JAKARTA, Balipolitika.com- Kepemilikan ijazah sarjana (S1) terbukti belum menjadi jaminan mutlak bagi seseorang untuk langsung terserap di dunia kerja. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis kajian ketenagakerjaan bertajuk Labor Market Brief edisi Juli 2026 yang menyoroti kesiapan pasar kerja nasional dalam menampung ekspansi lulusan perguruan tinggi. Dari hasil telaah tersebut, lulusan program studi Manajemen menduduki urutan pertama sebagai penyumbang angka pengangguran terdidik terbanyak di Tanah Air.
Riset yang disusun oleh Muhammad Hanri, Ph.D., bersama Nia Kurnia Sholihah, M.E., dengan mengolah data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS ini memaparkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk penduduk berpendidikan minimal strata satu terus merangkak naik usai meredanya pandemi Covid-19.
Jika pada 2022 angka TPT sarjana sempat melandai di posisi 4,80 persen, tren pasca-tahun tersebut justru membengkak secara konsisten dan patut diwaspadai.
“TPT lulusan minimal S1 meningkat menjadi 5,18 persen pada 2023, kemudian 5,25 persen pada 2024, dan kembali naik menjadi 5,39 persen pada 2025,” beber tim penulis dalam laporannya, dilansir dari berbagai sumber.
Menilik dari latar belakang disiplin ilmu, lulusan Manajemen menyumbang porsi pengangguran sarjana paling besar, yakni mencapai 10,3 persen. Posisi berikutnya disusul oleh jurusan Hukum sebesar 9,0 persen, Ilmu Ekonomi 8,7 persen, Pendidikan 7,1 persen, Akuntansi 5,1 persen, serta Teknik Informatika atau Ilmu Komputer yang menyentuh 4,6 persen.
Secara akumulatif, keenam program studi favorit tersebut menyumbang sekitar 40 persen dari total sarjana yang belum terserap di pasar tenaga kerja nasional.
Penulis membeberkan bahwa fenomena ini memperlihatkan korelasi kuat antara tingginya angka pengangguran dengan jurusan yang membuka daya tampung mahasiswa dalam jumlah masif di berbagai kampus.
“Pola ini menunjukkan bahwa pengangguran sarjana cukup banyak berasal dari bidang studi yang memiliki cakupan luas dan basis lulusan yang besar,” tutur tim peneliti LPEM FEB UI.
Jurusan dari rumpun bisnis—seperti Manajemen dan Akuntansi—memang memiliki cakupan fleksibel yang bisa merambah divisi pemasaran, perbankan, keuangan, hingga manajemen sumber daya manusia. Kendati demikian, fleksibilitas tersebut justru menjadi bumerang lantaran memicu persaingan yang kian sengit di bursa pencarian kerja tingkat awal (entry-level).
“Luasnya pilihan pekerjaan tidak selalu berarti proses masuk ke pasar kerja menjadi lebih mudah. Lulusan dari rumpun bisnis bersaing tidak hanya dengan lulusan dari bidang yang sama, tetapi juga dengan lulusan Ekonomi, Hukum, Komunikasi, dan berbagai ilmu sosial lain untuk posisi-posisi awal yang relatif umum,” papar penulis.
Kondisi paradoks serupa juga membayangi lulusan disiplin ilmu yang memiliki jalur karier spesifik, seperti Ilmu Hukum dan Ekonomi, di mana kenyataan di lapangan memperlihatkan tidak sedikit lulusannya yang terlempar ke luar sektor keilmuan mereka.
Sementara pada bidang Pendidikan, hambatan penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh terbatasnya formasi pembukaan guru, disparitas kebutuhan antardaerah, hingga ketatnya syarat sertifikasi profesi.
Melalui laporan ini, LPEM FEB UI mengingatkan agar rencana pemerintah maupun swasta dalam memperluas akses perguruan tinggi diimbangi dengan perbaikan kualitas kurikulum serta pemetaan kebutuhan industri yang presisi, agar lonjakan jumlah sarjana tidak bermuara pada penumpukan pengangguran terdidik. (BP/CHA).
