JAKARTA, Balipolitika.com- Militer Amerika Serikat melakukan serangan taktis mengejutkan melalui operasi militer bersandi Operation Absolute Resolve di Caracas. Pasukan elit menjemput paksa Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya untuk dibawa menuju tanah Amerika Serikat. Penangkapan ini memicu perdebatan sengit mengenai kedaulatan negara dan pelanggaran terhadap hukum internasional yang berlaku. “Tindakan Amerika Serikat menangkap presiden dari negara berdaulat tanpa mandat PBB jelas melanggar Piagam PBB pasal dua,” ujar pengamat ekonomi Angga Andinata.
Pemerintah Amerika Serikat menuduh Nicolás Maduro terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika jenis fentanil dan kokain secara masif. Washington mengklaim bahwa pemimpin Venezuela tersebut mengepalai kartel teroris Los Soles yang mengancam keamanan wilayah mereka. Maduro akan segera menjalani proses pengadilan pidana di pengadilan federal Amerika Serikat dalam waktu dekat ini. “Dunia kini menyaksikan sebuah pesan politik sangat keras bagi pemimpin negara lain yang berani melawan dominasi Washington,” tuturnya.
Intervensi militer ini dianggap banyak pihak sebagai bentuk penjajahan modern yang mengabaikan kedaulatan penuh sebuah bangsa. Tindakan militer tanpa mandat internasional tersebut berpotensi menciptakan preseden buruk bagi stabilitas politik di wilayah Amerika Latin. Amerika Serikat berdalih bahwa langkah ini merupakan satu-satunya cara untuk mengakhiri rezim diktator yang menyengsarakan rakyat. “Washington menggunakan dalih kemanusiaan dan perang narkoba sebagai pintu masuk untuk mengamankan kepentingan strategis minyak dunia,” jelas Angga.
Kondisi ekonomi Venezuela sendiri sebenarnya sudah hancur lebur jauh sebelum operasi militer Amerika Serikat ini terlaksana. Negara tersebut terlalu bergantung pada harga komoditas minyak mentah untuk membiayai berbagai program subsidi rakyat yang ambisius. Harga minyak yang anjlok pada tahun 2014 menjadi pemicu utama keruntuhan sistem keuangan nasional negara Amerika Selatan itu. “Pemerintah Venezuela melakukan kesalahan fatal karena membiayai gaji PNS dan subsidi dari uang minyak, bukan dari pajak,” ungkapnya.
Untuk menutupi lubang defisit anggaran yang sangat besar, rezim Maduro nekat mencetak mata uang Bolivar secara gila-gilaan. Kebijakan moneter serampangan ini mengakibatkan inflasi ekstrem hingga menyentuh angka 48.670 persen dalam waktu hanya satu tahun. Mata uang nasional mereka kehilangan nilainya secara total hingga tidak lebih berharga daripada selembar tisu di pasar. “Keruntuhan nilai tukar Bolivar memaksa jutaan rakyat Venezuela mengungsi ke negara tetangga demi menyambung hidup mereka,” kata Angga.
Venezuela sebenarnya memiliki cadangan minyak terbesar di bumi namun mayoritas bertipe kental atau extra heavy crude. Jenis minyak ini memiliki kandungan sulfur sangat tinggi sehingga membutuhkan proses ekstraksi yang memakan biaya sangat mahal. Amerika Serikat memiliki kilang khusus di kawasan Gulf Coast yang memang didesain untuk mengolah minyak jenis tersebut. “Kepentingan Amerika menguasai minyak Venezuela sangat besar demi memastikan suplai energi dalam negeri mereka tetap aman terkendali,” tambahnya.
Ancaman Perang Proksi dan Dampak Pasar Global
Donald Trump melihat kedekatan rezim Maduro dengan blok China dan Rusia sebagai ancaman geopolitik yang sangat serius. Amerika Serikat merasa perlu menjauhkan pengaruh Beijing dari wilayah Amerika Latin yang secara geografis sangat dekat dengan mereka. Penangkapan Maduro bertujuan untuk menstabilkan politik domestik Venezuela dan memasang pemerintahan baru yang lebih kooperatif dengan Gedung Putih. “Langkah militer ini bertujuan menghukum negara yang berpihak pada Rusia dan China dalam konfrontasi global saat ini,” tegas Angga.
Jika Amerika Serikat berhasil memperbaiki infrastruktur minyak Venezuela, suplai energi dunia akan melimpah dan menurunkan harga minyak dunia. Kondisi over supply ini dapat meredam inflasi global dan memicu kebijakan suku bunga rendah dari bank sentral Amerika. Dampak positif ini akan memberikan angin segar bagi pertumbuhan pasar saham dan juga aset kripto seperti Bitcoin. “Pasar keuangan global menunggu kepastian produksi minyak Venezuela untuk menentukan arah kebijakan investasi di masa depan,” jelasnya.
Namun, perbaikan infrastruktur minyak yang rusak parah diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan antara dua hingga tiga tahun lamanya. Risiko perlawanan militer lokal dan intervensi China atau Rusia tetap menjadi ancaman besar terjadinya perang proksi yang berkepanjangan. Konflik bersenjata di Venezuela justru dapat memicu ketidakpastian baru yang merugikan stabilitas ekonomi di kawasan Amerika Latin tersebut. “Kita harus mewaspadai potensi konflik besar antara negara adidaya yang memperebutkan kontrol atas cadangan energi terbesar dunia,” pungkas Angga. (BP/CHA).
