TAAT LAW ENFORCEMENT: Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta saat memimpin safari penyaluran BKK Kabupaten Badung tahap II Kecamatan Kuta Utara dan Kuta Selatan di Wantilan Pura Dalem Padonan Tibubeneng, Selasa, 28 Februari 2023.
MANGUPURA, Balipolitika.com- Sempat terseok-seok saat pandemi Covid-19 menerjang sampai-sampai meminjam uang di pemerintah pusat untuk menata Pantai Kuta, Seminyak, Legian, dan sekitarnya, kini Kabupaten Badung sugih lagi seiring bangkitnya sektor pariwisata.
Setali tiga uang, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta yang dikenal dengan tagline Be Lele Be Jair sing bertele-tele langsung cair, bares alias royal lagi membagi APBD Badung yang selangit dibandingkan kabupaten/kota lain di Indonesia.
Terbaru, Giri Prasta memimpin safari penyaluran BKK Kabupaten Badung tahap II di Wantilan Pura Dalem Padonan Tibubeneng, Selasa, 28 Februari 2023.
Penyaluran BKK tahap II ini menyasar 2 wilayah kecamatan dengan rincian Kuta Utara dengan jumlah penerima 2 desa memperoleh dana BKK sebesar Rp75.982.567.988, dan di Kuta Selatan jumlah penerima 3 desa sebesar Rp10.713.909.000.
Total BKK yang dikucurkan di dua kecamatan ini adalah Rp86.696.476.988.
Giri Prasta berpandangan semakin banyak yang diajak bekerja untuk membantu masyarakat, maka semakin ringan beban yang dipikul oleh masyarakat itu sendiri.
Namun ketika memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk apa pun harus berlandaskan dan harus dibenarkan oleh aturan perundang-undangan.
“Kabupaten Badung selalu taat melaksanakan law enforcement atau keberpihakan pada regulasi,” ungkapnya.
Melalui penyaluran BKK ini Giri Prasta ingin setiap desa/kelurahan berlomba-lomba berinovasi membangun wilayah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan sehingga tidak mengorbankan kebutuhan untuk generasi yang akan datang.
Di samping itu, ia menyebutkan perlu adanya kerja sama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa/kelurahan dalam upaya penyediaan infrastruktur berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Seperti Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara ini, saya pastikan akan jadi desa pariwisata yang menjadi home base dari agrowisata, ekowisata, health wisata dan culture wisata. Ketika ada wisatawan ke Desa Tibubeneng ini kita akan buatkan penginapan di rumah warga yang kamarnya standar bintang 5 dan dikelola langsung oleh masyarakat, sehingga tamu yang mau menginap bisa tinggal di rumah masyarakat dan berbaur mempelajari budaya yang ada. Artinya tamu menginap mendapatkan fasilitas bintang lima di bayarkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat pribumi ini bisa menjadi tuan di rumah sendiri. Saya setuju sekali ketika ada investasi ke sini, silakan, tapi dengan satu catatan jangan sampai masyarakat termarjinalkan,” tegasnya.
“Di Badung akan ada Dana Insentif Desa (DID), mungkin di Kabupaten lain belum ada. Inilah kebijakan politik anggaran yang kami lakukan untuk memberikan support agar masyarakat desa bangkit untuk membangun desa sesuai perintah Presiden Joko Widodo, membangun Indonesia dari pinggiran, artinya membangun desa agar tidak terlalu banyak urbanisasi. Ayo kita buka lapangan pekerjaan di desa, contoh dengan adanya TPS3R kita bisa pastikan akan mampu merekrut setidaknya 12 tenaga kerja,” pungkasnya. (bp)
