TABANAN, Balipolitika.com- Gelombang protes melanda Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tabanan setelah rekaman suara dokter spesialis saraf beredar luas di media sosial. Dokter senior berinisial A meluapkan kekecewaan mendalam terhadap bobroknya manajemen logistik farmasi pada rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Unggahan berdurasi dua menit itu memicu kegaduhan publik karena mengungkap fakta hilangnya stok obat-obatan esensial bagi pasien rawat inap.
Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, turut menyatakan keprihatinan mendalam dan menilai kejadian ini sebagai tamparan bagi pelayanan kesehatan. Ia menegaskan bahwa kinerja dan manajemen Direksi RSUD Tabanan wajib mendapatkan evaluasi secara menyeluruh agar masalah serupa tidak terulang kembali. Pihak legislatif tidak ingin alasan teknis digitalisasi menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan pengobatan yang layak dan cepat secara cuma-cuma.
“Sistem apapun yang ada harus dilakukan dengan benar, jangan hanya sebatas ikut sana ikut sini tapi pekerjaan utama justru terbengkalai,” tegas Arnawa.
Arnawa langsung memerintahkan Komisi IV DPRD Tabanan untuk segera memanggil direksi RSUD Tabanan guna membahas persoalan krusial tersebut secara terbuka. Pertemuan itu bertujuan mencari solusi permanen agar kelangkaan obat tidak kembali terjadi serta melakukan audit kinerja terhadap jajaran manajemen. Para anggota dewan ingin memastikan bahwa dana operasional rumah sakit terserap secara efektif untuk kepentingan pasien dan ketersediaan logistik.
“Apapun alasannya tetap bisa disampaikan, namun yang terpenting adalah bagaimana direksi RSUD Tabanan mampu mempersiapkan diri dan memperbarui kinerja,” tambah Arnawa.
Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya juga memberikan peringatan keras kepada direksi rumah sakit setelah melakukan rapat koordinasi internal. Ia menegaskan bahwa transformasi teknologi dari manual ke digital seharusnya mempermudah urusan administrasi dan bukan justru menjadi penghambat pengadaan obat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk membereskan tatanan birokrasi yang menghambat pelayanan dasar masyarakat di Gumi Lumbung Beras ini agar tetap prima.
“Teknologi jangan dijadikan alasan, kalau memang tidak mengerti maka bisa mencari orang yang kompeten untuk mengurus hal teknis tersebut,” ucapnya
Kabar miring ini sebelumnya memicu reaksi keras dari Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan yang menerima banyak keluhan warga. Masyarakat melaporkan bahwa keluarga pasien terpaksa membeli obat menggunakan biaya mandiri pada apotek luar karena stok rumah sakit kosong. Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan masyarakat kelas bawah yang selama ini sangat bergantung pada layanan jaminan kesehatan nasional.
“Kami mendesak manajemen RSUD Tabanan untuk lebih proaktif dalam melakukan manajemen stok agar tidak terjadi kekosongan obat berulang,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Tabanan, Wayan Wiryadana.
Politikus Gerindra itu meminta Pemerintah Kabupaten Tabanan segera mengevaluasi sistem pengadaan obat pada Dinas Kesehatan dan seluruh jajaran direksi. Ia mempertanyakan apakah masalah ini muncul akibat kendala anggaran atau proses administrasi tender yang sangat lamban dari pihak penyedia. Evaluasi total sangat diperlukan untuk menjamin kualitas pelayanan publik agar kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit pemerintah tidak semakin merosot.
“Kekosongan obat merupakan penurunan kualitas pelayanan publik yang harus segera dibenahi oleh pihak eksekutif bidang kesehatan,” tuturWiryadana. (BP/CHA).
