ACEH, Balipolitika.com- Tamiang Terisolasi Total! Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Langkat dan Aceh Tamiang, Sumatera Utara dan Aceh, menyebabkan krisis kemanusiaan parah di daerah pelosok. Tim relawan yang dipimpin Ferry Irwandi dan Jovialda Lopez berhasil menembus daerah terisolasi di Kuala Simpang dan sekitarnya. Mereka menemukan kondisi masyarakat yang sangat memprihatinkan tanpa adanya akses terhadap air bersih dan listrik selama berminggu-minggu.
“Kami menemukan fakta menyedihkan bahwa masyarakat di pelosok Tamiang terpaksa meminum air banjir yang mereka rebus dan campur dengan bubuk teh,” ujar Ferry Irwandi saat mendokumentasikan penyaluran bantuan.
Isolasi total selama berhari-hari membuat bantuan logistik sangat minim menjangkau korban di pedalaman. Warga bahkan mengaku tidak makan selama empat hingga tujuh hari, hanya mengandalkan belas kasih orang yang melintas. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, mencapai Rp100.000 hingga Rp120.000 per liter untuk bensin eceran di daerah tersebut.
“Akses jalan terputus, barang-barang sudah hancur tertutup lumpur, dan inflasi lokal membuat harga bahan bakar meroket ekstrem,” kata Jovialda Lopez.
Tim relawan bersama Kita Bisa dan Save the Children berupaya keras mengirimkan bantuan mendesak menggunakan mobil truk dan kendaraan dobel kabin khusus. Mereka memprioritaskan penyaluran air bersih dengan mengirimkan tangki berisi 4.000 liter beserta tandon penampung. Bantuan tersebut merupakan hasil donasi masyarakat Indonesia yang terkumpul cepat mencapai Rp10 miliar dalam satu hari.
“Solidaritas masyarakat sipil sangat luar biasa menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang kini terisolasi total,” jelas seorang relawan Kita Bisa di lokasi.
Kondisi lapangan yang semakin memburuk memicu kritik tajam terhadap kinerja dan kehadiran pejabat daerah setempat. Warga mengeluhkan Bupati Tamiang belum terlihat di lokasi bencana, bahkan dilaporkan mengungsi ke daerah perbukitan yang aman dari banjir. Kurangnya koordinasi dan mobilisasi di tingkat daerah membuat proses pemulihan berjalan lambat sekali.
“Bupati dilaporkan mengungsi ke lokasi yang tidak terdampak banjir, ini sungguh menunjukkan minimnya empati dari pemimpin daerah tersebut,” kata seorang warga setempat.
Anggota TNI dan Polri yang bertugas di lapangan juga kekurangan manpower dan peralatan untuk menjangkau setiap titik terisolasi. Relawan menyebut, mereka melihat prajurit mencurahkan hati yang sama, sebab menghadapi keterbatasan alat dan personel. Padahal, medan di daerah Aceh dan Sumatera Utara sangat sulit ditembus tanpa kendaraan khusus.
“Tenaga dan alat yang dimiliki TNI dan Polri sangat terbatas, mereka kesulitan menembus daerah terpencil tanpa kendaraan berat khusus,” imbuhnya.
Seluruh harta benda korban kini sudah terendam dan rusak total, dipenuhi lumpur akibat genangan air yang ekstrem. Kondisi ini membuat proses recovery harta benda masyarakat menjadi nihil, hanya nyawa mereka yang tersisa. Kekhawatiran terbesar tim relawan saat ini adalah adanya korban yang meninggal bukan karena bencana, melainkan karena kelaparan dan penyakit akibat minimnya nutrisi.
“Kondisi ini jauh dari membaik, kerusakan infrastruktur dan kebutuhan pangan masyarakat memerlukan respons yang lebih serius,” kata seorang relawan.
Seruan Mendesak kepada Pemerintah Pusat
Relawan mendesak Pemerintah Pusat segera memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki negara. Mobilisasi tersebut harus mencakup manpower, alat berat, dan kendaraan khusus udara, laut, serta darat. Hanya intervensi pusat berskala besar yang dapat mempercepat proses pemulihan di daerah terisolasi tersebut.
“Pemerintah Pusat harus mengerahkan semua sumber daya untuk mendistribusikan logistik dan alat berat ke daerah yang kini hancur total,” seru Ferry.
Tim berharap pemerintah dapat memberikan perhatian penuh pada krisis air bersih dan logistik yang dialami korban. Mereka berupaya keras menyalurkan bantuan makanan siap saji, selimut, dan penerangan tenda kepada warga. Kerusakan infrastruktur dan mati totalnya listrik di pedalaman membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi dari Jakarta.
“Kami berharap Pemerintah Pusat melihat kondisi mencekam di lapangan, bukan sekadar melihat laporan media yang mungkin saja dilebih-lebihkan,” tutupnya. (BP/CHA).
