MANGUPURA, BaliPolitika.Com- Meski ekonomi merosot akibat hantaman virus SARS-Cov-2, Pemerintah Kabupaten Badung siap melanjutkan program-program pro rakyat alias untuk kebahagiaan masyarakat. Penegasan itu disampaikan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati I Ketut Suiasa dalam acara ramah tamah di Banjar Temacun, Kelurahan Kuta baru-baru ini. Sembari mengucapkan terima kasih karena kembali diberi kepercayaan oleh masyarakat, Giriasa menegaskan keduanya merasa belum berbuat apa-apa kalau masyarakat Badung masih ada yang kelaparan, menjerit, belum sejahtera, dan bahagia.
Giri Prasta mengatakan indeks kebahagiaan masyarakat Badung tolok ukurnya adalah tetap terjaminnya kesehatan, pendidikan, keamanan dan kenyamanan, kerukunan, serta pendapatan per kapita masyarakat. Imbuhnya, di masa pandemi, pendapatan Badung rata-rata Rp 190 miliar per bulan. Dalam tiga bulan secara kumulatif terkumpul dana Rp 570 miliar ditambah kas daerah Rp 300 miliar sehingga jumlah kas daerah saat ini mencapai Rp 870 miliar.
“Kas daerah ini kami prioritaskan untuk membayar gaji PNS dan tenaga kontrak, membayar santunan kematian, tunjangan penunggu pasien, tunjangan lansia serta biaya upakara Panca Yadnya di masyarakat. Dengan demikian, kami pastikan semua program pro rakyat Badung untuk kebahagiaan masyarakat Badung bisa tetap berjalan,” ujar Giri Prasta.
Dalam penerapan pola hidup baru di Badung khususnya dalam menyambut reborn pariwisata, Bupati asal Plaga ini juga menyampaikan bahwa destinasi wisata di Badung siap menyambut wisatawan. Jaminan keamanan dan kenyamanan merupakan garansi karena destinasi wisata sudah lulus sertifikasi penerapan protokol kesehatan. “Yang paling penting itu adalah menjaga imun tubuh, karena yang diserang oleh virus ini 70 % adalah mental. Untuk itu saya harapkan agar kita semua selalu menjaga imun tubuh kita,” ajaknya.
Terkait komitmen mempertahankan program pro rakyat, Suiasa membeberkan dua strategi. Strategi internal dilakukan dengan optimalisasi pendapatan melalui pajak dan berupaya menagih piutang pajak. Sedangkan strategi eksternal ditempuh dengan berjuang meningkatkan dana perimbangan dari pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Insentif Daerah (DID). (bp)
