TABANAN, Balipolitika.com- Wajah kota Tabanan dan Kecamatan Kediri kini berubah kumuh akibat tumpukan sampah yang mengepung jalur protokol sejak awal pekan ini. Masyarakat sengaja menumpuk limbah rumah tangga di trotoar, hingga meluber ke badan jalan utama karena tidak terangkut petugas. Kondisi ini memicu aroma busuk yang menyengat serta mengganggu estetika kota bagi para pengguna jalan yang melintas.
Penumpukan sampah tersebut terlihat nyata di Jalan Gajah Mada yang merupakan area padat Pasar Induk Tabanan. Sejumlah titik lain seperti Jalan Pahlawan dan Jalan Durian juga mengalami pemandangan serupa akibat absennya armada pengangkut rutin. Jalur arteri Ahmad Yani di Kediri turut menjadi sasaran warga untuk membuang bungkusan plastik berisi limbah campuran.
Pemerintah memastikan sampah yang tidak terpilah secara mandiri tidak akan diangkut menuju TPA Mandung dalam waktu dekat.
Kebijakan ini merupakan implementasi nyata dari Surat Edaran Bupati Tabanan Nomor 07/DLH/2026 mengenai pengelolaan limbah. Per tanggal 4 Mei 2026, pihak pengelola TPA Mandung secara resmi hanya bersedia menerima sampah kategori residu saja. Langkah berani ini bertujuan untuk memperpanjang usia pakai lahan pembuangan akhir yang kondisinya kian mengkhawatirkan setiap harinya.
“Satgas sebenarnya sudah melakukan edukasi ke tingkat desa, namun tingkat kesadaran warga dalam implementasinya memang masih sangat rendah,” ucap I Made Dirga.
Dinas Lingkungan Hidup Tabanan kini membiarkan sampah di pinggir jalan karena kondisinya masih tercampur antara organik dan anorganik. Petugas lapangan memiliki instruksi khusus untuk tidak menyentuh plastik yang masih berisi sisa makanan atau material daur ulang. Situasi ini menciptakan pemandangan kumuh di dekat Kantor Dinas Kesehatan Jalan Gunung Agung hingga kawasan Banjar Gerang.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa tanggung jawab atas sampah harus dimulai sejak dari sumbernya yakni dapur rumah tangga,” kata Dirga.
Masyarakat kini terdesak untuk mulai memisahkan sampah organik dan anorganik secara mandiri agar bisa mendapatkan pelayanan pengangkutan reguler. Pemerintah berharap masa transisi yang sulit ini akan segera melahirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Jika warga tetap membandel, tumpukan sampah di trotoar akan terus menjadi pengingat atas rendahnya kepedulian lingkungan mereka. (BP/CHA).
