BULELENG, Balipolitika.com– Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Nyoman Sukarmen memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnakertrans ESDM) Kabupaten Buleleng, Selasa, 21 Juli 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi IV Gedung Dewan Buleleng tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Nyoman Sukarmen.
RDP ini digelar dalam rangka evaluasi dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyoroti sejumlah poin strategis pada sektor pendidikan, seperti realisasi anggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah, penanganan kekurangan guru, serta pengaturan penugasan staf atau pegawai sekolah.
Sementara pada sektor ketenagakerjaan, fokus diarahkan pada modernisasi pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) agar sesuai kebutuhan pasar kerja global, serta jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi sektor tersebut.
Ditemui usai rapat, Ketua Komisi IV DPRD Buleleng mengatakan terkait evaluasi sektor pendidikan dan PAUD dirinya akan lebih konsisten untuk melakukan peyempurnaan progran dan kegiatan berkaitan dengan dunia pendidkikan di Kabupaten Buleleng.
“Jadi yang pertama kita memanggil dinas pendidikan, utamanya terkait PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), sejauh mana realisasi anggarannya. Sarana prasarana seperti pakaian sudah berjalan, namun anggarannya nanti diproses pada anggaran perubahan. Selain itu, terhadap adanya beberapa fasilitas sarana prasarana sekolah yang tidak layak tetap kita usulkan dan kawal di tahun berikutnya karena banyak sekolah kita di Buleleng yang masih membutuhkan sarpras yang memadai untuk berkegiatan belajar dan mengajar,” ujarnya.
Terkait kekurangan guru dan penugasan pegawai sekolah, Komisi IV DPRD Buleleng berkomitmen untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap permasalahan tersebut.
“Mengenai kekurangan guru, kita juga dorong penyelesaiannya, termasuk mengawasi penugasan pegawai sekolah yang diperbantukan ke tempat lain agar tidak menimbulkan kendala di sekolah asal,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait permasalahan yang ada pada Disnakertrans ESDM Buleleng, Nyoman Sukarmen mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai perkembangan dunia kerja saat ini.
“Di ketenagakerjaan, kita fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja. Sekian ribu warga Buleleng menjadi PMI penyumbang devisa yang banyak bekerja di bidang perhotelan. Namun, di BLK kita, pelatihan yang ada belum menyiapkan hal itu dan masih terkesan usang seperti hanya pelatihan menjahit dan perbengkelan. Ini harus kita dorong agar matching (nyambung) dengan kebutuhan,” ucap Nyoman Sukarmen.
“Kami juga memperjuangkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja di Buleleng untuk menjamin keselamatan kerja mereka. Dari hasil serapan yang kurang, kita akan usulkan kembali dengan tetap mengikuti perkembangan situasi yang ada. Kita tahu anggaran saat ini tidak begitu maksimal sehingga memerlukan efisiensi, tetapi usulan pokok-pokok pikiran dewan untuk pendidikan dan ketenagakerjaan akan tetap kita kawal demi pelayanan maksimal kepada masyarakat,” tegasnya. (bp/ken)
