BADUNG, Balipolitika.com- Setahun lalu, tepatnya Rabu, 4 September 2024, Pemerintah Provinsi Bali melaksanan upacara adat Ngeruwak atau peletakan batu pertama proyek Bali Urban Subway alias kereta bawah tanah di Sentral Parkir Kuta, Badung.
Optimisme bahwa proyek itu akan terwujud dipertegas Penjabat Gubernur Bali saat itu, Sang Made Mahendra Jaya.
Meskipun kala itu, proyek ini masih dalam tahap pengembangan dan studi kelayakan, total investasi yang masuk diklaim mencapai US$ 20 miliar untuk keseluruhan empat fase pembangunan.
Endingnya, Wayan Koster kembali dilantik untuk periode kedua pada 20 Februari 2025, proyek Bali Urban Subway atau LRT Bali yang didedikasikan untuk mengurangi kemacetan parah di Bali dan memajukan sektor pariwisata serta transportasi lenyap seketika.
Wacana bahwa Bali Urban Subway atau LRT Bali akan dibangun dalam empat fase, dengan fokus pada dua fase awal yang ditargetkan selesai pada tahun 2031 hilang tak berbekas.
Dengan kata lain, proyek yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Bali dan dikembangkan oleh PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) bersama PT Bumi Indah Prima (BIP) dengan kontraktor PT Indotek bersama China Railway Construction Corporation (CRCC) hanya tinggal harapan.
Setahun kemudian, tepatnya pada Jumat, 26 September 2025, wacana kereta bawah tanah seolah “bangkit dari kubur”.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa menegaskan dukungan total terhadap keberlanjutan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu yang mendesak atau urgent adalah penataan aksesibilitas transportasi menuju dan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.
Kemacetan yang kerap terjadi di kawasan akses bandara merupakan persoalan struktural yang membutuhkan solusi menyeluruh.
“Ini persoalan yang sangat urgen, karena kemacetan menjadi tantangan besar dalam mendukung keberlanjutan pariwisata di Bali, khususnya di Badung. Dari diskusi, banyak hal yang kita bahas, termasuk perlunya solusi menyeluruh, tidak hanya parsial di area bandara saja, tetapi juga akses-akses utama lain yang rawan perlambatan,” ujar Adi Arnawa saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan Menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai” yang digelar PT Angkasa Pura di Hotel Hilton Garden Inn Bali Ngurah Rai Airport, Jumat, 26 September 2025.
Bupati Badung menyoroti ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dengan kapasitas infrastruktur jalan di Bali.
Ia menekankan pentingnya terobosan transportasi publik modern sebagai strategi jangka panjang.
Menurutnya pengembangan MRT atau subway di Bali bukan sekadar proyek transportasi, tetapi investasi strategis yang akan mempercepat mobilitas, mengurangi kepadatan kendaraan, dan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Oleh karena itu, tidak cukup hanya membangun infrastruktur jalan. Kita juga perlu menyiapkan transportasi publik modern. Salah satu opsi yang mendesak adalah pembangunan MRT atau subway, karena pembangunan flyover terkendala kondisi lingkungan dan tata ruang di Bali,” jelasnya.
Selain solusi jangka panjang, Bupati juga memaparkan program konkret untuk mengurai kemacetan di titik-titik krusial seperti Berawa, Batu Belig, Imam Bonjol, dan Simpang Dewa Ruci.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Gubernur dan Kementerian terkait untuk pelebaran jalan dan penataan simpang. Bahkan, kami menyiapkan anggaran APBD untuk membongkar beberapa fasilitas yang menghambat pelebaran jalan. Selain itu, kami juga berencana menjadikan beberapa lahan sebagai taman kota, agar suasana lebih nyaman sekaligus memperlancar arus lalu lintas,” katanya.
Bupati Badung menambahkan bahwa penataan lalu lintas di area bandara akan dilakukan secara komprehensif, mulai dari penghapusan putar balik liar, larangan kendaraan berhenti di pintu keluar bandara, hingga penyediaan jalur alternatif dari Denpasar menuju Bali Selatan.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster yang turut hadir menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam mengelola aksesibilitas bandara.
Stagnasi infrastruktur tanpa inovasi akan semakin memperburuk kemacetan, terlebih dengan volume pergerakan lebih dari 21 juta orang per tahun di bandara tersebut.
Ia menilai langkah penanganan harus komprehensif, fundamental, dan strategis agar Bali tidak tertinggal dibanding destinasi wisata global.
“Kondisi akses transportasi dari dan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai memang sudah saatnya diubah dan ditata ulang. Bandara ini berbeda dengan bandara lain karena statusnya sebagai Bandara Internasional, pintu gerbang utama pariwisata Bali. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan cara yang lebih serius, ekstra, dan berstandar internasional,” tegasnya.
Hadir pada forum tersebut, Direktur PT. Angkasa Pura beserta jajaran, Dandim 1611/Badung, Kapolres Bandara I Gusti Ngurah Rai, Plt, Kadis Perhubungan Prov. Bali serta instansi terkait. (bp/ken)
