BADUNG, Balipolitika.com- Gubernur Bali, Wayan Koster, secara resmi membuka Lokasabha XII MGPSSR (Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi) dengan pemukulan gong, Bertempat di Ruang Pertemuan Kertha Gosana, Puspem Badung pada Minggu 21 Desember 2025.
Lokasabha XII merupakan pertemuan besar atau musyawarah kerja tingkat provinsi MGPSSR yang menjadi forum strategis konsolidasi pesemetonan dalam konteks pembangunan Bali serta pelestarian adat dan budaya.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster yang juga didampingi Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta yang sekaligus Ketua MGPSSR menegaskan bahwa keberadaan MGPSSR memiliki dampak positif yang besar bagi Bali.
Ia menyatakan selalu hadir dalam Lokasabha karena forum ini menjadi ruang diskusi penting antara pesemetonan dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan pembangunan serta pelestarian adat budaya Bali.
Menurutnya, pesemetonan menunjukkan bhakti kepada kawitan dan menjadi tanggung jawab moral generasi penerus (warih) untuk melanjutkan warisan para penglingsir, baik secara sekala maupun niskala.
Gubernur Koster juga menekankan pentingnya solidaritas dan kekompakan masyarakat Bali di tengah meningkatnya perhatian dan kepentingan terhadap Bali.
“Bali menjadi rebutan karena keindahannya dan daya tariknya bagi dunia. Ada kepentingan agama, budaya, ekonomi, politik, dan lainnya. Ada yang bertujuan baik, ada pula yang berdampak buruk. Kita tidak boleh lengah,” tegasnya.
Ia secara tegas menolak keberadaan sampradaya asing yang dinilai merusak tatanan sosial dan spiritual Bali.
Menurutnya, toleransi terhadap praktik yang menyimpang dapat memicu konflik horizontal dan perpecahan di masyarakat.
“Saya sebagai Gubernur tegas, tidak bisa untuk sampradaya asing yang merusak tatanan Bali. Kritik dan bully silakan, tetapi saya ingin menjaga dan meneruskan budaya serta adat warisan Bali secara utuh,” ujarnya.
Dalam arah pembangunan, Gubernur Koster menegaskan komitmennya membangun Bali melalui konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru serta Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun telah disiapkan dan direncanakan mulai diresmikan pada 22 Oktober 2025.
“Tanpa haluan yang jelas, Bali bisa terombang-ambing. Karena itu saya ngrastiti bhakti sekala-niskala agar Bali tetap eksis, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” katanya.
Ia juga menyinggung kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dan pembatasan izin toko modern berjejaring. Kebijakan tersebut bertujuan melindungi sumber pangan serta keberlangsungan warung lokal.
“Satu toko modern bisa mematikan 30 warung. Kita batasi, bukan memberangus, dengan tidak memberikan izin baru,” jelasnya.
Lokasabha XII MGPSSR dikatakan Koster, memikul tanggung jawab besar dalam menjaga Bali ke depan.
Ia mengajak seluruh Semeton Pasek untuk berkontribusi aktif dan bersinergi dengan pemerintah dalam pembangunan Bali yang berlandaskan adat, budaya, dan kearifan lokal.
Lokasabha XII MGPSSR turut dihadiri oleh Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Bangli, Wakil Bupati Karangasem, serta Anggota DPR RI perwakilan Bali, I Ketut Kariasa Adnyana dan I Nyoman Partha.
Koster Ngayah Total untuk Bali
Menutup sambutannya, Gubernur Koster memohon doa agar dirinya bersama Wakil Gubernur Giri Prasta di periode kedua kepemimpinannya dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
“Saya menyiapkan diri ngayah total, lascarya. Astungkara, semoga Lokasabha XII MGPSSR menghasilkan keputusan penting yang memargi antar rahayu bagi Bali,” pungkasnya.
Dalam laporan, tercatat 1.280 orang peserta hadir berasal dari 9 Kabupaten dan Kota di Bali, perwakilan MGPSSR pusat serta perwakilan pemerintah daerah yang akan mengikuti Lokasabha XII Utama MGPSSR dengan agenda utama, pertanggungjawaban pengurus sebelumnya dan pemilihan ketua baru. (bp/jk/ken)
