BADUNG, Balipolitika.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Kamis, 23 Oktober 2025.
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin didampingi Wakil Ketua II H. Dul Siam, dan Wakil Ketua IV H. Syukri.
Mereka ingin memperoleh kiat atau strategi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep.
Di DPRD Badung, rombongan Banggar DPRD Sumenep diterima anggota Komisi III DPRD Badung, I Nyoman Satria bersama perwakilan OPD terkait seperti dari Dinas Pariwisata serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung.
Acara diawali dengan ucapan selamat datang dari Nyoman Satria selanjutnya diberikan kesempatan kepada rombongan Banggar DPRD Kabupaten Sumenep untuk menyampaikan tujuan dari kunjungan yang dilakukan.
Wakil Ketua II DPRD Sumenep H. Dul Siam mengungkapkan, kunjungan yang dilakukan untuk bisa mempelajari soal anggaran, terutama kiat atau strategi apa yang digunakan Badung untuk meningkatkan PAD.
“Saat ini berapa APBD Badung, PAD-nya berapa, dari mana saja sumbernya,” tegasnya.
Dia menambahkan, saat ini PAD Kabupaten Sumenep hanya Rp345 miliar.
“PAD kami masih sangat kecil, karena itu kami perlu belajar ke Badung untuk memperoleh strategi atau kiat-kiat untuk meningkatkan PAD,” tegas H. Dul Siam.
Pada kesempatan itu, Nyoman Satria mengungkapkan, PAD di APBD Badung 2025 dipasang Rp10 triliun, sementara tahun 2026 terpasang Rp11,4 triliun, sedangan APBD Badung 2026 dipasang Rp12 triliun lebih.
PAD Badung, ungkap politisi PDI Perjuangan Dapil Mengwi tersebut, berasal dari sektor pariwisata khususnya pajak hotel dan restoran (PHR).
“Walau begitu, PAD dari sektor pariwisata sangat rentan terhadap isu,” tegasnya.
Ketika terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, katanya, Bali menerima kunjungan warga kedua negara hingga 17.000 orang.
Demikian juga saat perang Thailand dan kamboja, “Hampir 90 persen turis yang akan ke Thailand batal dan mereka akhirnya berkunjung ke Bali,” tegasnya.
Ungkap Satria saat ini masih banyak potensi pendapatan yang belum tergarap.
Khusus di sektor pariwisata masih ada potensi yang masih lost, begitu juga di luar sektor pariwisata.
Karena itu, Pemkab Badung menggelar intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.
Untuk tujuan ini, katanya, Badung membentuk Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) di mana tim ini bergerak dan sukses menemukan hingga 19.000 lebih calon-calon objek wajib pajak baru.
“Ini sangat berpeluang untuk menambah pendapatan daerah Badung baik dari segi pariwisata maupun nonpariwisata,” tegasnya.
Satria menyebut Badung siap bekerja sama dengan Sumenep terkait peluang-peluang yang bisa dikerjasamakan.
Dari pemaparan tadi, yang perlu ditingkatkan adalah UMKM, banyak usaha yang harus dilakukan sehingga bisa dipungut pajak walau kecil.
Ia mencontohkan, warga yang memiliki rumah kos 6 kamar yang dihuni oleh warga negara asing bisa dipungut pajak; kalau dulu, minimal 10 kamar baru bisa dipajaki.
Setelah melakukan tanya jawab dan pendalaman, acara diisi dengan serah terima cenderamata dan selanjutnya acara ditutup dengan sesi foto bersama. (bp/ken)
