KLARIFIKASI: Kepala LPD Desa Adat Sempidi, Rai Bintang saat ditemui wartawan pada Kamis, 16 Mei 2024. (Sumber: bp/gk)
BADUNG, Balipolitika.com- Pasca beredarnya isu miring di masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan dana dalam penyaluran kredit, Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sempidi, Rai Bintang, akhirnya angkat bicara dan mengatakan isu tersebut tidak benar adanya, Kamis, 16 Mei 2024.
Kepada wartawan balipolitika.com, ia menjelaskan selama menyalurkan kredit pihaknya selalu melalui mekanisme yang telah diatur, sesuai standar dalam penyaluran kredit, ia menyebut LPD sangat berhati-hati dalan menyalurkan kredit di masyarakat, agar kredit yang disalurkan tidak membebani masyarakat dan menimbulkan permasalahan lain di kemudian hari.
“Jadi tidak ada kami mempersulit (kredit, red) masyarakat. Kita ini ada standar pak dalam menyalurkan kredit, jika ada beberapa hal persyaratan tidak terpenuhi kita tidak berani memberikan. Kami melihat dulu kemampuan masyarakat sebelum menyalurkan kredit, agar tidak memberatkan mereka. Kalau ada kabar kami mempersulit itu tidak ada, apalagi dikatakan kami memberikan kredit kepada orang di luar Desa Adat Sempidi, itu juga tidak benar adanya,” ungkap Rai Bintang.
Ia juga menegaskan, para pengurus selalu terbuka terkait pengelolaan kepada masyarakat, dengan rutin melakukan laporan pertanggung jawaban pada rapat bulanan dengan desa adat, ia juga menyatakan bahwa keuangan LPD saat ini dalam posisi yang sehat, diungkapkannya sebagai bentuk transparansi kepada publik.
“Jadi tidak benar kalau disebut kami tidak transparan. Tiang (saya, red) selalu berkoordinasi, menyampaikan apa yang terjadi sesuai kewenangan kami sebagai pengurus. Kami rutin memberikan laporan di parum (rapat, red) desa tiap bulan, laporannya juga kami bawa ke masing-masing banjar. Kurang transparan apalagi kami?,” cetusnya.
Selain itu, Rai Bintang juga membantah adanya kabar miring, bahwa pihaknya tidak transparan soal gaji karyawan, selalu ia tuangkan dalam berita acara tentang persetujuan dan pengesahan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan biaya LPD Sempidi.
“Hal lain terkait hak-hak juga sudah kami tuangkan semua dalam rencana kerja. Semua itu sudah disepakati di parum desa, jadi tidak ada yang tidak kami buka. Selama 35 tahun mengabdi kami tidak pernah ada masalah kok,” imbuhnya. (bp/gk)
