DENPASAR, Balipolitika.com- Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menilai Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali sampai dengan posisi November 2024 terjaga stabil didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga.
Data sektor perbankan Provinsi Bali posisi November 2024 menunjukkan penyaluran kredit maupun penghimpunan DPK mengalami pertumbuhan yang semakin membaik dari periode sebelumnya.
Penyaluran kredit mencapai Rp111,77 triliun atau tumbuh 6,87 persen yoy lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 6,14 persen yoy (Oktober 2024: 6,88 persen yoy).
Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit yoy masih didorong oleh peningkatan nominal kredit Investasi yang bertambah sebesar Rp5,54 triliun atau tumbuh 18,79 persen yoy (November 2023: 15,79 persen yoy).
Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi di Bali.
Sementara itu, berdasarkan kategori debitur, sebesar 52,93 persen kredit di Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan sebesar 7,44 persen yoy (November 2023: 7,04 persen yoy).
Berdasarkan sektornya, penyaluran kredit didominasi oleh sektor Bukan Lapangan Usaha (konsumtif) sebesar 34,09 persen dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 28,93 persen.
Pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di Sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha yang bertambah sebesar Rp2,25 triliun (tumbuh 6,29 persen yoy) serta Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar Rp1,43 triliun (tumbuh 12,58 persen yoy).
Penghimpunan DPK mencapai Rp189,98 triliun dan melanjutkan catatan double digit growth yaitu 13,30 persen yoy, walaupun tumbuh melandai dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 20,07 persen yoy.
Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK dibandingkan November 2023 ditopang oleh kenaikan nominal Tabungan sebesar Rp12,1 triliun.
Fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) posisi November 2024 sebesar 58,83 persen.
Adapun kecukupan modal BPR yang tercermin pada likuiditas BPR (Cash Ratio/CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terjaga di atas threshold, berturut-turut sebesar 14,83 persen dan 35,41 persen.
“Tingginya permodalan perbankan diyakini mampu menyerap potensi risiko yang dihadapi dan OJK akan terus mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas. Kualitas kredit perbankan di Bali tetap terjaga yang tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 3,23 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan November 2023 yang sebesar 3,12 persen. Sementara itu NPL net berada di posisi 2,24 persen, membaik dibandingkan Oktober 2024 yang sebesar 2,33 persen,” jelas Kristrianti Puji Rahayu, Kepala OJK Provinsi Bali.
Penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio Loan at Risk (LaR) menjadi 12,58 persen dari sebelumnya 20,79 persen pada November 2023 (Oktober 2024: 13,01 persen).
“OJK akan terus mendukung perbankan melalui langkah kebijakan yang diperlukan sehingga perbankan terus bertumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko,” imbuh Kristrianti.
Perkembangan Sektor Pasar Modal
Jumlah investor Pasar Modal wilayah Bali masih tetap menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu mencapai double digit dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya.
Pada November 2024, jumlah investor saham di Bali sebanyak 140.708 Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 22,25 persen yoy.
Demikian juga dengan jumlah investor Reksa Dana dan SBN yang masing-masing tumbuh sebesar 25,77 persen yoy dan 22,68 persen yoy.
Nilai kepemilikan saham di Bali mencapai Rp5,2 triliun atau tumbuh 16,02 persen yoy meningkat dibandingkan November 2023 yang sebesar 4,63 persen yoy.
Sementara itu, nilai transaksi saham sebesar Rp2,6 triliun, tumbuh 50,90 persen yoy, melandai dibandingkan posisi November 2023 yang terkontraksi sebesar 45,93 persen yoy.
Perkembangan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura
Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan di Bali posisi November 2024 masih tumbuh double digit, walaupun dengan laju yang melandai dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan di Bali mencapai Rp11,89 triliun, tumbuh 11,87 persen yoy, lebih rendah dibandingkan posisi November 2023 yang tumbuh sebesar 20,85 persen yoy.
Pembiayaan tersebut didominasi oleh pembiayaan kepada Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (market share 29,56 persen) serta pembiayaan kepada Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya (market share 13,49 persen). Di sisi lain, tingkat pembiayaan bermasalah relatif rendah dan terkendali. Tingkat Non Performing Financing (NPF) posisi November 2024 sebesar 0,91 persen, membaik dibandingkan posisi November 2023 yang sebesar 1,18 persen.
Sementara itu, penyaluran pembiayaan melalui Modal Ventura di Provinsi Bali sebesar Rp90,41 miliar dengan pertumbuhan sebesar 9,88 persen yoy, meningkat dibandingkan November 2023 mencapai 2,78 persen yoy.
Tingkat Non Performing Financing (NPF) Modal Ventura posisi November 2024 relatif rendah dan terkendali yaitu sebesar 1,15 persen, membaik dibandingkan November 2023 yang sebesar 1,46 persen.
Perkembangan Literasi, Inklusi, dan Pelindungan Konsumen
“OJK senantiasa berkomitmen mendorong terwujudnya literasi dan inklusi keuangan bagi semua pihak, termasuk bagi penyandang disabilitas yang merupakan salah satu sasaran prioritas edukasi keuangan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2021-2025,” kata Kristrianti.
Dalam rangka memperkecil gap tingkat literasi dan inklusi di Bali, OJK terus melakukan bauran strategi yang dilaksanakan antara lain melalui edukasi keuangan secara tatap muka, edukasi keuangan secara online, aliansi strategis, dan juga melalui edukasi keuangan secara tematik.
Selama tahun 2024 hingga bulan Desember, OJK Provinsi Bali telah melaksanakan 640 kegiatan edukasi keuangan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yang telah menjangkau lebih dari 59.705 orang, dan juga edukasi melalui media sosial yang menjangkau sekitar 388.980 orang.
Kegiatan edukasi keuangan dilakukan baik oleh OJK sendiri maupun bekerjasama dengan stakeholders melalui program intensifikasi pemanfaatan SiMolek, program 1-3 km care, edukasi segmented kepada pelajar, mahasiswa, dan komunitas disabilitas, edukasi kepada Finalis Jegeg Bagus yang dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali, serta program Kuliah Kerja Nyata Literasi Inklusi Keuangan (KKN LIK) yang bekerjasama dengan Universitas Udayana dan Universitas Pendidikan Ganesha.
Selain itu, dilakukan juga kegiatan edukasi secara online seperti edukasi melalui media sosial yaitu Instagram dan publikasi Iklan Layanan Masyarakat pada radio serta media online yang ada di Provinsi Bali.
Upaya literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK Provinsi Bali juga diiringi dengan penguatan program inklusi keuangan yang didukung oleh berbagai pihak, diantaranya melalui sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholders lainnya.
Selama tahun 2024 hingga bulan Desember, TPAKD di Provinsi Bali telah menyelenggarakan 952 kegiatan dengan total peserta sebanyak 63.508 orang. Adapun kegiatan yang diselenggarakan terkait program Kredit/Pembiayan Sektor Prioritas (K/PSP) Pertanian, UMKM Bali Nadi Jayanti, Bank Goes to School, Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa) dan Credit Guarantee Officer (CGO).
Provinsi Bali memiliki potensi besar di sektor pertanian yang tersebar di 9 kabupaten/kota. Melalui program kerja TPAKD yaitu K/PSP Pertanian turut memperluas akses pembiayaan perbankan kepada petani yang terus meningkat dan mencapai Rp5,7 triliun atau tumbuh 10,03 persen yoy.
Dalam upaya mendukung UMKM Bali naik kelas, telah dilaksanakan 159 kegiatan yang melibatkan 5.643 peserta UMKM melalui kelas akselerasi UMKM Bali Nadi Jayanti mencakup literasi keuangan, bimbingan teknis, akses pasar/business matching, bazar/pameran UMKM di tingkat nasional maupun internasional, serta kelas inkubasi pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi UMKM peternak ayam.
Pelaksanaan edukasi keuangan yang masif salah satunya melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) turut meningkatkan inklusi keuangan dengan pemanfaatan produk keuangan berupa tabungan/simpanan pelajar yang mencapai 630.877 rekening atau 72,06 persen dari total pelajar di Provinsi Bali.
“OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), baik yang berindikasi sengketa maupun yang berindikasi pelanggaran. Terkait hal tersebut, selama tahun 2024 hingga bulan Desember, Kantor OJK Provinsi Bali telah menerima 481 pengaduan dengan 1 diantaranya merupakan sengketa yang masuk ke dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan (SJK). Dari pengaduan tersebut, sebanyak 195 merupakan pengaduan sektor perbankan, 191 pengaduan Perusahaan Peer to Peer Lending, 75 pengaduan Perusahaan Pembiayaan, dan 18 pengaduan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya,” tambah Kristrianti.
Status pengaduan yang masuk yaitu sebanyak 472 pengaduan telah selesai (ditutup), 7 pengaduan menunggu tanggapan konsumen, dan 2 pengaduan dalam proses penanganan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Dalam rangka mendukung kelancaran kredit/pembiayaan dari Industri Jasa Keuangan kepada Masyarakat, OJK memberikan pelayanan penarikan data Informasi Debitur (Ideb) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Selama tahun 2024 hingga bulan Desember, Kantor OJK Provinsi Bali telah melakukan pelayanan penarikan data Ideb SLIK baik secara online maupun walk in sebanyak 9.630 orang, meningkat 135,39 persen dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya.
Dengan kebijakan dan langkah penegakan hukum yang dilakukan, serta senantiasa bersinergi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha, OJK optimis sektor jasa keuangan dapat terjaga stabil dan tumbuh secara berkelanjutan. (bp/dp/ken)
