BERGULIR: Tampak bersama Presiden Joko Widodo, tokoh masyarakat Bali asal Desa Bugbug, Karangasem, I Nengah Yasa Adi Susanto alias Jero Ong sekaligus pihak yang melaporkan Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M.W.S. III, S.E., (M.Tru), M.Si. ke pihak kepolisian sekaligus BK DPD RI.
DENPASAR, Balipolitika.com– Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M.W.S. III, S.E., (M.Tru), M.Si. sebagai Anggota DPD RI dari Provinsi Bali terhitung sejak Kamis, 1 Februari 2024 sah dan bersifat final sesuai penjelasan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI masa bhakti 2019-2024, Ir. H. AA Lanyalla Mahmud Mattalitti atau akrab disapa La Nyalla Mattalitti.
Dengan kata lain, sejak Keputusan BK DPD RI Nomor 1 Tahun 2024 itu ditandatangani Ketua BK DPD RI H. Leonardy Harmainy DT. Bandaro Basa, S.IP., M.H., Wakil Ketua Habib Ali Alwi, Wakil Ketua Dr. Drs. Marthin Billa, M.M, dan Wakil Ketua Dr. Made Mangku Pastika, M.M. di Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024 dan dibacakan dalam Sidang DPD RI, Jumat, 2 Februari 2024, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M.W.S. III, S.E., (M.Tru), M.Si. sudah tidak berhak lagi mengatakan diri sebagai anggota DPD RI dari Provinsi Bali.
Di sisi lain, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M.W.S. III, S.E., (M.Tru), M.Si. menjelaskan untuk memecat seorang senator perlu proses yang panjang, yakni mulai dari izin ke Presiden RI hingga proses di pengadilan.
Oleh sebab itu, AWK mengaku menjalaninya dengan santai sembari mempersiapkan langkah-langkah hukum.
Menyikapi hal itu, tokoh masyarakat Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., M.H. atau yang akrab disapa Jero Ong mengapresiasi langkah pemberhentian tetap terhadap Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M.W.S. III, S.E., (M.Tru), M.Si. sesuai putusan BK DPD RI. Ia menilai bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat.
“Jadi per tanggal 1 Februari 2024, Arya Wedakarna sudah tidak jadi anggota DPD RI,” tegas I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., M.H. diwawancarai di Denpasar, Senin 5 Februari 2024.
Terkait dengan postingan AWK di media sosial yang menyebut bahwa dirinya akan banding atas putusan tersebut, I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., M.H. menegaskan bahwa tidak ada istilah banding terkait putusan BK DPD RI, melainkan yang ada adalah langkah peninjauan kembali.
“Peninjauan kembali itu bisa dilakukan apabila dia (BK DPD RI, red) menemukan bukti baru. Misalnya ada kesalahan, saksi berbohong misalnya atau dokumen yang diajukan itu salah, dan itu tidak mempengaruhi (pemberhentian tetap AWK, red). Putusannya tetap jalan. Kemudian kalau ada PAW nanti DPD RI akan menyertakan siapa pengganti antar waktu,” jelas I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., M.H. yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Provinsi Bali itu.
I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., M.H. lebih lanjut menerangkan bahwa putusan tersebut sah dan hanya tinggal menunggu peresmian dari Presiden Jokowi.
Posisi tersebut menegaskan per 1 Februari 2024, AWK sudah tidak menjadi anggota DPD RI lagi dan segala atribut DPD RI yang ia gunakan tidak berlaku lagi.
“Sudah selesailah. Saya yakin dia (AWK, red) tidak akan terpilih lagi. Masak orang yang sudah melanggar kode etik dan sudah dipecat dipilih lagi? Masyarakat Bali harus menggunakan akal sehat mereka, juga hati nurani mereka,” kata Caleg DPRD Bali Dapil Denpasar nomor urut 1 dari PSI itu.
Memberikan edukasi hukum kepada masyarakat Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., M.H. menyebut semua pihak wajib mengetahui bahwa saat ini ada banyak laporan terkait sepak terjang AWK yang sedang diproses pihak kepolisian.
Salah satunya adalah kasus dugaan ujaran kebencian yang dilontarkan AWK yang saat ini sedang bergulir di Polda Bali.
Menyikapi menumpuknya laporan terhadap sosok AWK ini, I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., M.H. berharap pihak Polda Bali bersikap tegas mengingat banyak elemen masyarakat, khususnya masyarakat Bali yang menantikan kejelasan terkait pelaporan-pelaporan tersebut.
“Apalagi saat ini AWK sudah tidak memiliki hak imunitas. Jangan sampai nanti kasus-kasus pidana AWK mandek di Polda Bali. Jadi kami berharap, kami dorong nanti Polda Bali mengusut tuntas kasus pelaporan-pelaporan ini dan saya dengar ini sedang berproses ini,” harap tokoh asli Desa Bugbug, Kabupaten Karangasem itu.
Disinggung soal kasus Desa Bugbug yang membuat pihaknya juga melaporkan AWK ke Polda Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., M.H. mengatakan bahwa kasus tersebut masih dikaji mengingat yang dilaporkan selama ini terkait dengan pelanggaran kode etik.
“Ini masih berproses. Nanti rencana Maret 2024 akan disidangkan lagi. Yang ini kan baru laporan dari MUI. Kalau dari Bugbug nanti Maret 2024 akan dilanjutkan laporannya setelah pemilu,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, permohonan pemecatan anggota DPD RI Provinsi Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau disingkat Arya Wedakarna yang disampaikan krama Desa Adat Bugbug, I Nengah Yasa Adi Susanto, SH.,MH. kepada Ketua Badan Kehormatan Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia, Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa dilengkapi 15 alat bukti.
Bukti penguat ini diserahkan saat pucuk pimpinan BK DPD RI ini memimpin rapat tertutup penyelidikan dan verifikasi pengaduan masyarakat terhadap Arya Wedakarna di Ruang Pancasila, Kantor DPD RI Provinsi Bali, Kamis, 16 November 2023.
Tak sendiri, Ketua BK DPD RI Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa didampingi Wakil Ketua I BK DPD RI Made Mangku Pastika dan Wakil Ketua III BK DPD RI Marthin Billa dan belasan anggota lain dari seluruh provinsi di Indonesia serta 20 dari 200 orang perwakilan krama Desa Adat Bugbug, Karangasem yang hadir langsung ke Kantor DPD RI Provinsi Bali.
“Tuntutan saya selaku pengadu adalah agar Saudara Arya Wedakarna diberhentikan (sebagai anggota DPD RI Dapil Bali, red),” ucap I Nengah Yasa Adi Susanto, SH., MH kala itu.
Dijabarkannya dugaan aksi provokasi anggota DPD RI Komite I Bidang Hukum, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra alias Arya Wedakarna saat menerima kelompok Gema Shanti pada Rabu, 13 September 2023 di Istana Mancawarna, Tampak Siring, Gianyar, Bali. Inilah yang menjadi pemicu I Nengah Yasa Adi Susanto mengadukan tindakan Arya Wedakarna ke BK DPD pada Kamis, 21 September 2023.
Sebagaimana diketahui publik luas, ini merupakan pengaduannya yang ketiga kalinya ke BK DPD RI dan teradu masih sama, yakni anggota DPD RI Dapil Bali Arya Wedakarna.
I Nengah Yasa Adi Susanto mengatakan sebagai negara hukum tentunya harus diambil langkah hukum demi mewujudkan supremasi hukum dan tegaknya keadilan.
“Apa yang dilakukan oleh Arya Wedakarna saat menerima kelompok Gema Shanti tanggal 13 September lalu tersebut adalah diduga melanggar kode etik sebagaimana Peraturan Dewan Perwakilan Daerah No. 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib,” ucapnya.
Rinci Jero Ong pada saat pertemuan tersebut sesuai dengan bukti rekaman video (bukti rekaman video AWK saat bertemu dengan Gema Shanti, red) yang telah diunggah ke akun facebook Dr. Arya Wedakarna dengan link: https://fb.watch/n7xt8JTGtr/?mibextid=cr9u03, ada beberapa pernyataan AWK yang diduga melanggar tata tertib dan kode etik.
Pertama, AWK menyatakan ada kejanggalan-kejanggalan menyangkut perizinan. AMDAL, tata etika secara adat dan dia juga menyatakan tahu siapa The Man Behind kasus ini.
Kedua, AWK menyatakan ada dua demo yakni demo asli dan demo setingan. Yang Teradu maksud di sini adalah demo asli yang dilakukan oleh Gema Shanti sedangkan demo setingan yang dilakukan oleh Prajuru Desa Adat Bugbug serta masyarakat yang mendukung pembangunan villa tersebut. AWK menyatakan ada penggiringan isu dan menyatakan kelompok Gema Shanti secara sekala dan niskala sudah menang.
Ketiga, AWK menyatakan ada kontra intelijen yang bermain dalam kasus perusakan dan pembakaran villa tersebut. AWK juga menyatakan perusakan dan pembakaran villa tersebut by design, sudah disiapkan oleh orang-orang tertentu karena tidak mudah membakar bahan-bahan seperti bambu dan sebagainya.
Keempat, AWK menyatakan bahwa tidak yakin proses perusakan dan pembakaran villa yang telah menetapkan 13 tersangka tersebut akan berlanjut.
Kelima, AWK menyatakan bahwa dia tidak ingin mengintervensi hukum, namun dengan kekuasaannya dia bisa membantu masyarakat Gema Shanti yang ditahan.
Keenam, AWK menyatakan kaget kenapa proses hukum penetapan tersangka begitu cepat dan kenapa langsung ditahan. Dia menyatakan yang ditahan itu bukan teroris, bukan koruptor, dan bukan pembunuh, jadi ada cara untuk mempermasalahkan tersebut.
Ketujuh, AWK menyatakan bahwa pelaku pengerusakan dan pembakaran akan menjadi legenda dan kebanggaan desa adat.
Kedelapan, AWK memberikan arahan kepada warga Gema Shanti mengajukan gugatan ke pengadilan terkait Izin villa tersebut. Kalau ada intimidasi oleh ASN laporkan ke Komisi ASN. AWK akan mengawal dengan berkomunikasi dengan pusat dan dia juga menyatakan tidak perlu bicara sama pengadilan, jaksa, kapolres, kapolda, tapi langsung komunikasi dengan Pemerintah Republik Indonesia. AWK menyatakan levelnya dia adalah level presiden dan bukan kroco-kroco.
Kesembilan, AWK menyatakan kalau ada polisi, pejabat, TNI/Polri, AWK menyatakan dia biasa rapat dengan kapolri, panglima, jaksa agung, sehingga gampang kalau mau memindahkan mereka hanya perlu rekomendasi dari AWK.
Kesepuluh, AWK menyatakan kalau sudah gugatan ke pengadilan dilakukan maka kelompok Gema Shanti ini harus menginfokan ke AWK dan dia akan mengurus di pusat.
Kesebelas, AWK menyatakan kalau ada aparat tidak adil laporkan ke kompolnas, ketuanya Prof Mahfud. Laporkan dan sampaikan ketidakadilan dan AWK akan memberikan rekomendasi agar ditanggapi oleh Kompolnas.
Keduabelas, AWK menyampaikan kalau ada intimidasi dari penyidik atau penyidik tidak adil, laporkan ke Propam Mabes Polri, nanti AWK akan membantu karena kapolri dan wakapolri adalah teman-teman AWK. Dia menyampaikan kepada keluarga tersangka bahwa mereka ada di jalur yang benar karena membela sesuhunan bukan membela Investor.
Ketigabelas, AWK menyatakan rencana pemanggilan lagi saksi-saksi terhadap kasus ini hanya gertak-gertak saja dan mengancam bila 54 orang yang rencananya akan dipanggil lagi dan ditahan pihak Polda Bali, maka dia bisa gerakan seluruh Bali dan menyatakan itu sebuah penghinaan dan membungkam suara rakyat, bahkan dia mendorong agar yang dijadikan tersangka mempraperadilkan Polda Bali. Dia mengimbau untuk menggalang kekuatan seluruh Bali dan dia akan menggalang solidaritas seluruh Bali sampai terdengar sampai presiden dan kapolri. AWK bahkan meragukan bukti-bukti yang dimiliki Polda Bali terkait dengan pembakaran villa tersebut.
Terkait dengan 13 poin pernyataan AWK ini, Jero Ong menarik lima buah simpulan.
Pertama, pernyataan AWK yang disampaikan saat menerima kelompok Gema Shanti pada Rabu, 13 September 2023 dan menyampaikan pernyataan yang provokatif melampaui dari tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab seorang anggota DPD sebagaimana diatur di UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3, red). Tindakan AWK juga terkesan mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah (Polda Bali). Pernyataan AWK juga diduga melanggar Peraturan DPD No. 2 Tahun 2018 khususnya Pasal 16 ayat (2).
Kedua, pernyataan AWK sebagaimana bukti rekaman diduga telah melanggar Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah khususnya Pasal 5 huruf: d, e, f, i,j, dan huruf p.
Ketiga, pernyataan AWK sebagaimana bukti rekaman diduga telah melanggar ketentuan yang diatur pada Peraturan DPD No. 2 Tahun 2019 khususnya paragraf 2, kewajiban anggota, Pasal 13 huruf g yang menyatakan anggota berkewajiban menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain.
Keempat, pernyataan AWK yang seolah-olah menjadi beking kasus perusakan dan pembakaran villa di Bugbug pada tanggal 30 Agustus 2023 lalu tersebut diduga telah melanggar Peraturan DPD No. 2 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (1) dan (2).
Kelima, tindakan AWK saat menerima kelompok Gema Shanti dengan statemennya yang akan membantu membebaskan para tersangka yang ditahan, mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung serta upaya provokasi lainnya diduga telah melanggar Peraturan DPD No. 2 Tahun 2018, khususnya pasal 26 ayat (2).
“Jadi mari kita hormati proses hukum yang akan berlangsung di DPD RI dan sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, khususnya pasal 10 nantinya BK DPD RI akan memutuskan apakah akan menindaklanjuti ataukah tidak pengaduan tersebut dan bila pengaduan tersebut ditindaklanjuti maka paling lama 14 hari BK DPD RI akan memberitahukan kepada pengadu,” tegas Jero Ong yang bertindak sebagai pengadu sekaligus krama Desa Adat Bugbug, Karangasem, Bali tahun 2023 silam. (bp/ken)
