DENPASAR, Balipolitika.com-Keputusan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang menarik tiga anggotanya dari Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali menyita perhatian publik.
Merespons polemik itu, pucuk pimpinan DPRD Bali menegaskan bahwa perbedaan pandangan dan dinamika semacam ini merupakan hal yang lumrah sekaligus wajar dalam iklim demokrasi parlemen.
Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya menyebut, penafsiran tata tertib (tatib) dewan menjadi indikator positif bahwa seluruh anggota legislatif semakin peduli terhadap aspek akuntabilitas institusi.
Meski isu penarikan ini ramai diperbincangkan di media sosial, Dewa Jack- sapaan akrab Dewa Made Mahayadnya- mengungkapkan bahwa secara administratif, pimpinan DPRD Bali belum menerima dokumen formal terkait kebijakan Fraksi Golkar DPRD Bali tersebut.
“Karena surat pengajuannya secara resmi belum ada di meja pimpinan, kami masih menunggu. Langkah kami selanjutnya adalah segera memfasilitasi ruang dialog melalui Rapat Pimpinan (Rapim) bersama seluruh pimpinan fraksi dan pimpinan pansus untuk mencari titik temu,” ujar Dewa Jack ditemui usai memimpin rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin, 20 Juli 2026.
Politisi senior PDI Perjuangan Dapil Buleleng itu menjamin bahwa kemelut internal ini tidak akan sampai mengganggu agenda kerja Pansus TRAP DPRD Bali.
Sesuai dengan kesepakatan kolektif yang diambil sebelumnya, masa bakti Pansus TRAP dipastikan akan tetap berjalan hingga 6 Oktober 2026.
Perpanjangan waktu ini dinilai krusial guna merampungkan tujuh sisa persoalan krusial terkait aset dan perizinan yang dilaporkan langsung oleh masyarakat.
Hingga saat ini, pimpinan DPRD Bali juga menegaskan belum memiliki rencana untuk melakukan pergeseran atau pergantian antar-anggota pansus dari fraksi lain.
Unsur pimpinan berkomitmen penuh menjaga stabilitas internal agar pelayanan terhadap aspirasi masyarakat tetap berjalan optimal tanpa hambatan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, memilih untuk mengambil posisi netral dan menegaskan komitmennya untuk tidak mencampuri urusan internal legislatif maupun dinamika internal partai politik lain.
“Persoalan pansus itu adalah keputusan DPRD. Kaitannya dengan keputusan internal Partai (Golkar) tersebut, kami (eksekutif) tidak akan pernah berani mencampuri keputusan ini,” tegas Giri Prasta merespons hati-hati pertanyaan awak media.
Sebagaimana diketahui, DPD 1 Golkar Bali menilai bahwa masa tugas pansus tersebut sejatinya telah selesai, dan kelanjutan aktivitasnya dikhawatirkan berpotensi memicu pelanggaran hukum.
Ketua DPD I Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer meminta anggota Fraksi Golkar DPRD Bali yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali untuk tidak lagi mengikuti kegiatan pansus, baik inspeksi mendadak (sidak) maupun rapat dengar pendapat (RDP).
Instruksi tersebut disampaikan Demer karena menilai masa tugas Pansus TRAP telah berakhir setelah laporan dan rekomendasi pansus disampaikan serta diterima dalam rapat paripurna DPRD Bali beberapa waktu lalu, meskipun dalam keputusan pembentukannya disebutkan masa kerja pansus berlangsung hingga enam bulan atau berakhir pada September 2026.
“Saya sudah minta untuk tidak ikut tadi (RDP,red). Saya telepon barusan (aggota fraksi golkar yang masuk Pansus TRAP,red). Golkar taat terhadap aturan dan ketatanegaraan,” tegas Demer, Kamis, 16 Juli 2026.
Berdasarkan ketentuan pembentukan pansus, masa kerja pansus memang ditetapkan enam bulan, namun terdapat klausul yang menyebutkan bahwa pansus berakhir ketika laporan hasil kerjanya telah disampaikan dan diterima dalam rapat paripurna.
“Sudah jelas dibentuk pansus itu dalam jangka waktu enam bulan dan atau berakhir pada saat paripurna. Di mana-mana pansus itu berakhir setelah diparipurnakan, baik di DPR RI maupun DPRD,” ujarnya.
Demer mengaku telah menghubungi kader Golkar yang mengikuti rapat Pansus TRAP dan meminta mereka meninggalkan forum tersebut.
Ia menegaskan, Golkar memilih mematuhi mekanisme ketatanegaraan untuk menghindari potensi persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.
Menurutnya, apabila pansus tetap bekerja setelah dianggap selesai tanpa ada pembentukan atau perpanjangan baru, penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD berpotensi menjadi temuan pemeriksaan.
“Kalau melanggar ketatanegaraan terus memakai dana APBD, ini berpotensi menjadi temuan BPK. Yang kami khawatirkan kalau kemudian ditindaklanjuti menjadi persoalan hukum. Ini memakai uang rakyat,” katanya.
Demer menambahkan, apabila DPRD Bali nantinya membentuk kembali atau memperpanjang Pansus TRAP melalui mekanisme yang sesuai aturan, Partai Golkar akan kembali mengkaji keterlibatan fraksinya.
“Kalau nanti dibentuk lagi pansus atau diperpanjang sesuai mekanisme, tentu kami akan mengkajinya kembali,” ujarnya.
Sikap Golkar tersebut merujuk pada Keputusan DPRD Provinsi Bali tentang Pembentukan Pansus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan.
Dalam diktum keputusan itu disebutkan bahwa pansus bertugas mengumpulkan data dan informasi, membahas persoalan tata ruang, aset daerah, dan perizinan, menggelar rapat kerja maupun rapat dengar pendapat, melakukan konsultasi serta kunjungan kerja, hingga menyusun laporan hasil kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
Pada diktum ketiga keputusan tersebut ditegaskan bahwa masa tugas pansus berlangsung selama enam bulan dan dinyatakan selesai apabila telah menyampaikan laporan kepada pimpinan DPRD Provinsi Bali serta laporan tersebut diterima dalam rapat paripurna. (bp/ken)
