KEDEPANKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH: Sosok mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker RI yangkini Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Bali, Reyna Usman menyandang status tersangka dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia pada 2012 silam.
DENPASAR, Balipolitika.com– Mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker RI yangkini Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Bali, Reyna Usman menyandang status tersangka.
Reyna Usman terseret kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia pada 2012 silam.
Tak sendiri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan Reyna Usman sebagai tersangka bersama dengan dua tersangka lainnya, yakni mantan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker RI, I Nyoman Darmanta dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia.
Teranyar, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Senin, 4 September 2023 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, rumah baru Reyna Usman yang berlokasi di Jalan Tunon, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, digeledah komisi antirasuah pada Kamis, 7 September 2023 siang.
Sebagaimana diketahui, saat Reyna Usman menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker RI dipimpin oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang kini digadang-gadang menjadi pendamping Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon wakil presiden menuju Pilpres 2024.
Merespons hal tersebut, Ketua DPW PKB Bali, Bambang Sutiyono tak menampik Reyna Usman merupakan pengurus DPW PKB Bali.
Meski demikian ia berkilah sosok yang menampikan diri sangat dengan Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah itu tak aktif sejak 2022 dan memilih nyaleg dari dapil Gorontalo sesuai tempat asalnya.
Bambang Sutiyono menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan berharap kasus tersebut ditangani secara transparan sekaligus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Diberitakan sebelumnya, lima orang penyidik KPK masuk melakukan penggeledahan didampingi beberapa petugas dari Mapolres Badung.
Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) setempat dan aparatur desa diwakili Kelian Dinas Banjar Bernasi Bagus Murda juga turut hadir.
Tim KPK RI diketahui masuk dan mengambil sejumlah berkas dan bukti-bukti pendukung terkait kasus tersebut.
Hampir 1 jam melakukan penggeledahan terlihat ada bukti kwitansi yang diamankan dan dimasukkan ke dalam koper yang dibawa penyidik KPK RI dari rumah yang berdiri di atas lahan seluas 9 are itu. (sat/bp)
