SINERGI: Ketua DPRD Kabupaten Badung I Putu Parwata menyerahkan berkas administrasi kepada Bupati Badung di Rapat Paripurna Masa Persidangan Kedua di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin, 29 Juli 2024.
BADUNG, Balipolitika.com- DPRD Kabupaten Badung melaksanakan Rapat Paripurna Masa Persidangan Kedua di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin, 29 Juli 2024.
Rapat Paripurna ini membahas agenda tentang Penyampaian Penjelasan Bupati Badung terhadap Raperda atau Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD Perubahan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 serta Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Turut hadir, Ketua DPRD Kabupaten Badung I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung Wayan Suyasa, Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta dan Sekwan I Gusti Agung Made Wardika beserta Anggota DPRD Kabupaten Badung dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Badung.
Dari pihak eksekutif, rapat paripurna dihadiri oleh hadir Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Badung, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Badung, dan undangan lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Putu Parwata menyampaikan bahwa Raperda APBD Perubahan Kabupaten Badung 2024 ini tidak akan keluar dari KUA-PPAS yang sudah ditetapkan untuk anggaran perubahan.
Meski demikian, lanjutnya ada beberapa hal yang dapat disampaikan bahwa di dalam APBD KUA-PPAS dalam hal ini pemerintah dapat melakukan efisiensi, kurang lebih sekitar Rp100 miliar.
“Untuk Rp100 miliar ini digeser ke penyertaan modal ke Bank BPD Bali. Lalu, ada peningkatan untuk insfratruktur, yang dapat kami sampaikan di sini guna penataan bangunan itu Rp818 miliar,” kata Putu Parwata.
Selain itu, lanjutnya juga dianggarkan untuk pembangunan bangunan dan jalan sekitar Rp900-an miliar.
Tak hanya itu, bidang pendidikan juga dianggarkan Rp761 miliar dan kesehatan sebesar Rp336 miliar.
“Artinya pemerintah dalam menjabarkan KUA-PPAS-nya sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang sebagaimana mandatori pendidikan dan kesehatan sudah memenuhi norma-norma yang ditentukan,” terangnya.
Oleh karena itu, Putu Parwata selaku Ketua DPRD Kabupaten Badung memberikan apresiasi, karena Pemerintah Kabupaten Badung dapat menaikkan dana bencana sekaligus menyisihkan dana Rp 100 miliar untuk Bank BPD Bali.
Dengan demikian, Putu Parwata menyebutkan UMKM Badung ini akan dapat dibantu dan difasilitasi dengan penyertaan modal dari Badung yang bertambah dan juga ada program untuk UMKM Mikro yang dianggarkan kurang lebih sekitar Rp600 juta untuk awalnya.
“Untuk pengembangan UMKM sekitar Rp26 miliar dan ini adalah bagian dari kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kita yang ingin merintis usahanya dari usaha mikro,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung juga telah merancang program prioritas terkait masalah sampah yang sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Jepang.
Selain itu, juga diprioritaskan program transportasi, pendidikan dan kesehatan, termasuk juga tenaga kerja.
“Saya kira, itu sebagai hal prinsip yang harus dilakukan, bagaimana kita memberikan sebuah fasilitas untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat Badung,” pungkasnya. (bp/ken)
