JAKARTA, Balipolitika.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Pasar Modal Indonesia sebagai pilar pembiayaan pembangunan nasional, mendorong kemandirian dan kedaulatan ekonomi, serta mempercepat transformasi menuju ekonomi yang sejahtera, maju, dan modern.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada Peringatan 48 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia yang mengusung tema “Mewujudkan Ekonomi Mandiri, Berdaulat, dan Maju Bersama” di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin, 11 Agustus 2025.
“Tema ini menegaskan komitmen kita mendukung program Asta Cita pemerintah melalui penguatan fungsi pasar modal dalam mendorong kemandirian ekonomi yang membuka akses kepada masyarakat luas, memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, serta mempercepat transformasi menuju ekonomi Indonesia yang sejahtera, maju, dan modern. Tema ini juga sejalan dengan tema hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tahun ini, bersatu berdaulat rakyat sejahtera, Indonesia maju,” kata Mahendra.
Lebih lanjut, Mahendra memaparkan bahwa sepanjang Semester 1 tahun 2025 ekonomi Indonesia tetap tumbuh sebesar 5,12 persen (yoy) yang mencerminkan kokohnya fondasi ekonomi nasional dengan Pasar Modal Indonesia yang berperan penting dalam menopang stabilitas ekonomi.
“Meskipun pada kuartal kedua dan awal tahun ini pasar modal Indonesia menghadapi tekanan berat, kita tetap mampu menunjukkan resiliensi dan kapasitas adaptasi yang baik. Ini menjadi bukti bahwa infrastruktur pasar modal kita semakin tangguh dalam menghadapi gejolak eksternal, sekaligus mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan kepastian,” kata Mahendra.
Hingga 8 Agustus 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di level 7.533,39 atau menguat 6,41 persen (ytd), dengan kapitalisasi pasar naik 9,88 persen menjadi Rp13.555 triliun. Pasar Surat Utang juga tumbuh positif, dengan Indonesia Composite Bond Index (ICBI) menguat 7,42 persen menjadi 421,81.
Aktivitas penghimpunan dana melalui Penawaran Umum tetap positif, dengan 128 pernyataan pendaftaran bernilai total Rp144,78 triliun telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK, termasuk 16 emiten baru.
Di sektor pembiayaan UMKM, penghimpunan dana melalui Securities Crowdfunding (SCF) tercatat mencapai Rp1,64 triliun dari 876 UKM melalui 18 penyelenggara berizin.
Jumlah investor terus meningkat signifikan, mencapai 17,57 juta atau tumbuh 18,15 persen (ytd), dengan mayoritas 54,25 persen berusia di bawah 30 tahun.
Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana per 7 Agustus 2025 tercatat Rp548,49 triliun atau naik 9,86 persen (ytd), sementara Asset Under Management (AUM) meningkat 4,92 persen menjadi Rp878,59 triliun.
Pasar Modal Syariah juga menunjukkan perkembangan signifikan, dengan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) menguat 17,96 persen menjadi 254,39 poin dan kapitalisasi pasar syariah tumbuh 24,33 persen menjadi Rp8.485,79 triliun.
Pengakuan internasional terhadap reputasi tata Kelola Emiten Indonesia juga mencatatkan sejumlah prestasi.
Dalam ASEAN Corporate Governance Conference & Awards 2025 di Malaysia, Indonesia mencatat kenaikan skor ASEAN Corporate Governance Scorecard sebesar 9 persen, tertinggi di ASEAN.
Sebanyak empat emiten masuk Top 50 ASEAN, termasuk dua emiten perbankan yang menempati posisi 10 besar terbaik dan jumlah perusahaan yang meraih predikat ASEAN Asset Class meningkat dari sembilan menjadi 23 perusahaan.
Sejak beroperasi pada 2023 hingga 8 Agustus 2025, Bursa Karbon Indonesia mencatat 117 pengguna jasa, volume perdagangan 1,59 juta tCO₂ ekuivalen, dan nilai transaksi Rp77,96 miliar.
Tahun ini juga menandai perdagangan karbon internasional pertama di Indonesia dengan volume 49.547 tCO₂ ekuivalen.
Sementara itu, pengalihan pengaturan dan pengawasan keuangan derivatif ke OJK sejak awal 2025 memperkuat integrasi pengawasan sektor keuangan nasional.
Mahendra juga menyampaikan bahwa dalam menjawab arah kebijakan pasar, OJK bersama seluruh stakeholders di Pasar Modal terus memperkuat tiga pilar utama pengembangan Pasar Modal nasional.
Pertama, peningkatan suplai melalui akselerasi pencatatan perusahaan potensial termasuk UMKM dan startup digital, serta pengembangan instrumen pembiayaan inovatif seperti green bonds, sukuk wakaf, dan securities crowdfunding.
Kedua, penguatan permintaan dengan memperluas basis investor ritel domestik, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperluas partisipasi investor institusi.
Ketiga, penguatan infrastruktur pasar dan partisipan melalui transformasi digital, perbaikan sistem pengawasan terintegrasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
Selanjutnya, dari sisi pengembangan ketentuan, sejak HUT tahun lalu hingga 8 Agustus 2025, OJK telah menerbitkan 18 regulasi (14 POJK dan 4 SEOJK) yang berfokus pada penguatan likuiditas, pengelolaan investasi, pasar syariah, dan keuangan derivatif. OJK juga menerbitkan 8.112 perizinan, menyelesaikan 434 pengaduan, dan menjatuhkan 401 sanksi dengan total denda Rp43,12 miliar.
Pada peringatan HUT ke-48 ini diwarnai dengan peluncuran sejumlah program strategis, antara lain “Sekolah Pasar Modal untuk Negeri” berupa Program Edukasi 30.000 Mahasiswa, Pencanangan Kampus Penggerak Literasi dan Inklusi Pasar Modal, serta partisipasi pasar modal dalam program prioritas pemerintah berupa “Sekolah Rakyat.
Selain itu, untuk mendorong partisipasi publik yang lebih luas, diselenggarakan “Capital Market Run” sebagai sarana literasi dan inklusi pasar modal yang sehat dan menyenangkan.
Peringatan HUT Pasar Modal kali ini juga menjadi momentum untuk mengenang tonggak sejarah penting, yakni 10 Agustus 1977, ketika pemerintah secara resmi mengaktifkan kembali Pasar Modal Indonesia setelah sempat terhenti pasang surut sejak masa kolonial.
Sejak saat itu, tanggal 10 Agustus ditetapkan dan diperingati setiap tahun sebagai Hari Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia.
OJK mengajak seluruh pihak, pemerintah, pelaku industri, investor, akademisi, dan masyarakat, untuk bersinergi mewujudkan pasar modal yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing global, sehingga dapat mendukung kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. (bp/jk/ken)
