TEGASKAN: BPSPL Denpasar Perkuat Konservasi Laut, Dukung Regulasi Perdagangan Ikan Dilindungi. (Sumber: SM/Gung Kris)
DENPASAR, Balipolitika.com – Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar menegaskan komitmennya menjaga ekosistem pesisir dan laut meski program bantuan untuk kelompok masyarakat pesisir sementara dihentikan pemerintah pusat. Upaya konservasi tetap dilanjutkan melalui pendampingan, monitoring, dan pelayanan regulasi jenis ikan yang dilindungi.
Plt Kasubag Umum BPSPL Denpasar, Nurhamdani, menjelaskan bahwa sejumlah program penting masih berjalan, khususnya yang berkaitan dengan penilaian kawasan konservasi, konservasi habitat, hingga pemeliharaan genetika ikan dilindungi.
“Pelayanan rekomendasi dan surat angkut jenis ikan yang dilindungi tetap berjalan, karena itu berkaitan langsung dengan ketertiban perdagangan dan konservasi,” kata Nurhamdani, Senin, 17 November 2025.
BPSPL Denpasar juga terus aktif dalam pelatihan respon cepat untuk kasus mamalia laut terdampar. Koordinasi dilakukan bersama BKSDA dan lembaga terkait lainnya.
Ia mencontohkan beberapa kasus yang ditangani BPSPL, seperti paus yang terdampar di Alor dan Klungkung.
“Kalau ada biota laut terdampar, masyarakat bisa menghubungi kami untuk mitigasi dan penanganan cepat bersama BKSDA,” jelasnya.
Selain itu, Program Lautra yang dijalankan di Alor terus menyasar pelatihan bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) dan pengelola kawasan, mulai dari teknik penyelaman hingga penilaian terumbu karang.
“Itu bagian dari upaya meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dalam menjaga ekosistem,” tambah Nurhamdani.
Pada 27 Oktober 2025, BPSPL Denpasar menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi IV, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), bersama Wakil Ketua Alex Indra Lukman dan pejabat KKP.
Pertemuan ini membahas penguatan Program Proteksi, Pelaut, dan Laut Sebasah sebagai upaya kolektif menjaga konservasi laut bernilai ekonomi serta memastikan dampaknya kembali ke masyarakat pesisir.
“Hasil kegiatan ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh nelayan lain, sekaligus menjadi penyumbang devisa negara,” kata Titiek Soeharto.
Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sektor kelautan–perikanan menunjukkan perkembangan positif.
Ekspor produk perikanan Indonesia periode Januari-Agustus 2025 mencapai USD 3,99 miliar, atau naik 7,07 persen dibanding tahun sebelumnya.
Lima komoditas utama, yakni udang, tuna, cumi, kepiting, dan rumput laut tetap mendominasi pasar global.
Dengan wilayah kerja mencakup Jawa Timur, Bali, NTB hingga NTT, BPSPL Denpasar menegaskan perannya sebagai garda terdepan konservasi laut sekaligus pendorong daya saing produk perikanan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. (bp)
