BALI, Balipolitika.com – Jembatan bambu rawan ambruk jadi perlintasan warga, wilayah Kelurahan Pendem, Kabupaten Jembrana sejak lama.
Pasalnya, jembatan dari bambu ini memang menjadi akses belasan Kepala Keluarga (KK) wilayah setempat sejak beberapa tahun lalu.
Warga pun berharap, pemerintah bisa membantu membuatkan jembatan yang lebih layak atau bahkan permanen untuk menjamin keselamatan jangka panjang warga sekitar.
Mengingat jembatan ini jadi akses utama melakukan aktivitas sehari-hari juga untuk siswa dari jenjang TK hingga SMA untuk sekolah.
Jembatan darurat tersebut menjadi akses utama, bagi 15 KK menuju tempat tinggalnya. Jembatan ini sering ambruk dan hanyut ketika terjadi air bah.
Beberapa kali air bah terjadi sempat menghancurkan jembatan tersebut, sehingga warga secara swadaya memperbaiki atau membangun kembali akses berbahan bambu tersebut.
Jika rusak atau hanyut, warga yang hendak melakukan aktivitas di luar rumah nekat harus menyeberangi sungai. Di sisi lain, warga setempat harus swadaya untuk membangun kembali jembatan bambu tersebut.
“Kami setiap hari lewat jembatan ini, termasuk siswa yang mau ke sekolah. Kalau takut, ya takut, tapi mau gimana lagi,” ungkap seorang warga, Komang Suryadi.
Menurutnya, ketika melintas jembatan ini harus ekstra sabar. Sebab, penggunaannya harus bergiliran atau hanya satu orang saja.
Hal ini untuk antisipasi kemungkinan terburuk misalnya ambruk ketika digunakan secara bersama-sama. Mengingat beban berat tak memungkinkan dan rawan ambruk.
Terpisah, Kepala Lingkungan Pendem, Nyoman Nala mengakui jembatan bambu tersebut menjadi akses satu-satunya bagi belasan KK.
Jembatan tersebut sangat vital karena jadi akses utama untuk menuju tempat kerja bagi warga dan juga ke sekolah.
“Setiap hari memang banyak warga yang melintasi jembatan ini dan ini merupakan akses jalan satu-satunya. Kalaupun ada akses jalan lain warga harus melewati rumah-rumah penduduk,” ungkapnya.
Selama ini, kata dia, pihaknya sudah berupaya mengusulkan bantuan pembangunan jembatan misalnya jembatan permanen kepada pemerintah. Namun, sampai saat ini masih belum bisa terealisasi. (BP/OKA)
