CEK REKAM JEJAK, KARYA, DAN PRESTASI: Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah.
DENPASAR, Balipolitika.com- Pembelajaran politik merespons rendahnya kontrol sosial masyarakat kepada pemerintah alias penguasa dibeberkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah.
Dalam rangka menentukan arah bangsa Indonesia ke depan, khususnya melalui pintu Pemilu Serentak 2024, Fahri Hamzah melalui akun twitter pribadinya @fahrihamzah menegaskan bahwa sudah saatnya masyarakat lebih cerdas dalam memilih agar wakil rakyat yang duduk di segala tingkatan ada gunanya bagi bangsa dan negara ini.
“Anggota legislatif bukan pengantar bansos seperti yang terjadi sekarang. Sibuk menjadi pelayan eksekutif. 10 anggota dewan dari Nusa Tenggara Barat tidak ada yang berbunyi atas kedzaliman yang terjadi. Tidak ada yang berbunyi atas ketimpangan yang terjadi,” ungkapnya dalam sebuah acara di Nusa Tenggara Barat baru-baru ini.
Fahri Hamzah menyinggung dugaan adanya transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, namun wakil rakyat di Indonesia tidak bergeming.
“Ingat kasus Century dulu? Hanya Rp6,7 triliun ribut dewannya ke mana-mana. Sekarang ada pesta pora penyimpangan ratusan triliun bahkan mungkin ribuan triliun, anggota dewannya mingkem saja, sibuk menjadi pelayan eksekutif, bawa sumbangan ke sana ke mari. Maling di Jakarta seolah-olah nyumbang di sini. Partai Gelora menang, Insya Allah tidak akan ada yang menjadi bebek penguasa,” tegasnya.
Agar wakil rakyat yang terpilih benar-benar ada manfaatnya bagi masyarakat, Fahri Hamzah mengimbau kepada semua partai politik melakukan debat besar pada 2023.
Hal ini juga dalam rangka memilih pemimpin nasional di Pemilu 2024.
“Tahun 2023 harus kita lalui dengan debat besar tentang arah bangsa besar ini,” katanya sembari mengajak rakyat lebih rasional dan masuk akal memilih pemimpin dengan melihat rekam jejak prestasi dan karya. (bp)
