DENPASAR, Balipolitika.com– Gubernur Bali, Wayan Koster menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Jumat, 6 Februari 2026.
Audiensi ini membahas capaian indikator sosial ekonomi Bali tahun 2025 serta sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai basis perencanaan pembangunan Bali ke depan.
Dalam pertemuan tersebut, Koster menegaskan bahwa data statistik yang akurat harus menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
“Data dari BPS ini sangat penting. Ini menjadi rujukan utama kita dalam merancang program pembangunan Bali agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan krama Bali,” tegas Koster.
Kepala BPS Provinsi Bali memaparkan bahwa perekonomian Bali sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,82 persen (c-to-c), merupakan pertumbuhan tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.
Struktur perekonomian Bali masih didominasi sektor akomodasi dan makan minum, perdagangan, transportasi, konstruksi, serta industri pengolahan.
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada tahun 2025 tercatat mencapai 6,94 juta kunjungan, melampaui kondisi sebelum pandemi, sementara perjalanan wisatawan nusantara terus meningkat hingga lebih dari 26,6 juta perjalanan.
Dari sisi kesejahteraan sosial, tingkat kemiskinan di Bali pada September 2025 tercatat 3,42 persen, terendah sejak penghitungan kemiskinan tahun 1996 sekaligus terendah secara nasional.
Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 160,09 ribu orang, dengan garis kemiskinan rumah tangga sebesar Rp2,65 juta per bulan.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali pada November 2025 sebesar 1,45 persen, juga menjadi yang terendah di Indonesia.
Struktur ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pekerja formal telah melampaui pekerja informal, serta proporsi pekerja penuh terus meningkat.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 mencapai 80,53, menempatkan Bali pada peringkat kelima nasional, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Provinsi Bali juga menyampaikan proyeksi jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Bali periode 2020-2050.
Berdasarkan proyeksi tersebut, jumlah penduduk Bali diperkirakan terus meningkat hingga mencapai puncaknya sekitar tahun 2046 dengan jumlah sekitar 4,75 juta jiwa, sebelum kemudian melandai dan berpotensi menurun setelah tahun 2047 seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang diproyeksikan terus melambat dan bahkan bernilai negatif pada periode 2045-2050.
Menanggapi data tersebut, Koster menginstruksikan perangkat daerah agar menggunakan data BPS sebagai dasar perumusan program dan kebijakan pembangunan.
“Cari rumah tangga miskin yang masih tersisa ini, petakan secara detail. Kepala dinas sosial, PMD, dan perangkat daerah lain harus keroyokan. Target kita jelas, kemiskinan harus terus turun dan menuju nol di Bali,” ujar Bali.
Koster juga menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja untuk memetakan pengangguran dan menyelenggarakan bursa kerja berskala besar guna mempertemukan lulusan SMK dan perguruan tinggi dengan dunia usaha.
“Pengangguran ini harus kita nolkan. Kita harus serius bikin job fair besar, datangkan perusahaan sebanyak-banyaknya, supaya anak-anak Bali terserap kerja,” tambahnya.
Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Koster menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah meluncurkan program strategis “Satu Keluarga Satu Sarjana” sebagai bagian dari implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas SDM, memutus rantai kemiskinan antargenerasi, serta memastikan setiap keluarga di Bali memiliki minimal satu lulusan pendidikan tinggi.
“Program Satu Keluarga Satu Sarjana ini adalah investasi jangka panjang Bali. Kita ingin setiap keluarga punya sarjana, sehingga kemiskinan bisa diputus dari akarnya,” tegas Gubernur Koster.
Program yang mulai dilaksanakan pada Agustus 2025 ini menargetkan 1.450 mahasiswa dari keluarga kurang mampu, dengan pembiayaan penuh biaya pendidikan serta bantuan biaya hidup sebesar Rp1,2 juta hingga Rp1,4 juta per bulan, bekerja sama dengan 26 hingga 28 perguruan tinggi di Bali.
Menanggapi proyeksi perlambatan pertumbuhan penduduk, Gubernur Koster juga menjelaskan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Bali melalui Program Insentif Nyoman dan Ketut yang akan berlaku mulai tahun 2026 sebagai upaya pelestarian budaya sekaligus penguatan struktur demografi Bali.
Program insentif ini ditujukan bagi anak ketiga (Nyoman/Komang) dan anak keempat (Ketut), dengan tujuan mencegah semakin langkanya penggunaan nama khas Bali serta mendorong pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan.
Insentif yang diberikan meliputi perawatan khusus bagi ibu hamil, bantuan pangan berupa beras, telur, dan susu, pendidikan gratis dari PAUD hingga SMA, serta jaminan kuliah bagi keluarga kurang mampu.
“Program Nyoman dan Ketut ini bukan hanya soal demografi, tetapi juga pelestarian identitas budaya Bali. Nama Nyoman dan Ketut tidak boleh punah. Ini juga bagian dari strategi pembangunan manusia Bali ke depan,” tegas Koster.
Program ini mulai berjalan pada tahun 2025, dengan pemberian insentif penuh direncanakan berlaku pada tahun 2026.
Dalam audiensi tersebut, Kepala BPS Provinsi Bali juga memohon dukungan Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang merupakan sensus ekonomi kelima dan dilaksanakan setiap satu dekade sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Dukungan yang diharapkan meliputi penerbitan surat dukungan gubernur, sosialisasi kepada perangkat daerah dan pelaku usaha, pencanangan sensus ekonomi tingkat provinsi, serta pendataan perdana oleh Gubernur sebagai simbol dimulainya Sensus Ekonomi 2026 di Bali.
Koster menyambut baik rencana tersebut dan menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat basis data pembangunan Bali, khususnya dalam transformasi ekonomi, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru sesuai arah pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Audiensi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan BPS dalam menyediakan data yang kredibel, terukur, dan mutakhir sebagai kompas kebijakan pembangunan Bali yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. (bp/ken)
