DENPASAR, Balipolitika.com- Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat tata kelola komunikasi publik yang responsif dan berempati.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dibuka Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, mewakili Wali Kota Denpasar di Gedung Wanita Santhi Graha Denpasar.
Rakor yang dikoordinir Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar ini diikuti para Sekretaris Perangkat Daerah selaku PPID Pelaksana.
Kegiatan turut menghadirkan narasumber akademisi dari Universitas Udayana, Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel, S.Sos., M.Si.
Dalam arahannya, Pj. Sekda Eddy Mulya menegaskan bahwa komunikasi publik merupakan fondasi penting tata kelola pemerintahan pascapandemi.
Berbagai capaian dan prestasi pemerintah, menurutnya, perlu disampaikan secara utuh, cepat, dan empatik agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Tugas kita adalah membuat warga Denpasar tersenyum, meningkatkan indeks kebahagiaan, dan memastikan masyarakat memahami serta mengapresiasi kerja pemerintah,” ujar Pj. Sekda Eddy Mulya.
Selebihnya, Pj. Sekda Eddy Mulya juga menyoroti dinamika tantangan global, termasuk perubahan iklim yang berdampak langsung pada Kota Denpasar, seperti peristiwa banjir beberapa waktu lalu.
Kondisi tersebut, kata Eddy Mulya, menuntut penguatan komunikasi publik yang berlandaskan prinsip efektivitas, sinergi, dan keterpaduan.
Karena itu, setiap perangkat daerah diminta memahami tanda-tanda krisis (sign of crisis) dan memiliki manajemen krisis yang baik sebagai bagian dari manajemen risiko.
Lebih lanjut ditegaskan, komunikasi publik Pemkot Denpasar harus berpegang pada prinsip cepat, tepat, transparan, dan empati.
Dinas Kominfos dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) diharapkan menjadi “rumah besar” komunikasi publik, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pola komunikasi perangkat daerah.
“Sekretaris OPD adalah panglima komunikasi publik di masing-masing perangkat daerah. Ini harus menjadi pegangan bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, Gde Wirakusuma Wahyudi, menjelaskan bahwa Rakor ini dilatarbelakangi pesatnya perkembangan media sosial sebagai kanal utama masyarakat dalam mengakses informasi sekaligus menyampaikan pengaduan.
Pemerintah daerah dituntut hadir secara aktif, cepat, dan satu suara melalui strategi komunikasi yang terstruktur dan kredibel.
Wirakusuma menekankan penguatan peran PPID, baik PPID Utama maupun PPID Pelaksana, sebagai garda depan keterbukaan informasi publik.
Penyajian informasi harus terbuka, cepat, dan akuntabel, serta didukung pelaporan kinerja melalui media sosial sebagai etalase kinerja pemerintah.
“Pelaporan tidak lagi bersifat seremonial, tetapi berbasis aktivitas dan dampak, dengan narasi sederhana, visual kuat, dan konsisten lintas perangkat daerah,” jelasnya.
Selain itu, Rakor juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap pengaduan masyarakat sebagai sumber data isu publik.
Sinkronisasi antara SP4N-LAPOR!, PRO Denpasar, dan media sosial menjadi kunci agar penanganan isu berjalan cepat, tepat, dan jelas.
Ke depan, arah komunikasi Pemkot Denpasar didorong lebih personal berbasis data, lebih terintegrasi, kolaboratif, inklusif, serta memberdayakan masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan.
“Melalui Rakor Optimalisasi PPID ini, Pemkot Denpasar berharap terbangun sinergi dan kolaborasi yang semakin solid antarperangkat daerah, sehingga diseminasi informasi publik dapat berlangsung lebih responsif, transparan, dan berempati, sejalan dengan semangat membangun Kota Denpasar yang nyaman, tangguh, dan berdaya,” ujarnya. (bp/ken)
