PERSEPSI: (Kiri) Pengamat Kebijakan Publik Bali, Dr. Ida Bagus Putu Astina, SH, MH, MBA, CLA., mengatakan, implementasi teknologi WtE (Waste to Energy) dianggap menjadi sebuah solusi untuk menjawab tantangan masa depan Bali, menyelesaikan permasalahan sampah dan polemik kemandirian energi. (Ilustrasi: Gung Kris)
DENPASAR, Balipolitika.com – Bali, salah satu pulau di Indonesia yang terkenal dengan keindahan alam nya yang luar biasa, saat ini sedang menghadapi sejumlah permasalahan lingkungan yang serius, diantaranya terkait penanganan sampah dan polemik kemandirian energi, menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk segera mencarikannya solusi guna menjawab tantangan masa depan masyarakat Bali Zero Waste 2026, dikutip Rabu, 24 Desember 2025.
Bak benang kusut yang tak pernah terurai, permasalahan penanganan sampah di Bali semakin tak jelas arahnya mau dibawa kemana? Tingginya volume sampah harian (Kota Denpasar dan Kabupaten Badung) yang mencapai ribuan ton, membuat kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarbagita di Suwung semakin kritis, sehingga hal ini mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk segera melakukan penutupan terhadap TPA Suwung dan meminta Pemprov Bali untuk berhenti menerapkan sistem open dumping (terbuka) sebagai metode “klasik” penanganan sampah di Bali, seharusnya dilakukan per 23 Desember 2025 kemarin, pada akhirnya diberikan perpanjangan waktu oleh KLH hingga 28 Februari 2025 atas dasar permohonan Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wali Kota Denpasar, I G N Jaya Negara.
“Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Bali sangat menghormati dan berkomitmen melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 921 Tahun 2025, untuk melakukan penutupan TPA Suwung pada tanggal 23 Desember 2025,” ungkap Gubernur Bali, Wayan Koster, Selasa, 23 Desember 2025.
Saat disinggung wartawan terkait adanya benang kusut dalam penanganan sampah di Bali, salah seorang Pengamat Kebijakan Publik asal Bali, Dr. Ida Bagus Putu Astina, SH, MH, MBA, CLA., mengatakan, pihaknya merasa Pemprov Bali perlu melakukan sinergi dengan para stakeholder atau tokoh-tokoh ahli persampahan, agar permasalahan penanganan sampah menemukan solusi terbaik yang mampu berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan alam Bali.
Bicara permasalahan penanganan sampah di Bali saya rasa Pemda (pemerintah daerah, red) perlu melakukan sinergi dengan para stakeholder yang memang ahli dibidang. Karena sampai kapanpun, kita, manusia itu tidak akan bisa merdeka dari sampah. Bali perlu banyak belajar dari daerah-daerah yang berhasil mengelola sampahnya, seperti Solo atau Surabaya. Yang perlu dicontoh itu teknologi, teknologi itu penting dalam penanganan sampah,” ungkapnya, saat ditemui disela-sela acara NCPI, 19 Desember 2025.
Lebih lanjut, IB Putu Astina menambahkan, pentingnya peran teknologi untuk menyelesaikan permasalahan penanganan sampah di Bali, mengingat penanganan sampah tidak akan pernah tuntas dengan hanya sekedar pengelolaan berbasis sumber, perlu adanya peran teknologi yang mendukung dalam pengolahan sampah di Bali.
“Karena masalah sampah ini begitu kompleks. Ga bisa hanya sekedar pengelolaan berbasis sumber saja, sampah sendiri urus sendiri, ga bisa hanya seperti itu. Perlu peran teknologi yang menyesuaikan dengan karakteristik sampah di Bali. Contoh saja Solo yang berhasil dengan program WtE (Waste to Energy, red) nya, ada juga daerah yang sampah plastik nya banyak, mereka sulap jadi solar, itu semua kan peran teknologi, ga bisa kan masyarakat yang urus kalau soal teknologi,” ujarnya.
Semakin menarik perhatian saat sesi wawancara dengan Dr. Astina mulai mengerucut, ketika disinggung soal adanya potensi keberhasilan Pemprov Bali dalam penanganan sampah, jika mengimplementasikan teknologi berbasis WtE yang secara langsung juga akan berdampak terhadap terwujudnya Kemandirian Energi Bali, ketimbang melanjutkan rencana pembangunan Floating Storage and Regasification Unit Liquefied Natural Gas (FSRU LNG) yang digembor-gemborkan sejak tahun 2022 dan terus menuai penolakan di masyarakat, Dr. Astina menyebut persepsi itu mungkin saja terjadi apabila Pemerintah Bali bisa mengimplementasikan teknologi WtE yang tepat dan sesuai, sehingga WtE bisa menjadi solusi yang mampu menuntaskan dua permasalahan Bali sekaligus, yakni sampah dan kemandirian energi.
“Kalau saya melihat kemungkinan (WtE, red) itu mungkin bisa lebih diterima masyarakat, kalau teknologinya tepat dan ramah lingkungan. Cuma ini kan situasinya saja, Danantara ini belum ada titik terang buat (WtE, red) Bali. Untuk itu perlu adanya peran para tokoh ahli, karena Bapak Gubernur Koster ini sudah luar biasa sekali effort nya,” tutupnya. (bp/gk)
