BULELENG, Balipolitika.com- Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama DPRD Kabupaten Buleleng terus mematangkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan diarahkan pada penyesuaian program dan kegiatan dengan kemampuan anggaran, sekaligus memastikan kebutuhan pembangunan yang bersifat prioritas tetap mendapat perhatian.
Hal tersebut disampaikan Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra saat bersama Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna menghadiri Rapat Pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Buleleng, Rabu, 23 September 2026.
Dalam pembahasan tersebut, efektivitas dan efisiensi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan program yang dapat dilaksanakan pada perubahan anggaran.
“Nah, jadi kita menyesuaikan. Tetap kita mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas artinya kita harus menilai dan meyakini anggaran di perubahan ini mampu kita kerjakan, sementara efisiensi tetap kita berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku,” ujar Sutjidra.
Terkait pembangunan infrastruktur, Sutjidra menjelaskan bahwa penanganan tidak hanya difokuskan pada wilayah perkotaan.
Sejumlah ruas jalan di wilayah perdesaan juga telah dan sedang ditangani berdasarkan tingkat kebutuhan serta kondisi kerusakannya.
Ia menyebut penanganan jalan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.
Selain jalan, perhatian juga diberikan terhadap jembatan yang kondisinya membutuhkan penanganan serta infrastruktur pendukung sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pariwisata.
“Jadi memang dengan keterbatasan anggaran ini kita tidak bisa semuanya kita kerjakan sekaligus. Infrastruktur semua kita perhatikan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, maupun infrastruktur penunjang pariwisata,” jelasnya.
Sejumlah pekerjaan jalan di luar kawasan perkotaan telah dilakukan, di antaranya penanganan ruas jalan di Bulian yang bahkan dapat diselesaikan lebih cepat dari target.
Penanganan juga dilakukan pada sejumlah ruas jalan di Mengening, jalur Sidetapa-Dencarik, serta beberapa ruas jalan di wilayah Seririt.
Selain pembangunan jalan dan jembatan, pemerintah daerah juga mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah jaringan irigasi yang mengalami kerusakan akibat bencana alam dan belum seluruhnya mendapatkan penanganan.
“Jadi, sekali lagi kita harus seimbang. Infrastruktur di pertanian juga merupakan program prioritas di bidang ketahanan pangan yang harus kita selesaikan. Banyak masalah saluran irigasi yang masih belum tersentuh akibat bencana-bencana alam kita prioritaskan sehingga ketersediaan air untuk pertanian tetap terjaga,” katanya.
Dalam pembahasan perubahan anggaran, pemerintah daerah juga melakukan efisiensi pada belanja yang dinilai dapat ditekan.
Kebijakan tersebut mengikuti arahan pemerintah pusat, terutama terhadap sejumlah belanja operasional kegiatan pemerintahan yang tidak bersifat wajib.
Sutjidra menyebut efisiensi antara lain dilakukan pada perjalanan dinas serta belanja makan dan minum di organisasi perangkat daerah (OPD).
“Yang sesuai dengan arahan dari pusat, efisiensi seperti perjalanan dinas, makan dan minum, dan sebagainya. Makanya di setiap OPD itu sudah dipangkas hingga nol, kecuali operasional seperti membayar listrik, membayar air, dan biaya telepon, itu wajib,” ungkapnya.
Untuk rencana pembangunan tahun anggaran 2027, pemerintah daerah masih melakukan penyusunan anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan yang tersedia.
Penataan kawasan pelabuhan menjadi salah satu rencana yang akan diperhatikan, sementara sejumlah pembangunan infrastruktur lainnya akan disesuaikan dengan kapasitas anggaran.
Sementara itu, untuk pembangunan RSUD Buleleng, pemerintah daerah masih menunggu proses peninjauan kembali terkait manajemen konstruksi.
Proyek tersebut tetap direncanakan menggunakan skema pinjaman daerah karena kebutuhan pembiayaannya cukup besar.
“RSUD Buleleng tinggal kita tinjau lagi untuk manajemen konstruksi, tetap dengan skema pinjaman daerah karena kita tidak memiliki anggaran sebesar itu tanpa pinjaman daerah. Manajemen konstruksinya akan dimulai bulan Oktober ini,” paparnya. (bp/ken)
