JAKARTA, Balipolitika.com- Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) serangkaian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan RSUD Wangaya Kota Denpasar di Jakarta, Rabu, 10 Desember 2025.
Hal tersebut menandakan keseriusan Pemkot Denpasar dalam mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan berkelanjutan bagi masyarakat.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar, AA Putu Gede Wibawa, Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar, I Wayan Sutama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ida Bagus Alit Adhi Merta, Asisten Administrasi Umum, Putu Wisnu Wijaya Kusuma, Kepala Bappeda, I Wayan Putra Sarjana, dan Direktur Utama RSUD Wangaya, dr. AA Made Widiasa.
Selain itu, hadir pula Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan, Heri Setiawan, Direktur Keuangan PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia, Donny Hamdani, Direktur Pendapatan, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo, Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan, Ferry Akbar Pasaribu serta investor peserta Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding).
Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas kehadiran dari berbagai kementerian, lembaga, calon investor dan pemangku kepentingan dalam Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) awal KPBU Pengembangan RSUD Wangaya Kota Denpasar.
Hal ini menunjukkan besarnya komitmen bersama dalam membangun infrastruktur kesehatan bagi masyarakat Bali, khususnya Kota Denpasar.
Lebih lanjut dijelaskan, kondisi infrastruktur dan fasilitas kesehatan di RSUS Wangaya saat ini membutuhkan pengembangan yang komprehensif.
Hal ini guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan, baik secara kualitas dan kuantitas yang berkelanjutan.
“Melalui skema KPBU kami berharap mampu menghadirkan efisiensi pembiayaan, percepatan pembangunan, transfer teknologi serta peningkatan pelayanan berkelanjutan,” ujarnya.
Jaya Negara menekankan bahwa Pemkot Denpasar memberikan dukungan penuh, termasuk jaminan dari PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia sehingga melalui forum Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) awal ini diharapkan dapat melahirkan komunikasi yang konstruktif untuk mendukung optimalisasi KPBU ini.
“Kami optimis KPBU ini akan memberikan dampak nyata, dan menjadi model berkelanjutan pengembangan infrastruktur kesehatan di daerah dengan membangun kemitraan pemerintah dengan badan usaha untuk kepentingan masyarakat,” ujar Jaya Negara.
Direktur Utama RSUD Wangaya, dr. AA Made Widiasa menambahkan bahwa RSUD Wangaya Kota Denpasar terus berbenah.
Berbagai inovasi pelayanan terus diluncurkan guna memberikan jaminan kesehatan optimal bagi masyarakat. Kali ini, selain membangun gedung poliklinik terpadu yang pengerjaan fisiknya akan dimulai pada tahun 2026 mendatang, RSUD Wangaya juga masih berproses dalam peningkatan infrastruktur melalui skema KPBU.
Dikatakannya, adapun pengembangan RSUD Wangaya secara berkelanjutan membutuhkan dana di kisaran Rp800-900 miliar.
Hal tersebut meliputi pengembangan ruang rawat inap, penambahan layanan terpadu, pembangunan rumah duka hingga peningkatan fasilitas kesehatan dan alat kesehatan.
“Saat ini kita market sounding awal, nanti dilanjutkan dengan persiapan transaksi dan market sounding final, setelahnya baru penandatanganan perjanjian serta financial close, sesuai timeline, maka pelaksanaan konreuksi akan dimulai pada kwartal III Tahun 2027, dan tuntas pada Tahun 2029 untuk selanjutnya memasuki tahap operasional,” ujar Widiasa.
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan, Heri Setiawan didampingi Direktur Keuangan PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia, Donny Hamdani menjelaskan bahwa market sounding merupakan salah satu tahapan yang wajib dilalui dalam skema KPBU.
Kegiatan ini dilaksanakan guna memastikan bahwa proyek KPBU yang akan dilaksanakan adalah proyek yang layak dan memiliki potensi keberhasilan yang tinggi.
“Kami bersyukur dalam hal ini bisa turut berpartisipasi dan dipercaya Menkeu untuk memberikan dukungan penyiapan proyek dan pendampingan dalam KPBU ini. Kegiatan ini juga untuk memastikan bahwa proyek KPBU yang akan dilaksanakan adalah proyek yang layak dan memiliki potensi keberhasilan yang tinggi, dengan demikian dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan proyek KPBU,” ujarnya. (bp/ken)
