TABANAN, Balipolitika.com– Pansus TRAP (Tata Ruang, Aset dan Perizinan) DPRD Bali mengambil langkah tegas untuk menjaga Jatiluwih tetap terjaga.
Agar tidak nantinya malah status WBD (Warisan Budaya Dunia) oleh UNESCO dicabut, aksi-aksi yang muncul di masyarakat tetap akan diawasi dan tidak membuat pansus gentar untuk mempertahankan status WBD Jatiluwih.
Ketua Pansus TRAP DPR Bali, I Made Supartha menegaskan bahwa kawasan Jatiluwih yang sejak 2012 diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia dan kembali menguatkan reputasinya dengan predikat Desa Terbaik Dunia versi UN Tourism tahun 2024, kini menjadi fokus utama pengawasan Pansus TRAP DPRD Bali.
Pengawasan ini dilakukan menyikapi mulai menyempitnya lahan sawah akibat alih fungsi menjadi bangunan beton—kondisi yang dinilai mengancam identitas budaya Bali serta citra Jatiluwih sebagai destinasi sawah terindah yang dicari wisatawan mancanegara.
Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan kehadirannya bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk memastikan penataan ruang berjalan benar, menjaga warisan budaya, dan membangun ekonomi rakyat tanpa merusak alam.
Supartha mengatakan sebuah anugerah bagi warga Jatiluwih, memiliki keindahan sawah yang tak ada lawannya di dunia.
”Aset yang membanggakan adalah keindahan sawah teras iring. Ini tak ada lawan tading di dunia, hingga UNESCO menetapkan sebagai WBD. Ini yang harus dijaga, jika ini mampu dijaga, mampu memberikan kontribusi bagi warga tanpa harus merusaknya,” jelas politisi asal Tabanan ini.
Supartha juga mengatakan, perlu perjuangan panjang sampai UNESCO menetapkan Jatiluwih sebagai WBD, jika kemudian terus terbangun otomatis nantinya akan dicabut status dari UNESCO.
“Mari jaga bersama, jangan malah sumber daya tarik ini rusak, nanti dicabut status WBD-nya oleh UNESCO. Kita rugi semua,” imbuh politisi yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali ini.
Dengan adanya reaksi dari warga memasang seng dan plastik, Ketua Pansus DPRD Bali yang adalah advokat senior ini, mengatakan Jatiluwih tetap mendapatkan porsi pengawasan.
Untuk selanjutnya para pemilik restoran juga akan dipanggil oleh Satpol PP Bali dan ia berhahap agar ada tindakan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait agar tidak sampai membuat pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik.
”Kami tetap berikan porsi serius, untuk pengawasan Jatiluwih. Sangat disayangkan ada aksi-aksi seperti itu. Sampai akhirnya membatalkan kunjungan ke Jatiluwih. Itu merusak lumbung padi sendiri namanya. Jatiluwih citranya nggak bagus, termasuk Bali,” tegas politisi yang sedang menjalani kuliah doktoral ini.
Supartha mengatakan, setelah ada langkah tegas penutupan restoran yang melanggar ini, Pansus TRAP DPRD Bali sedang melakukan kajian-kajian untuk memberikan solusi-solusi.
Intinya mampu melestarikan sawah, tetap jadi WBD UNESCO dan rakyat tetap sejahtera.
“Kami ingin Jatiluwih tetap menjadi ikon dunia. Sawahnya lestari, budayanya hidup, rakyatnya sejahtera,” tegasnya.
Seperti apa? Supartha menyebut antara lain rumah-rumah penduduk akan ditata dan diarahkan menjadi homestay berstandar internasional.
Didesain pula restoran khas desa yang menampilkan kuliner lokal yang hygines bagi tamu yang berkunjung.
Warga akan dilibatkan penuh dalam pengelolaan wisata, sehingga pendapatan tidak lagi didominasi pihak luar/kelompok pemodal tertentu.
Kemudian wisata yang melibatkan wisatawan, untuk terlibat dalam manyi, metekap, nandur, mandi lumpur, menangkap belut dan traking di sawah, nantinya menjadi satu atraksi yang berimbas pada pendapatan atau kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, perlu juga diketahui bahwa yang diperbolehkan di sawah yang masuk posisi WBD ini juga ada.
”Ada area yang bisa dibangun, yaitu 3 kali 6 meter. Ini yang disebut badan sampi (kandang sapi), tapi bisa nantinya difungsikan tidak hanya untuk kandang sapi,” sambung Supartha.
Area bangunan 3 kali 6 meter ini, bisa dibangun satu unit di setiap bidang sawah yang dimiliki bisa nantinya dimanfaatkan untuk area usaha.
Untuk menjual kopi, jajajanan Bali, kelapa muda, dan lainnya.
”Konsep ini nanti mau dijelaskan, dibuat nantinya yang artistik dan nanti memang dimiliki oleh pemilik lahan, bukan investor luar. Badan sampi ini mampu menjadi area komersial, kecil namun bisa menjadi sumber kesejahteraan petani, selain lahan pertaniannya,” urai anggota Komisi I DPRD Bali ini.
Pansus juga menegaskan bahwa petani sebagai penjaga utama bentang sawah akan mendapat perhatian khusus.
Salah satu langkah konkret memberikan insentif penyediaan sarana produksi dengan menyalurkan bantuan benih, pupuk, memperhatikan irigasinya, memperhatikan pengenaan pajak juga asuransinya pertaniannya dan memperkuat sistem subak agar produksi pertanian tetap stabil dan tidak terganggu serta memperhatikan pemasarannya sehingga pemerintah hadir kepada petani yang tidak mengalihkan lahannya sabagaimana konsep LSD dan LP2B yang sudah diatur.
”Bisa saja para pemilik lahan nanti disentuh dari program pemerintah, misalnya beasiswa pendidikan satu KK satu sarjana,” pungkasnya. (bp/ken)
