JAKARTA, Balipolitika.com– Pengacara kondang, Hotman Paris kritik Rp 200 Triliun Purbaya Yudhi Sadewa. Menteri Keuangan RI itu, dinilai membuat kebijakan yang berimbas pada menurunnya bunga Deposito. Pernyataan dari Hotman itu pun ditanggapi influencer, Ferry Irwandi.
Pemerintah Republik Indonesia mengambil kebijakan moneter agresif yang mengejutkan pasar keuangan nasional. Menteri Keuangan Purbaya telah memindahkan kas negara sebesar dua ratus triliun rupiah ke Bank Himbara secara mendadak. Langkah ini segera memicu protes keras dari para pengacara kondang termasuk Hotman Paris Hutapea di media sosial.
Keputusan strategis ini merupakan respons cepat pemerintah terhadap dana negara yang menganggur di Bank Indonesia saja. Dana kas sisa lebih anggaran tersebut dinilai tidak produktif sehingga harus segera dialokasikan untuk pertumbuhan ekonomi sektor riil. Mekanisme penempatan dana besar itu disalurkan melalui sistem Deposit on Call kepada bank-bank pelat merah saja.
“Secara gagasan, tujuan kebijakan ini sangat bagus, yakni menggerakkan sektor riil. Risiko pengawasan penyaluran kredit ke masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Jangan sampai bank mengambil keuntungan besar, sementara masyarakat tidak merasakan dampak positifnya,” jelasFerry Irwandi, di kanal youtubenya.
Pemindahan dana jumbo ini bertujuan utama menciptakan likuiditas melimpah pada perbankan nasional yang selama ini kesulitan mencari dana. Kebutuhan bank terhadap deposito nasabah menjadi berkurang drastis sehingga bunga simpanan masyarakat tentu saja dipangkas habis. Menteri Keuangan Purbaya secara gamblang menyatakan bahwa penurunan bunga deposito adalah tujuan kebijakan yang memang sangat diinginkan.
“Secara gagasan, tujuan kebijakan ini sangat bagus, yakni menggerakkan sektor riil. Risiko pengawasan penyaluran kredit ke masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Jangan sampai bank mengambil keuntungan besar, sementara masyarakat tidak merasakan dampak positifnya,” jelasnya.
Prioritas Kredit Sektor Riil
Uang dua ratus triliun rupiah tersebut wajib disalurkan untuk kredit produktif kepada pelaku usaha padat karya di daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi suku bunga pinjaman perbankan sehingga usaha mikro kecil menengah dapat berkembang pesat. Namun, terdapat risiko besar bahwa penyaluran dana tidak tepat sasaran sehingga hanya bank yang mendapat keuntungan finansial besar.
“Secara gagasan, tujuan kebijakan ini sangat bagus, yakni menggerakkan sektor riil. Risiko pengawasan penyaluran kredit ke masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Jangan sampai bank mengambil keuntungan besar, sementara masyarakat tidak merasakan dampak positifnya,” katanya.
Pengawasan ketat dari pemerintah menjadi sangat krusial untuk memastikan dana kas negara terserap oleh sektor riil secara maksimal. Kegagalan pengawasan dapat menyebabkan kredit macet sehingga kebijakan baik ini justru menjadi bumerang yang merugikan keuangan negara. Keberhasilan kebijakan Deposit on Call ini sepenuhnya bergantung pada komitmen Bank Himbara dalam memilih peminjam yang berkualitas.
“Secara gagasan, tujuan kebijakan ini sangat bagus, yakni menggerakkan sektor riil. Risiko pengawasan penyaluran kredit ke masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Jangan sampai bank mengambil keuntungan besar, sementara masyarakat tidak merasakan dampak positifnya,” paparnya.
Perspektif Kebijakan Baru
Ide dan mekanisme kebijakan fiskal ini memang sangat cerdas dan patut mendapatkan apresiasi dari semua pihak terkait. Namun, seni mengendalikan risiko besar di lapangan harus menjadi fokus utama pemerintah agar manfaatnya lebih besar daripada risiko yang mungkin timbul. Keputusan pemindahan kas ini secara langsung menunjukkan keberanian otoritas keuangan baru Indonesia dalam menghadapi stagnasi ekonomi yang terjadi. (BP/CHA).
