DENPASAR, Balipolitika.com– Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Bali, I Made Daging, A.PTNH, S.H., M.H. memperjuangkan keadilan dengan menempuh mekanisme hukum praperadilan pasca ditetapkan sebagai tersangka per 10 Desember 2025 lalu, Jumat, 23 Januari 2026.
Semula hanya didampingi Tim Advokat dari Berdikari Law Office dengan nakhoda Gede Pasek Suardika, dkk., jelang sidang praperadilan perdana ini, I Made Daging mendapatkan dukungan pendampingan hukum dari Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Indonesia (LABHI) Bali, I Made Ariel Suardana, dkk.
Dalam jumpa pers, Kamis, 22 Januari 2026, GPS- sapaan akrab Gede Pasek Suardika– menjelaskan bahwa dalam sidang praperadilan perdana pada Jumat, 23 Januari 2026 di PN Denpasar, yang menjadi pokok permasalahan adalah surat Surat Ketetapan Nomor: S. tap/60/XII/RES.1.24/2025/Ditreskrimsus/Polda Bali tertanggal 10 Desember 2025 tentang penetapan tersangka atas nama I Made Daging A. PTNH., S.H.
“Di mana dalam uraiannya menetapkan dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUH lama dan Pasal 83 UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Jadi yang dimasalahkan adalah cacat formil terbitnya surat dari penetapan tersangka,” ungkap GPS.
Rinci GPS, ada beberapa permasalahan dalam cacat formil surat ketetapan tersebut, antara lain dalam uraiannya mengenakan pasal yang tidak berlaku lagi, yaitu Pasal 421 KUHP lama dan Pasal 83 UU No 43 tahun 2009 tentang kearsipan yang telah daluwarsa.
Selain itu cacat administrasi dengan menyebutkan pelaksanaan gelar perkara pada tahun 2022.
“BPN sebagai institusi terhadap permasalahan ini telah konsisten sejak proses penerbitan sertifikat tahun 1985, kemudian jual beli tahun 1989 hingga saat ini. Beberapa kali pergantian kepemimpinan di instansi BPN Bali maupun Kantor Pertanahan Badung tetap sikapnya sama, tetapi baru di era kepemimpinan Kapolda Bali Irjen (Pol) Daniel Adityajaya dengan serampangan menjadikan Kakanwil BPN Bali dipaksa menjadi Tersangka dengan ancaman pasal pidana yang tidak jelas,” beber GPS.
GPS menilai seharusnya Polda Bali konsisten dengan apa yang diputuskan oleh Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di Provinsi Bali tahun 2018 lalu yang mana tim tersebut dibentuk juga oleh Kapolda Bali pada tanggal 24 Mei 2018 lalu.
Pasalnya, pada bagian kesimpulan akhir telah jelas siapa yang disebutkan sebagai mafia tanah.
“Seharusnya arsip atas kesimpulan dan rekomendasi atas permasalahan ini oleh Tim Terpadu ini dipakai acuan di tingkat penyelidikan sebelum dinaikkan menjadi tingkat penyidikan. Pertanyaannya apakah arsip terkait hasil kerja tim ini masih tersimpan di Polda Bali atau hilang? Jika hilang bisakah Kapolda Bali yang sekarang dijadikan Tersangka dengan dugaan melanggar Pasal 83 UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, karena hilangnya arsip terjaga persis seperti yang disangkakan kepada Tersangka Kakanwil BPN Bali? Jika arsipnya masih ada kenapa tidak digunakan? Sebab jangan sampai malah ikut masuk dalam klasifikasi yang dimaksudkan tim terpadu tersebut,” sentil GPS.
Agar publik luas tidak “tersesat” memahami kasus ini, GPS menggarisbawahi bahwa terungkap ada dokumen yang membuat terang apa sebenarnya asli masalah ini, yaitu adanya Surat Pernyataan/Kuasa Keluarga Penyungsung Pura Dalem Balangan tertanggal 25 September 1989 di mana ada 15 orang memberikan kuasa kepada pengurus pura untuk memohon tanah negara atau calon laba pura.
Fakta ini diperkuat dengan adanya surat tertulis tangan pada Selasa 12 Desember 1989 yang intinya menyebutkan terdapat tanah negara kurang lebih 900 meter persegi di pinggiran pantai sebelah barat areal SHM 372.
Termasuk ada penekanan kalau tanah yang dimohonkan tersebut maupun tegak Pura Dalem Balangan memang berada di luar kawasan tanah milik sertifikat No. 372 Desa Jimbaran.
“Oleh karenanya para penghadap lalu tidak mempermasalahkan jual beli tanah milik 372 Desa Jimbaran tersebut. Salah satu yang menandatangani surat tersebut juga ada nama I Made Tarip Widartha (pelapor dalam kasus ini, red). Surat itu diketahui oleh Kepala Seksi Pendaftaran tanah pada kantor Pertanahan kabupaten Badung saat itu Pasek Arsadja. Jadi jelas luasan tanah tersebut,” beber GPS.
Berdasarkan fakta poin 5 tersebut, terangnya menjadi aneh kalau saat ini kemudian menuntut tanah yang lainnya lagi dan masuk ke tanah milik pihak lainnya.
Apalagi kemudian ketika diuji di lembaga peradilan, baik PTUN dan perdata, keinginan pemohon itu tidak dikabulkan pengadilan.
Tidak hanya itu, berdasarkan Surat Nomor 1473/26.1-600/IV/2014 tertanggal 14 April 2014, Kepala BPN melalui Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Effendi, SH., MH mengirimkan surat kepada kepala Kanwil BPN Bali dengan kesimpulan hasil gelar disebutkan tanah yang dimohonkan berada di atas tanah Hak Milik No. 725/Jimbaran atas nama Hari Boedi Hartono dan dibagian tertulis “b. Kepada pihak Pura Dalem Balangan disarankan untuk mengajukan gugatan ke lembaga peradilan terhadap tanah yang berada di luar Pura Dalem Balangan, sedangkan terhadap tanah yang berdiri bangunan Pura Dalem Balangan dipersilakan untuk diajukan permohonan hak.”
Hal ini kemudian ditindaklanjuti Kakanwil BPN Bali kepada Kepala Kantor Pertanahan Badung melalui surat Nomor: 0661/18-51/IV/2014 tertanggal 28 April untuk menyampaikan Kesimpulan hasil gelar tersebut kepada pengempon Pura Dalem Balangan.
“Sebagai institusi pemerintahan yang tunduk dengan peraturan perundang-undangan, maka jajaran BPN Bali senantiasa berusaha menjaga agar pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan juga terlindungi hak-hak hukum masyarakat dengan menghormati setiap adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. BPN Bali juga meminta jajaran Polda Bali bisa menjaga dan menghormati batas-batas kewenangan yang bisa dijalankan oleh BPN dalam melakukan pelayanan Masyarakat di bidang pertanahan,” tegas GPS.
Sementara itu, Ketua Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Indonesia (LABHI) Bali, I Made “Ariel” Suardana menilai penetapan tersangka terhadap Kakanwil BPN Bali merupakan bentuk kriminalisasi kewenangan jabatan yang berbahaya bagi sistem pemerintahan.
Ungkapnya, praktik penegakan hukum semacam ini akan menciptakan ketakutan struktural di lingkungan birokrasi dan mengganggu pelayanan publik.
Oleh karena itu, ia berpendapat bawah bahwa pada saat penetapan tersangka ini patut dipertanyakan.
“Polda Bali telah menetapkan tersangka secara ugal-ugalan; prosesnya tidak transparan dan dilakukan secara misterius,” tandas Ariel Suardana. (bp/ken)
