SIDANG PARIPURNA: Ketua DPRD Badung Putu Parwata menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung dari I Nyoman Giri Prasta dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung masa persidangan pertama tahun 2024 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana, Senin, 25 Maret 2024 siang.
BADUNG, Balipolitika.com- Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyampaikan realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun 2023 yang termuat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung masa persidangan pertama tahun 2024 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana, Senin, 25 Maret 2024 siang.
I Nyoman Giri Prasta menjabarkan pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun 2023 memuat hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar yang terdiri atas urusan pendidikan, pekerjaan umum penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial.
Selain itu juga dibeberkan realisasi penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan hingga kearsipan.
“Satu catatan penting yang perlu saya sampaikan atas laporan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan adalah bahwa dalam perjalanan tahun 2023 ini, kita mampu mencapai surplus belanja dari perhitungan Silpa sebesar Rp1.095.442.182.073,” ujar Giri Prasta dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua II DPRD Made Sunarta.
Tampak hadir pula Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung beserta pejabat lengkap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Badung, para Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Badung, Kepala BPD Bali Cabang Badung dan Mangupura, para Tenaga Ahli DPRD, dan Fraksi DPRD Kabupaten Badung.
Lebih lanjut nakhoda eksekutif Badung itu merinci bahwa pendapatan daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp7.459.398.824.983 terealisasi sebesar Rp7.216.856.819.608 atau 96,75 persen.
Belanja daerah yang dirancang sebesar Rp8.523.753.903.056 terealisasi sebesar Rp7.288.076.985.695 atau sebesar 85.50 persen dari total belanja yang dialokasikan.
Penerimaan pembiayaan yang dirancang sebesar Rp1.095.442.182.073 terealisasi sebesar Rp 1.095.443.127.485 atau 100 persen.
Terakhir pengeluaran pembiayaan yang dirancang untuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp 31.087.104.000 dengan realisasinya sebesar Rp 31.087.104.000 atau 100 persen.
Merespons penyampaian realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun 2023 yang termuat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung, Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyampaikan apresiasi.
“Bupati wajib menyampaikan Laporan Keterangan pertanggungjawaban 2023. Jadi 3 bulan setelah anggaran berakhir, tepat waktu. Kami berikan apresiasi kepada pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya dan apa yang disampaikan itu semua sudah sesuai dengan apa yang telah kita sepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah. Semuanya sudah berjalan dengan baik. Kemudian pendapatan-pendapatan yang dirancang, belanja yang dirancang, juga termasuk belanja modal, lalu BTT (belanja tidak terduga, red) hampir Rp99 miliar untuk penanganan bencana sudah dilakukan dengan baik sehingga bantuan bencana di Badung ini dapat segera terealisasi,” ucap Putu Parwata. (bp/ken)
