ABUSE OF POWER: Politisi, advokat, yang juga mantan wartawan yang kini menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Gede Pasek Suardika, S.H., M.H. atau yang akrab disapa GPS
DENPASAR, Balipolitika.com– Gubernur selain sebagai kepala daerah juga sebagai kepanjangan tangan pusat di daerah. Ada batas-batas kewenangan gubernur dalam menjalankan tugasnya. Walau ada semangat otonomi daerah, namun ada garis tegas yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Politisi, advokat, yang juga mantan wartawan yang kini menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Gede Pasek Suardika, S.H., M.H. atau yang akrab disapa GPS menegaskan ada enam kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat bukan gubernur.
Keenam kewenangan itu adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum atau yustisi, moneter dan fiskal, serta agama.
“Semua pihak juga tahu urusan Israel Palestina atau negara lainnya itu adalah terkait politik luar negeri sehingga menjadi rumpun kewenangan pusat. Bukan ranah gubernur. Saya tertawa geli melihat dengan congkaknya Gubernur Bali Wayan Koster kalau dirinyalah yang paling berani di seluruh Indonesia menolak Israel ke Indonesia, khususnya Bali. Apa dia tidak berkaca pada rumpun kewenangannya apa yang diomongkan. Itu urusan politik luar negeri,” sentil GPS.
GPS mengaku tak habis pikir kenapa Koster bisa menepuk dada dan dengan bangga gagalkan Piala Dunia dan mempermalukan jaminan seorang Presiden Indonesia bahwa penyelenggaraan akan berjalan aman bahkan Dubes Palestina pun mengerti aturan FIFA.
Lebih-lebih Koster yang hanya seorang gubernur kini kembali menyatakan menolak perhelatan olahraga tingkat dunia yaitu World Beach Games dengan alasan yang sama.
“Bagaimana pemerintahan satu jalur jadi kacau balau ketika Gubernur men-slidding kewenangan pemerintah pusat. Entah ke mana patron pemerintahan diarahkan untuk di Bali yang dikenal ramah dengan semua negara. Dulu ketika acara IPU di Nusa Dua, Israel datang, bendera juga dipasang. Hanya penanggung jawab acara berbeda. Ini digawangi ketua DPR Puan Maharani. Sementara Piala Dunia U 20 adalah Erick Thohir,” urai GPS.
Ditambahkannya dalam teori kewenangan ada tiga hal yang prinsip, menjalankan kewenangan, tidak menjalankan kewenangan, dan bertindak melebihi kewenangan. Semua ada konsekuensinya.
“Melebihi kewenangan itu abuse of power dan bisa di-impeachment DPRD Bali. Tapi karena posisi tidak berimbang, maka itu mustahil terjadi. Di sinilah pelajaran pentingnya dewan itu berimbang bukan dimonopoli. Rakyat tidak bisa nafas berbeda dengan kekuasan lokal. Kita tidak tahu, Gubernur Bali saat ini tunduk dengan presiden periode yang mana, sebab dengan Presiden Joko Widodo kok lebih suka nabrak dan nantang walau itu bukan kewenangannya. Saya khawatir nanti bisa jadi nanti Jokowi gunakan kewenangannya untuk menghentikan sikap melawan Gubernur Bali kali ini. Apalagi sesumbar merasa hanya dirinya yang berani melawan,” tegasnya.
“Silakan yang ingin diskusi untuk pencerahan publik soal kewenangan sikap politik luar negeri yang dilakukan Gubernur Bali saat ini. Sehingga terjadi diskursus yang sehat,” tutup mantan anggota DPR RI dan DPD RI itu. (bp)
