DENPASAR, Balipolitika.com- Menjelang akhir masa tugasnya di Bali, Pj. Gubernur S.M. Mahendra Jaya memberi penghargaan Bhawana Sewaka Nugraha bagi penggiat lingkungan dan Janahita Sewaka Nugraha kepada penggiat kesejahteraan sosial.
Dua jenis penghargaan itu diserahkan pada acara Refleksi Akhir Tahun 2024 yang dirangkai dengan coffee morning di Gedung Kertha Sabha, Areal Kediaman Resmi Gubernur Bali, Jumat 27 Desember 2024.
Penghargaan Bhawana Sewaka Nugraha diberikan kepada Pembina Kehutanan dan Lingkungan Hidup I Made Teja dan 16 orang penggiat lingkungan hidup.
Sedangkan Penghargaan Janahita Sewaka Nugraha diperuntukkan bagi 25 yayasan, komunitas, serta relawan penggiat kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.
Pj. Gubernur Mahendra Jaya menghaturkan terima kasih kepada mereka yang dengan sepenuh hati melaksanakan kegiatan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.
Dia menyebut penggiat lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai orang-orang berhati malaikat.
“Ini merupakan kegiatan mulia. Terima kasih saya haturkan kepada semua pihak yang ikhlas dan penuh kasih membantu sesama. Teman-teman semua adalah pahlawan kemanusiaan. Mari ngrombo untuk menuntaskan persoalan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial,” ucapnya.
Apresiasi dan terima kasih juga diberikan kepada mereka yang memiliki kepedulian terhadap alam dan lingkungan untuk keberlanjutan.
“Kalian adalah para pahlawan pelindung alam dan penjaga lingkungan,” sebutnya sembari menyampaikan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan persoalan pengendalian pembangunan wilayah, khususnya lingkungan.
Selanjutnya, Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyinggung tentang kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 yang dikemas dengan acara ngopi bersama.
Acara yang digelar di penghujung tahun ini bertujuan merefleksikan berbagai hal yang telah dilakukan, termasuk tantangan yang dihadapi dan capaiannya agar lebih siap menapaki tahun 2025.
Lebih jauh ia mengurai, kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Bali, termasuk dua agenda besar yaitu Pemilu dan Pilkada Serentak, telah berjalan aman, lancar, dan demokratis.
Untuk itu, ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Bali, para tokoh, dan segenap stakeholder terkait yang telah berkontribusi dalam menyukseskan agenda pemerintahan dan pembangunan dengan menjaga situasi Bali tetap kondusif.
Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak, masyarakat telah memilih tokoh yang paling diinginkan untuk memimpin Bali.
“Mari kita lupakan berbagai perbedaan. Kita berikhtiar bersama-sama mendukung dengan sepenuh hati pemimpin Bali terpilih agar dapat melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik,” ajaknya.
Ia berpendapat, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan karena ke depan Bali masih menghadapi sejumlah isu yang mendapat perhatian dan sorotan publik sehingga memerlukan penanganan segera.
Pj. Gubernur mencatat lima current issue yang menjadi tantangan dalam pembangunan Bali, yaitu pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem, kemiskinan dan prevalensi stunting, pengendalian pembangunan wilayah, penguatan budaya, dan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM).
Terkait pengendalian inflasi, ia menyampaikan bahwa inflasi Bali terjaga di kisaran 2,5 ± 1%. Kendati tingkat inflasi daerah Bali secara umum berada di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 1,55%, menurutnya angka inflasi Bali bersifat moderat, menggambarkan daya beli masyarakat.
“Indikatornya, perekonomian di Bali tumbuh di atas 5%, melampaui rata-rata nasional. Demikian pula dengan investasi yang masuk ke Bali jauh melebihi target,” sebutnya.
Pada current issue kedua, yaitu kemiskinan ekstrem, kemiskinan, dan prevalensi stunting, angkanya secara umum lebih baik dari rata-rata nasional.
Miskin ekstrem di Bali pada tahun 2023 berada pada angka 0,19%, di bawah angka nasional yaitu 1,12%.
Sedangkan persentase penduduk miskin tahun 2024 di Bali sebesar 4%, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 9,03%.
Angka prevalensi stunting tahun 2023 berada di angka 7,2%, sedangkan rata-rata nasional mencapai 21,5%.
Kendati angkanya lebih baik, Pj. Gubernur berpendapat bahwa penuntasan kemiskinan ekstrem, kemiskinan, dan prevalensi stunting masih menjadi pekerjaan besar bagi Bali.
Pada current issue ketiga, Pj. Gubernur menekankan ketimpangan pembangunan antar wilayah.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota se-Bali pada tahun anggaran 2024 menunjukkan kesenjangan signifikan.
Badung mencatat target PAD tertinggi sebesar Rp10,2 triliun, disusul Gianyar Rp1,76 triliun.
Sementara Jembrana hanya mematok target PAD Rp205,6 miliar.
Ketergantungan Bali pada sektor pariwisata menimbulkan persoalan seperti alih fungsi lahan, kemacetan, kebersihan, dan sistem drainase yang tidak memadai.
Sementara terkait current issue penguatan budaya, tantangan seperti globalisasi dan komersialisasi budaya menjadi sorotan.
Upaya Pemprov Bali antara lain memasukkan materi budaya lokal dalam kurikulum, mendorong desa wisata berkualitas, dan memperkuat peran Majelis Kebudayaan Bali.
Namun, ia menegaskan perlunya kerja sama semua pihak.
Terakhir, berkaitan dengan persoalan SDM, ia mengutip data BPS Bali yang menyebut 70% penduduk Bali adalah kelompok usia produktif dengan rasio ketergantungan 42,2%.
“Bonus demografi ini hal yang baik. Bayangkan jika penduduk non-produktif lebih banyak daripada produktif. Ini tantangan besar,” urainya. (bp/dp/ken)
