POSTUR ANGGARAN: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali bersama Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal menggelar Supervisi Pagu Anggaran T.A 2024, Rabu, 6 September 2023.
DENPASAR, Balipolitika.com- Dalam rangka mengoptimalisasi kebutuhan anggaran agar sesuai dengan postur yang tersedia dan SBM (Standar Biaya Masukan) serta memastikan seluruh pengelola keuangan memiliki pemahaman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali bersama Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal menggelar Supervisi Pagu Anggaran T.A 2024, Rabu, 6 September 2023.
Kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari mulai tanggal 6 hingga 7 September 2023 bertempat di ruang Dharmawangsa melibatkan 60 peserta yang terdiri dari pejabat yang menangani perencanaan dan penganggaran dan operator RKA-K/L di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, operator RKA-K/L di masing-masing Divisi serta Koordinator Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.
Dalam laporannya Kepala Bagian Program dan Humas, I Wayan Muliarta menyampaikan bahwa supervisi terhadap Pagu Anggaran Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali melalui penelitian terhadap dokumen usulan RKA-K/L beserta data pendukungnya, untuk memberikan keyakinan bahwa RKA_K/L yang telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran yang ditetapkan sesuai dengan standar biaya dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan pengganggaran sehingga akan menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas dan akuntabel.
Membuka kegiatan mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra menyampaikan bahwa Kegiatan Supervisi Pagu Anggaran merupakan bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran kementerian negara/ lembaga yang ditargetkan sampai dalam penyusunan Instrumen Hasil Penelitian (LHP).
Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh Kantor Wilayah terhadap usulan Pagu Anggaran TA. 2024 satuan kerja, masih terdapat ketidaksesuaian dalam penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran dan masih terdapat kekurangan dalam penyampaian data pendukungnya. Hal ini harus segera diperbaiki dan dilengkapi sebelum nantinya akan diteliti kembali oleh Unit Eselon I dan Biro Perencanaan dalam kegiatan supervisi 2 hari kedepan ini.
“Perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa siklus penganggaran akan mencapai garis akhir dalam 2 bulan kedepan, untuk itu saya berharap agar kita semua jangan sampai kehilangan momentum yang baik ini, terus berupaya dengan maksimal dan optimal dalam setiap tahapan penganggaran yang masih akan dilalui,” ucap Mamur.
Dengan dilaksanakannya Supervisi Pagu Indikatif TA. 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Bali diharapkan dapat menghasilkan usulan rencana kerja dan anggaran yang PASTI berkualitas serta terukur yang didasarkan pada kebutuhan bukan karena keinginan.
Narasumber kegiatan tersebut adalah Tim Supervisi Pagu Anggaran dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI yaitu, Analis Anggaran Muda, Aditya Rachman S. beserta tiga orang pelaksana. (bp)
