TABANAN, Balipolitika.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan mengungkap temuan sangat memprihatinkan terkait kondisi infrastruktur pendidikan dasar di wilayah tersebut. Hasil pemantauan lapangan menunjukkan terdapat sedikitnya lima puluh empat gedung sekolah dasar mengalami kerusakan bangunan kategori sangat parah. Legislator mendesak pemerintah kabupaten segera mengalokasikan anggaran renovasi darurat guna menjamin keselamatan para siswa saat proses belajar.
“Pemerintah daerah harus memprioritaskan perbaikan 54 gedung sekolah dasar yang rusak parah karena kondisi ini sangat membahayakan keselamatan para siswa,” ujar Ketua Komisi II DPRD Tabanan, I Wayan Lara, saat membacakan rekomendasi di ruang sidang paripurna, Selasa, 21 April 2026.
Kondisi atap yang bocor serta plafon jebol menjadi pemandangan umum pada puluhan fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah tersebut. Anggota dewan menilai keterlambatan perbaikan fisik sekolah akan mengganggu konsentrasi belajar serta menurunkan kualitas mutu pendidikan lokal. Pemerintah harus bergerak cepat melakukan pendataan teknis agar proses rehabilitasi bangunan sekolah dapat terlaksana pada tahun anggaran berjalan.
“Kami meminta dinas terkait segera melakukan audit struktur bangunan secara menyeluruh agar tidak ada korban jiwa akibat gedung sekolah yang roboh,” ucap Lara.
Sektor layanan kesehatan masyarakat juga mendapatkan catatan merah dalam laporan evaluasi resmi dari pihak legislatif daerah. Masalah ketimpangan biaya operasional pada rumah sakit umum daerah muncul akibat nilai klaim jaminan kesehatan belum mengalami revisi. Pemerintah kabupaten perlu membentuk tim verifikasi internal yang kuat untuk memastikan seluruh administrasi klaim medis sesuai kriteria penyelenggara.
“Manajemen rumah sakit harus memperbaiki sistem administrasi klaim agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara biaya operasional riil dengan nilai penggantian dari sistem jaminan,” tuturnya.
Pihak legislatif memberikan perhatian sangat khusus pada masalah penumpukan pasien rujukan pada rumah sakit milik pemerintah kabupaten. Penguatan sistem peringatan dini pada fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi solusi utama untuk mengurangi beban rujukan non-darurat. Dewan meminta pemerintah segera melakukan verifikasi faktual terhadap data keluarga miskin agar penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.
“Penguatan sistem deteksi dini di puskesmas sangat diperlukan untuk mengurangi beban rujukan pasien non-darurat yang saat ini menumpuk di rumah sakit,” tutur politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut di peserta rapat.
Transformasi layanan publik pada sektor dasar harus menjadi prioritas utama bagi bupati dalam sisa masa jabatan tahun ini. Tim anggaran pemerintah daerah wajib menyusun skala prioritas pembangunan yang lebih berpihak pada kepentingan langsung masyarakat kecil di desa. Koordinasi antar instansi pemerintah perlu ditingkatkan agar hambatan birokrasi tidak menghalangi pencapaian target kerja yang telah ditetapkan bersama.
“Bupati dan jajaran eksekutif harus berani mengambil kebijakan strategis demi meningkatkan taraf hidup serta keamanan fasilitas publik bagi seluruh warga Tabanan,” kata Lara.
Anggaran belanja daerah pada tahun mendatang harus mencerminkan semangat keberpihakan terhadap renovasi total infrastruktur pendidikan yang sudah sangat usang. Dewan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana darurat agar tidak terjadi penyimpangan selama proses pengerjaan fisik berlangsung. Kepastian keamanan gedung sekolah menjadi harga mati bagi masa depan generasi muda yang sedang menempuh pendidikan dasar.
“DPRD akan mengawal setiap rupiah anggaran renovasi sekolah agar anak-anak kita dapat belajar dengan tenang tanpa rasa takut tertimpa atap,” pungkasnya. (BP/CHA).
