USAHA MIKRO: Pemkab Badung bekerja sama dengan PT Bank BPD Bali teken MoU tentang penyelenggaraan Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera (Sidi Kumbara) di Puspem Badung, Senin, 6 Mei 2024.
BADUNG, Balipolitika.com- Dalam upaya meningkatkan akses permodalan UMKM dalam pengembangan usaha mikro, Pemkab Badung bekerja sama dengan PT Bank BPD Bali menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama (MoU) tentang penyelenggaraan program pembangunan usaha mikro melalui Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera (Sidi Kumbara) di Puspem Badung, Senin, 6 Mei 2024.
Melalui Sidi Kumbara, pelaku UMKM akan dibebaskan seluruh biaya, baik biaya bunga maupun biaya lainnya karena sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab Badung.
Penandatangan MoU dilakukan Bupati Badung diwakili Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma, Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan I Nyoman Widiana, Direktur Kredit BPD Bali Made Lestara Widyatmika didampingi Kepala OJK Provinsi Bali diwakili Deputi, Adi Dharma.
Sekda Adi Arnawa menyambut baik kerja sama subsidi kredit untuk UMKM di Badung.
Dijelaskan, tahun ini baru dipasang untuk 100 UMKM, ke depan tetap akan dilanjutkan dan di tahun 2025 sudah dirancang untuk 200 UMKM.
“Ini merupakan langkah yang tepat sekali untuk menumbuhkan UMKM di Badung. Mudah-mudahan dengan kebijakan ini akan mendorong UMKM lain untuk bangkit. Terutama sekarang ini banyak UMKM kita hanya bergerak di makanan dan minuman, belum banyak disentuh UMKM di sektor perikanan maupun pertanian. Untuk itu kami sudah perintahkan dinas koperasi bergerak berkoordinasi dengan dinas pertanian untuk mengomunikasikan dengan petani, kelompok peternak agar segera memanfaatkan fasilitas subsidi kredit ini,” terangnya.
Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan I Nyoman Widiana menyampaikan melalui Sidi Kumbara diharapkan dapat mendorong UMKM fokus meningkatkan produksi produknya, daya saing usaha serta meningkatkan omset penjualan produk UMKM.
Dengan sidi kumbara, pelaku UMKM tidak dibebani biaya bunga, biaya provisi, administrasi dan premi jasa penjaminan.
Biaya-biaya tersebut akan dibebankan dari APBD Badung. Besaran kredit yang bisa dimohonkan di BPD Bali Cabang Badung dan Mangupura maksimal Rp25 juta, dengan jangka waktu pelunasan selama 24 bulan.
Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan bahwa program ini menjadi unggulan dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan melebihi program pusat yang diluncurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kalau di KUR pelaku usaha masih membayar bunga kalau dengan program sidi kumbara seluruh bunga dan biaya lainnya ditanggung oleh Pemerintah Badung,” terangnya.
Pihaknya pun siap menjalankan program Sidi Kumbara dan berharap dapat ditambah di tahun berikutnya.
Sementara menurut Kepala OJK Provinsi Bali diwakili Deputi, Adi Dharma, program Sidi Kumbara sangat spektakuler karena debitur UMKM tidak dibebankan bunga sama sekali alias nol persen.
“Baru di Badung setahu saya satu-satunya daerah yang membebaskan biaya bunga dan biaya lainnya. Program seperti ini kami harapkan bisa diikuti daerah lain sehingga UMKM semakin bergairah,” harapnya. (bp/ken)
