi Bali Wayan Muka menyampaikan rasa syukur dan bahagia karena telah diberikan ruang untuk mengukuhkan pengurus baru DPD LPM Kabupaten Badung.
“Dengan dikukuhkannya pengurus DPD LPM Kabupaten Badung masa bakti 2025-2030, ini menjadi tantangan sekaligus tugas besar. LPM harus mampu bersinergi dengan pemerintah desa dalam menyiapkan perencanaan dan program pembangunan desa, tentunya dengan tetap berpedoman pada visi dan misi pemerintah kabupaten,” tegasnya. (bp/ken)
