JAKARTA, Balipolitika.com– Fungsi negara dinilai mengalami dekadensi dan pembusukan akut; dari yang seharusnya menjadi alat pembagi kemakmuran dan pencipta keadilan bagi seluruh rakyat, kini menjadi mesin elektoral.
Mesin itu dikemudikan oleh para elite melalui syahwat politik kekuasaan dan kerakusannya yang nirbatas.
Demikian warna utama dari kritik sejumlah tokoh masyarakat sipil di Jakarta dalam nonton bareng (nobar) dan diskusi film “Pesta Babi” yang diinisiasi Institut Harkat Negeri, Rabu, 20 Mei 2026.
Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said menyoroti gejala kronis rusaknya orientasi kekuasaan hari ini.
Kebijakan publik hingga pengangkatan pejabat dinilai sengaja diakali demi kepentingan pemilu, bukan untuk melayani rakyat.
“Ada gejala akut, negara semula alat pembagi kemakmuran pencipta keadilan, direduksi jadi mesin elektoral,” ujar Sudirman.
Sudirman mempertanyakan arah kebijakan anggaran saat ini yang dianggapnya tidak lagi inklusif.
“Kenapa ada perusakan alam Papua seperti di film “Pesta Babi”? Elektoral. Kenapa ada MBG? Elektoral. Kenapa ada KDMP? Elektoral. APBN dibagi, tapi tidak untuk seluruh rakyat. Pejabat ditunjuk, tidak untuk melayani rakyat,” tegas Sudirman.
Melihat lumpuhnya hampir segenap institusi formal, terutama DPR dan partai politik, Sudirman mendesak masyarakat sipil dan generasi muda untuk segera merapatkan barisan.
“Kita terima? Jangan sampai. Bukan dengan melawan, tapi mengorganisasi diri, mempersiapkan diri. DPR lumpuh, partai lumpuh, itu wake up call buat masyarakat sipil bangkit dan bersatu. Lewat forum ini, waktunya menata diri,” tegas Sudirman.
Kondisi itu terkonfirmasi lewat karut-marutnya pendanaan politik. Eks-Direktur Eksekutif Perludem, Annisa Nur Agustyati, membedah bagaimana ongkos politik yang mahal memaksa elite melakukan cara-cara ekstraktif demi membalas budi para penyokong dana.
“Kita bisa melihat secara elektoral, bagaimana elite politik mendapatkan pendanaan. Karena besarnya ongkos politik kita, cara-cara eksploitatif-ekstraktif dilakukan. Dana politik dari pengusaha yang tidak gratis itu dikembalikan servisnya oleh politisi kepada yang membiayai,” ungkap Annisa.
Dampak paling nyata dari persekutuan antara mesin elektoral dan modal tersebut adalah hancurnya daerah-daerah kaya sumber daya alam, salah satunya Papua.
Alih-alih mendapatkan keadilan distribusi kemakmuran, rakyat Papua justru dihadapkan pada militerisme dan eksploitasi ugal-ugalan.
Tokoh hukum senior Todung Mulya Lubis menengarai masifnya pendekatan keamanan di Papua sebagai bentuk kegagalan negara dalam memanusiakan warganya.
“Militer hari ini ada di mana-mana. Dari Presiden ke presiden, benih kolonialisme kuat terasa di Papua. Kita kerap lupa, Papua adalah bagian dari Indonesia,” sergah Todung.
Mantan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyatakan eksploitasi di Papua berjalan berlapis-lapis di atas ketimpangan yang telah menganga.
“SDA hilang entah ke mana, meninggalkan mereka dalam ketimpangan. Belum cukup juga, terus dieksploitasi. Saya kira kita harus bisa berkata ‘cukup’ atas penderitaan Papua,” ucap Beka.
Ironisnya, seluruh kerusakan lingkungan dan penderitaan kemanusiaan tersebut justru terjadi atas nama pembangunan dan kepentingan publik.
Arsitek sekaligus pemikir perkotaan, Marco Kusumawijaya mendesak masyarakat untuk bersikap tegas menolak praktik yang meminjam nama rakyat ini.
“Orang-orang itu melakukan atas nama kita. Maka, kita harus nyatakan kita tidak butuh hal-hal itu. Nyatakan sekeras-kerasnya. Kalau tidak, kita malu sebagai orang Indonesia,” ujar Marco.
Jurnalis dan aktivis senior dari Lamalera, NTT, Bona Beding menjelaskan tentang ikon kuat salib di film itu.
“Bukan saja simbol penderitaan, salib sekaligus juga simbol pembebasan dari penderitaan dan dosa. Salib itu kita pikul bersama untuk lepas dari kekejaman bangsa sendiri,” ujar Bona.
Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan kembalikan fungsi negara sebagai distributor keadilan dan harus dimulai dari meluruskan kembali relasi manusia dengan alam.
“Kita ini pada hakikatnya hanya ketitipan saja untuk memelihara-merawat alam, bukan menguasai-memiliki,” tukas Lukman sembari menggarisbawahi pentingnya gerakan swadaya dari segenap masyarakat untuk mendukung pendakwahan lebih luas pesan subtil itu. (bp/tim)
