BANGLI, Balipolitika.com– Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bangli resmi menggelar Musyawarah Kerja Kabupaten (Mukerkab) Tahun 2026.
Acara yang menjadi agenda krusial dalam menentukan arah kebijakan organisasi setahun ke depan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus PMI Kabupaten Bangli.
Kegiatan yang berlangsung Kamis, 26 Februari 2026 di Ruang Rapat Krisna, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bangli ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting; menunjukkan betapa strategisnya peran PMI dalam mendukung program kemanusiaan dan kesehatan di wilayah “Kota Dingin” tersebut.
Mukerkab PMI Bangli 2026 dihadiri juga oleh Ketua DPRD Kabupaten Bangli, I Ketut Suastika yang sekaligus sebagai Dewan Kehormatan PMI Bangli.
Kehadiran pimpinan legislatif ini menegaskan adanya dukungan penuh dari sisi kebijakan dan anggaran bagi program-program PMI.
Selain itu, tampak hadir pula I Gusti Made Arya Wisnu Mataram, Wakil Ketua Pengurus PMI Provinsi Bali. Perwakilan jajaran Forkopimda Kabupaten Bangli, Pimpinan Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Bangli, Jajaran pengurus PMI dari tingkat kabupaten hingga kecamatan se-Kabupaten Bangli.
Dalam sambutannya, I Wayan Diar mengatakan Pemerintah Kabupaten Bangli terus berlari mengejar ketertinggalan agar sejajar, bahkan melampaui kabupaten/kota lain di Bali.
Sejalan dengan semangat tersebut, saya berharap PMI Bangli juga mampu menjadi organisasi kemanusiaan terdepan yang menjadi kebanggaan masyarakat.
Eksistensi PMI selama ini telah dirasakan nyata melalui layanan sosial yakni pelayanan ambulans dan penyediaan darah yang sigap.
Termasuk penguatan karakter generasi muda melalui Palang Merah Remaja (PMR) di sekolah-sekolah.
PMI Bangli menunjukkan respons strategis dengan berkontribusi aktif dalam menghadapi tantangan bencana, kesehatan, dan lingkungan.
Diar menekankan Muskerkab PMI Bangli adalah momentum krusial untuk mengevaluasi capaian sekaligus merancang langkah inovatif ke depan.
“Saya menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi. PMI tidak bisa berjalan sendiri; kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat adalah kunci pelayanan yang optimal. PMI harus terus bertransformasi menjadi organisasi yang responsif dan akuntabel. Melalui Mukerkab ini, kita pertajam sinergi antara relawan, pemerintah, dan masyarakat agar pelayanan kemanusiaan di Bangli semakin dirasakan manfaatnya,” ujar Diar.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua PMI Provinsi Bali, I Gusti Made Arya Wisnu Mataram mengapresiasi kemajuan yang diraih PMI Bangli.
Ia berharap hasil musyawarah ini dapat melahirkan inovasi baru, terutama dalam penguatan stok darah dan kesiapsiagaan bencana.
Keterlibatan berbagai OPD dan Forkopimda dalam pembukaan Mukerkab PMI Bangli ini memperlihatkan bahwa urusan kemanusiaan adalah tanggung jawab kolektif.
Dengan koordinasi yang solid, diharapkan PMI Bangli mampu menjadi garda terdepan dalam penanganan situasi darurat maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan dilanjutkan dengan pemaparan evaluasi pelaksanaan program kerja PMI Bangli tahun 2025, pemaparan rencana program kerja PMI Bangli tahun 2026, serta pemaparan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2025 dan rencana program kerja UDD PMI Bangli tahun 2026. (bp/ken)
