DENPASAR, Balipolitika.com- Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra memberikan apresiasi terhadap pertemuan insan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) yang dilaksanakan di The Meru Hotel, Selasa, 5 Mei 2026.
Kegiatan ini menjadi wadah untuk saling bertukar pengalaman, pikiran, dan wawasan, sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) agar semakin kompeten dan profesional.
Hal ini diharapkan dapat memperkuat pengetahuan serta meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan tugas-tugas pengadaan barang dan jasa, sehingga profesi ini semakin diakui.
Ia menjelaskan bahwa pertemuan yang mengangkat tema “Strategi Berbasis Efisiensi dan Resiliensi pada Pengadaan Barang dan Jasa 2026” ini berfokus pada efisiensi pengadaan melalui transformasi digital.
“Kita hidup di zaman serba digital. Sebagian besar pekerjaan kini telah dilakukan dengan sistem digital. Oleh sebab itu, kita semua wajib membekali diri dengan kemampuan tersebut agar pekerjaan menjadi lebih cepat, akurat, akuntabel, dan transparan. Berbagai instrumen sudah tersedia, seperti e-katalog dan lainnya. Hampir tidak ada lagi pekerjaan yang tidak bersentuhan dengan aspek digital,” tegasnya.
Menurutnya, transformasi dari sistem manual ke sistem digital justru memudahkan proses kerja sekaligus memperkecil risiko.
Sistem digital memungkinkan pekerjaan dilakukan lebih cepat, tidak terikat waktu dan tempat, lebih transparan, serta meningkatkan akuntabilitas.
Selain itu, efisiensi kerja meningkat dan upaya mitigasi risiko menjadi lebih kuat, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan lebih mudah.
Selain menekankan efisiensi melalui transformasi digital, talkshow Baliyoni Group Solution Day 2026 juga membahas aspek resiliensi yang berkaitan dengan ketahanan. Hal ini mencakup kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, menyesuaikan diri, serta bangkit dalam menghadapi berbagai tekanan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan insan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) semakin profesional, sekaligus memperkuat posisi IAPI sebagai organisasi profesi.
Lebih lanjut, melalui tema yang diangkat, IAPI diharapkan dapat ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas, tidak hanya pada aspek proses pengadaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar pembangunan, serta memastikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan cepat.
Dengan demikian, proses pengadaan ke depan tidak lagi dipandang sebagai proses yang rumit, lambat, dan tanpa kepastian, melainkan menjadi proses yang luwes, luas, transparan, serta tetap berlandaskan regulasi yang berlaku. (bp/ken)
