GIANYAR, Balipolitika.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Gianyar, Rabu, 9 September 2026.
Dalam rapat paripurna itu, Bupati Gianyar, I Made Mahayastra menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Gianyar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Mahayastra memberikan penjelasan terhadap sejumlah hal yang menjadi perhatian Fraksi-Fraksi DPRD Gianyar.
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari pemerintah pusat akibat perubahan tingkat kesejahteraan keluarga pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Bupati Gianyar menjelaskan bahwa telah dilakukan verifikasi terhadap peserta yang dinonaktifkan.
“Penonaktifan PBI JK pada bulan Januari 2026 telah dilakukan verifikasi melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan untuk penonaktifan PBI JK bulan Agustus 2026 telah dilakukan migrasi secara bertahap ke PBPU/BP Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Gianyar juga telah berkoordinasi dengan 13 puskesmas dan dua rumah sakit di Kabupaten Gianyar untuk memfasilitasi warga yang kepesertaan PBI JK-nya nonaktif agar tetap dapat mengakses layanan bantuan kesehatan pada fasilitas kesehatan pemerintah di wilayah Kabupaten Gianyar.
Terkait Program Bantuan Kesehatan (BK), Bupati Gianyar menegaskan bahwa program tersebut telah menjadi instrumen Pemkab Gianyar dalam memberikan perlindungan pembiayaan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di luar tanggungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pelaksanaan Program BK, kata Mahayastra, dilakukan secara selektif dan tepat sasaran, transparan serta akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Masyarakat Gianyar yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap memperoleh pelayanan yang layak dan berkesinambungan,” ujarnya.
Menjawab PU Fraksi Partai Golkar, Mahayastra menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap program beasiswa bagi masyarakat Gianyar, khususnya program satu keluarga satu sarjana.
Ia memastikan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi peserta Beasiswa Gianyar telah dilakukan melalui rekening masing-masing penerima setiap semester.
Terkait penurunan penerimaan dari retribusi daerah, Mahayastra menjelaskan hal tersebut disebabkan adanya peralihan penganggaran.
Pada APBD Induk 2026 sebelumnya dianggarkan pada pos Retribusi Daerah, kemudian pada APBD Perubahan 2026 dialihkan ke pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.
Untuk belanja modal pada APBD Perubahan 2026, khusus jalan, jaringan dan irigasi dialokasikan sebesar Rp288,130 miliar lebih atau 5,26 persen.
Sementara belanja modal yang dialokasikan untuk irigasi pertanian sebesar Rp10,773 miliar lebih.
Menjawab pandangan Fraksi Gerindra mengenai pembangunan infrastruktur, Mahayastra menegaskan pembangunan akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas konstruksi, ketepatan waktu, efisiensi anggaran serta perencanaan pengelolaan pascapembangunan.
Khusus Penataan Lahan GOR Gianyar, progres fisik saat ini mencapai 39,588 persen.
Pembangunan Sarana Penunjang GOR Gianyar mencapai 20,753 persen, sedangkan Pembangunan Gedung Utama GOR Gianyar bagian struktur mencapai 28,379 persen.
Mahayastra menegaskan pembangunan Puspem Gianyar tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kualitas pekerjaan dan kepastian penyelesaian.
Menanggapi PU Fraksi Demokrat Bersatu, Mahayastra memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di bidang ekonomi, pemerintah daerah memberikan dukungan kepada UMKM dan sektor pertanian tidak hanya melalui bantuan modal, tetapi juga pendampingan usaha, pelatihan keterampilan serta fasilitasi akses pasar melalui Gerakan UMKM Berdaya Saing yang terintegrasi.
Bidang pendidikan, Pemkab Gianyar memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi guru bekerja sama dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
Selain itu, dilakukan revitalisasi bangunan pendidikan dan pemberian beasiswa pada jenjang TK, SD, SMP, peserta didik inklusi, pendidikan kesetaraan hingga beasiswa S1/D4.
Di bidang kesehatan, penguatan layanan kesehatan dasar di puskesmas dan perluasan program kesehatan preventif terus dilakukan melalui dukungan APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sementara di bidang infrastruktur, pemerintah daerah berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan hingga wilayah perdesaan dan terpencil dengan mengedepankan kualitas, keberlanjutan, serta prinsip pembangunan hijau dan ramah lingkungan.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Bupati menegaskan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dengan memperkuat mekanisme pengawasan internal maupun eksternal.
“Ke depan kami tetap memprioritaskan sektor-sektor strategis seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial bagi warga kurang mampu, pelestarian seni budaya, lingkungan hidup, serta percepatan reformasi birokrasi,” pungkasnya. (bp/ken)
